MILITANSI GURU HONORER VERSUS PENGHARGAAN

Oleh Mustar, S.Pd., M.M.

(Guru Geografi SMAN 5 Bandung dan Ketua MGMP Geografi Kota Bandung/KACI)

Kalangan pendidikan di negeri ini telah lama memahami bahwa keberadaan guru tidak tetap atau biasa kita sebut guru honor di sekolah memiliki peran yang tidak remeh. Keberadaan mereka cukup diperhitungkan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas demi berbagai kegiatan untuk mensukseskan program sekolah.

Mereka melaksanakan tugas tidak melihat status kepegawaian yang disandang. Dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik tidak pernah merasa sebagai “guru nomor dua”, tetapi bahkan dengan segala daya upaya selalu ingin memberikan kebermaknaan dalam pembelajaran. Berbagai sumber daya untuk pembelajaran dieksplorasi tanpa ragu dan dikembangkan sesuai dengan keinginan demi tercapainya tujuan pembelajaran.

Bahkan tidak jarang kita menyaksikan betapa mereka sangat “berkeringat” dalam berbagai kegiatan di luar kelas pada sekolah masing-masing, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Hal ini seperti pemandangan biasa saja, namun di balik itu sebenarnya mereka hanya berusaha bertanggung jawab atas tugas yang diberikan.

Lebih dari itu, para guru honor ini bukan tidak mungkin beban kerjanya lebih besar daripada teman sejawat yang status kepegawaiannya tetap (pegawai negeri atau pegawai yayasan). Kita patut bersyukur ternyata mereka tidak mengeluh, karena demi tanggung jawab. Penulis melihatnya itu sebagai militansi guru honor.

Militansi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ketangguhan berjuang. Kegigihan seorang militan yang kita sebut guru honor itu tidak dapat diragukan demi kemajuan pendidikan pada umumnya dan pembelajaran pada khususnya.

Namun sayang beribu sayang, militansi yang luar biasa itu masih dizolimi dengan berbagai kondisi. Penghargaan terhadap mereka sungguh tidak melihat sebagai pendidik secara holistik, penghargaan berupa honorarium kepada mereka hanya diperhitungkan berdasarkan satuan jam tatap muka di kelas. Sudah begitu, sekalipun mereka bekerja dalam sebulan (empat atau lima minggu) tetapi yang dibayar berdasarkan perhitungan seminggu saja. Ironis.

Penulis tidak bermaksud membandingkan dengan penghasilan pekerja di bidang lain yang nota bene tingkat pendidikan yang variatif, bahkan lebih rendah daripada pendidikan sejawat guru honor. Akan tetapi tidak ada salahnya kita mengevaluasi, sudah benarkah peemangku kebijakan memperlakukan guru honor?

Saat ini untuk sekolah-sekolah swasta premium, yang pembayaran “uang sekolah” dari konsumen (orangtua/wali siswa) cukup besar, mungkin guru honornya bernasib lebih baik, dari pada mereka yang bertugas di sekolah swasta yang belum premium atau di sekolah negeri.

Di sekolah negeri dalam provinsi Jawa Barat saat ini lebih tragis lagi, karena adanya kebijakan menggratiskan Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD), manajemen sekolah tidak berdaya untuk memberikan penghargaan seperti biasanya kepada para guru honor. Sungguh ironis kenyataannya, kebijakan itu ternyata bertepatan dengan kondisi pandemi Covid-19. Sedih jika membayangkan ketika mereka sejawat guru honor yang terpaksa menerima kehilangan penghasilan cukup besar, bahkan bisa sampai 50% dari jumlah yang biasa mereka terima sebelum kebijakan gratis IBPD.

Menyaksikan kenyataan tersebut, sepertinya sangat kontras. Di satu sisi militansi guru honor masih sangat dibutuhkan oleh sekolah, terlebih pada saat pandemi ini, tetapi di sisi yang lain mereka harus juga menerima kenyataan pahit penghasilan yang berkurang. Jadi militansi versus penghargaan berbanding terbalik.

Dalam pada itu, penulis menyarankan supaya sekolah diberikan kelonggaran bahkan peluang untuk mendapatkan sumber pendanaan lain. Mungkin saja sekolah diberikan kewenangan untuk bekerja sama dengan orangtua/wali siswa dalam bentuk pembiayaan berbasis tingkat penghasilan. Dalam hal ini pemangku kebijakan sebaiknya memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan sebagaima kampus-kampus Perguruan Tinggi Negeri yang menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT dibayarkan per semester, besaran tiap mahasiswa berbeda-beda sesuai dengan data keekonomian orangtua/wali. Artinya sangat mungkin pembayaran IBPD mengikuti pola UKT di PTN.

Pembiayaan lain yang mungkin dilakukan oleh manajemen sekolah adalah kerja sama program dengan pihak swasta (dunia usaha/industri), dan kerja sama ini harus setara antara satuan pendidikan dan dunia usaha, bukan seperti yang sering terjadi, di mana sekolah menjadi objek semata, tidak mendapat keuntungan finansial. Jika memungkinkan pemangku kebijakan di daerah mewajibkan BUMN/BUMD untuk memiliki sekolah binaan, setidaknya satu sekolah. Dalam pada itu BUMN/BUMD bukan sekadar mitra pembiayaan tetapi dapat memberikan warna khas dalam berbagai kegiatan yang seirama dengan misi perusahaan dan sesuai dengan delapan standar pendidikan nasional.

Penulis berharap apapun kebijakan terhadap satuan pendidikan selalu bertujuan untuk meningkatkan mutu, bukan mendegradasi mutu. Oleh karena itu sebaiknya pemangku kebijakan didampingi oleh kelompok orang yang peduli pada mutu pendidikan, bukan kelompok orang yang peduli pada pencitraan semata. Dengan demikian akan berdampak pada penghargaan yang sesuai pada militansi guru honor khususnya dan satuan pendidikan umumnya. Kita berharap pada masa yang akan datang tidak ada lagi guru honor yang mencari penghasilan tambahan sebagai driver ojek, pengepul rongsokan, calo tanah, atau kegiatan lain yang tidak mendukung mutu pendidikan. Semoga.