Meromantisasi Hari Guru; Kesejahteraan Guru dari Masa ke Masa

Oleh Ucha Mutiara Anggela

(Mahasiswi Semester 3, Jurusan Sastra Inggris, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Tepat 25 November kemarin hari guru kembali diperingati sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap jasa dan perjuangan para tokoh yang menjalani separuh bahkan mengarungi sisa hidup sebagai insan cendikia pelita bagi pekatnya tinta kebodohan negeri ini. Mulai dari sudut kota paling ramai hingga pojok desa paling terpencil tanpa lentera motivasi sebagai penuntun kemana arah cahaya pendidikan yang seharusnya diarahkan.

Peran guru tak hanya megajarkan baca tulis dan hal-hal terstruktur lainnya, melainkan juga sebagai induk dari cikal bakal generasi yang beradab dan tau bagaimana bentuk ilmu sesungguhnya. Tentang bagaimana mencerna bagian paling kecil dan sederhana sampai pada bagian paling besar dan kompleks dari tiap permasalahan yang muncul pada tiap tahapan pembelajaran.      

Source : ruang guru

Perjalanan menjadi seorang guru bukanlah perjalanan yang dapat dilewati dengan mudah. Banyak hal yang rumit dan bahkan butuh kebesaran hati untuk dapat menerima perspektif orang-orang yang tak mengerti bagaimana peran guru yag semestinya. Bahkan dibutuhkan keteguhan demi menepis hasrat hati untuk menjauhi profesi sebagai seorang guru dengan alasan kesejahteraan.   

Pada era kelahiran Indonesia, para guru di zaman kolonial diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dan memperoleh gaji dari negara. Pada zaman ini telah didirikan sekolah keguruan. Mereka yang menamatkan pendidikan dari sekolah ini dapat langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri. Dengan gaji yang hanya berkisar di Rp. 632,- pada tahun 1963, profesi guru menjadi profesi yang paling tidak diminati dengan alasan kecilnya upah dan tentu saja kesejahteraan bisa dikatakan sebagai mimpi yang semu untuk diraih. Bahkan tunjangan bulgur yang diberikan tidak dapat menjamin kelayakan hidup seorang guru pada masa itu.

Pada masa pemerintahan Suharto, derajat seorang guru mulai mengalami peningkatan dengan gaji yang bisa dikatakan jauh lebih baik dibandingkan dengan upah pada era pasca kemerdekaan. Yang sebelunya hanya Rp. 632,- menjadi Rp.1200 hingga terus mengalami peningkatan sampai puncaknya pada akhir pemerintahan Suharto pada tahun 1997 gaji guru menyentuh angka Rp.722.500. Pada masa ini profesi guru mulai dilirik masyarakat namun masih kalah saing dengan gaji karyawan swasta dan BUMN. Pada era ini juga para guru honorer yang umumnya mengabdi di daerah terpencil masih belum mendapat perhatian.

Pada pemerintahan Bj.Habibie upaya mensejahterakan guru masih melanjutkan program pemerintahan zaman Suharto. Dengan jabatan singkat yang hanya 1,5 tahun tidak banyak yang dapat diupayakan Habibie guna mengangkat kesejateraan guru pada masa itu.

Melompat pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lahir UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kebijakan yang mengharuskan guru yang telah bersertifikasi berhak mendapat tunjangan sebesar satu kali gaji pokok, membuat profesi guru mulai digandrungi di beberapa kalangan masyarakat. Pada era ini pula, tepatnya tahun 2006 para guru honorer mendapat perhatian istimewa dengan adanya pengangkatan besar-besaran guru honorer menjadi PNS.

Terakhir saat ini di era Presiden Joko Widodo, program sertifikasi guru masih tetap dilanjutkan namun tanpa kenaikan gaji PNS tiap tahunnya. Hal ini diganti dengan gaji THR sebesar jumlah gaji pokok.

Jika menilik perkembangan gaji guru dari masa ke masa, kesejahteraan guru mungkin sudah meningkat cukup pesat. Namun jika mengintip pada realita masa kini, kisah Pak Sugeng yang merupakan seorang guru di SDN Tambora, Desa Oi Bura, Kabupaten Bima, NTB layak dijadikan contoh dari buruknya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru terutama guru honorer.

Dilansir dari laman inews.id Bapak Sugeng Purnomo mengajar di sekolah yang berada di tengah perkebunan kopi yang mana ia harus menempuh jarak 12 Km dan berjalan melewati hutan untuk mencurahkan ilmu kepada para muridnya. Bahkan pada masa pandemi Pak Sugeng rela mengajar dari rumah ke rumah dikarenakan tidak adanya akses internet di wilayah Oi Bura, Bima, NTB.

Dengan perjuangan yang tentu saja jauh dari kata mudah dan gaji honorer yang hanya sebesar Rp300.000 per bulannya. Bisa dikatakan bahwa kesungguhan Pak Sugeng dalam mengabdikan diri sudah sepatutnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam mensejahterakan guru yang bahkan non PNS sekalipun.

Tak hanya itu, seringkali isu-isu ekonomi global dan pembangunan menggusur pandangan masyarakat terhadap isu mengenai tokoh yang selama ini mengasuh pola pikir mereka sedari kecil. Hingar bingar perayaan Hari Guru Nasional memang selalu menjadi sorotan, namun tak ada yang menoleh pada tokoh ‘pengajar’ sejati di sudut antah berantah negeri ini.

Saya yakin guru-guru di luaran sana tak berharap mendapat sanjungan dan penghargaan setinggi-tingginya. Namun upaya pemerintah dalam menaikkan derajat dan kesejahteraan guru tentu akan lebih bermanfaat guna menjaga kelangsungan dan kualitas ilmu yang diturunkan kepada peserta didik.  Sebab dibalik perasaan bangga ketika anak didik  berhasil menjadi manusia berguna. Dan menganggapnya sebagai hadiah istimewa sepanjang hidup, guru tetaplah manusia yang mencari penghasilan demi menyambung kehidupan.