Milangkala Tatar Sunda: Mupusti atawa Migusti

Oleh Ade Munajat

Milangkala Tatar Sunda yang memperingati 18 Mei 669 M beserta Kirab Budaya Napak Tilas Pajajaran telah menjadi salah satu peristiwa budaya paling diperbincangkan di Jawa Barat. Acara ini memunculkan pertanyaan mendasar sekaligus kritis: apakah ini murni mupusti (memuliakan warisan leluhur dengan hormat sebagai bagian dari sejarah dan identitas budaya) ataukah berisiko bergeser menjadi migusti, yaitu mengagungkan pusaka, simbol, atau leluhur hingga diyakini memiliki kekuatan gaib mandiri disertai pengagungan yang mendekati penyembahan?

Latar Belakang Akademik dan Historis

Menurut Prof. Dr. Nina Herlina Lubis, Ketua Tim Peneliti Hari Jadi Tatar Sunda dari Universitas Padjadjaran, penetapan tanggal ini didasarkan pada kajian mendalam.

“Penentuan hari jadi tidak boleh sembarangan. Harus berbasis sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari prasasti, naskah kuno, maupun dokumen lain yang kredibel,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Sate (1 Mei 2026).

Ia menambahkan: “Dengan memperhatikan beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa awal berdirinya Kerajaan Sunda merupakan awal lahirnya Tatar Sunda pada 18 Mei 669 Masehi sehingga dapat ditetapkan sebagai Hari Tatar Sunda.”

Secara historis, Kerajaan Sunda dan Galuh lahir dari pembagian wilayah Tarumanagara sekitar tahun 670 M (batas Sungai Citarum), kemudian menyatu dalam Kerajaan Sunda-Galuh/Pajajaran yang mencapai puncak pada masa Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi). Meski landasan akademik ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai milestone simbolis, para sejarawan mengakui adanya perdebatan ilmiah karena keterbatasan sumber primer. Di sini terlihat perbedaan antara keputusan politik (yang membutuhkan narasi jelas dan menginspirasi) dengan keputusan akademis yang lebih nuansa dan hati-hati. 

Dimensi Politik, Sosial, dan Budaya

Secara politik, Milangkala merupakan upaya pembangunan identitas daerah yang kuat. Tujuannya mulia: memperkuat kebanggaan regional, pariwisata, dan integrasi antar-daerah. Namun, kritik dari DPRD cukup tajam, terutama menyangkut besaran anggaran, kesan “raja-rajaan”, serta kesesuaian istilah “Milangkala” untuk peristiwa yang berusia lebih dari 1.350 tahun.

Perspektif Islam Mayoritas dan Kritik Ulama

Dalam masyarakat Muslim mayoritas Jawa Barat, prinsip “Mupusti lain migusti” menjadi ukuran utama. Migusti berarti mempercayai pusaka memiliki kekuatan gaib mandiri dan melakukan ritual rutin yang mendekati syirik. Mupusti berarti memuliakan dengan hormat tanpa melampaui tauhid.

Banyak tokoh ulama dan masyarakat Muslim Sunda cenderung akomodatif karena Islamisasi di Tatar Sunda berlangsung secara akulturatif. Namun, kritik dari sebagian ulama bersifat preventif dan sporadis. Mereka khawatir prosesi kirab Mahkota Binokasih, penggunaan istilah “sakral”, dan napak tilas berpotensi menimbulkan pengagungan berlebihan. Kritik ini lebih kuat di media sosial daripada fatwa resmi MUI Jabar.

Perspektif Akademisi Sejarah dan Antropologi

Perspektif sejarah (Prof. Nina Lubis dkk.) memberikan legitimasi akademik sekaligus mengingatkan perlunya kehati-hatian ilmiah. Sementara perspektif antropologi melihat Milangkala sebagai performative identity, yaitu upaya revival identitas etnis di era modern yang berfungsi memperkuat solidaritas sosial, meski berisiko menciptakan esensialisme dan ketegangan dengan identitas keagamaan mayoritas jika tidak dikelola bijak.

Peran Tokoh Adat Sunda

Tokoh adat dan Keraton Sumedang Larang memainkan peran krusial dengan menyediakan Mahkota Binokasih serta melibatkan kampung adat (Naga, Urug, Ciptagelar, dll.). Kehadiran mereka memberikan legitimasi budaya dan berfungsi sebagai penjaga agar semangat nyuhun buhun tetap dalam koridor mupusti.

Kegunaan Kekinian dan Catatan Kritis

Jika dikelola dengan baik, Milangkala berpotensi memperkuat identitas generasi muda, edukasi sejarah, ekonomi kreatif, dan nilai harmoni.

Catatan kritis: Manfaat ini hanya tercapai jika penyelenggara konsisten menjaga batas mupusti, transparan dalam anggaran, inklusif melibatkan ulama, sejarawan, antropolog, dan tokoh adat, serta menghindari politisasi berlebihan. Tanpa itu, acara berisiko menjadi simbol pemborosan atau sumber polarisasi.

Kesimpulan

Milangkala Tatar Sunda pada hakikatnya adalah upaya mupusti warisan Sunda-Galuh-Pajajaran. Kritik ulama berfungsi sebagai pengingat tauhid, sementara perspektif sejarah dan antropologi menunjukkan nilai positifnya bagi identitas dan kohesi sosial.

Keberhasilan acara ini bergantung pada kemampuan semua pihak menjaga prinsip “Mupusti lain migusti” secara konsisten. Sejarah seharusnya menjadi guru yang mencerahkan, bukan berhala baru.

Urang Sunda dapat bangga dengan akar peradabannya sambil tetap teguh dalam keislaman — selama akal sehat, iman, dan rasa hormat dijaga dengan baik.

Hayu urang ngamumule warisan kalawan kritis, bijaksana, jeung tanggung jawab.

Referensi Utama:

·       Pernyataan Prof. Dr. Nina Herlina Lubis dalam konferensi pers Pemprov Jabar di Gedung Sate (1 Mei 2026).

·       Kajian Tim Peneliti Hari Jadi Tatar Sunda yang dipimpin Prof. Nina Herlina Lubis.