Oleh Ujang Lukman

Ada pertanyaan yang belakangan layak diajukan secara terbuka: apakah Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) masih relevan? Pertanyaan ini bukan sekadar soal keberadaan sebuah organisasi profesi. Di baliknya terdapat persoalan yang lebih besar: bagaimana negara membangun ekosistem belajar bagi para pengawas sekolah yang bertugas menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin menarik setelah pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan baru. Ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, ada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5684/MDM.B1/HK.04.00/2025 tentang Hari Belajar Guru, dan yang paling mutakhir adalah PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan. Jika ketiganya dibaca secara utuh, pesan yang muncul justru bukan tentang penghapusan MKPS, melainkan tentang pentingnya mentransformasi MKPS menjadi komunitas belajar profesional pengawas sekolah.

Pengawas Bukan Sekadar Pemeriksa Sekolah

Kita perlu kembali melihat PP Nomor 19 Tahun 2017.Regulasi tersebut mengubah PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Dalam ketentuan mengenai pengawas sekolah, tugas pengawas tidak berhenti pada kegiatan pengawasan. Pengawas juga memiliki fungsi pembimbingan dan pelatihan profesional guru. Pesannya jelas. Pengawas bukan sekadar "polisi sekolah" yang datang untuk mencari kekurangan administrasi. Pengawas memiliki fungsi profesional untuk membantu sekolah dan guru memperbaiki mutu.

Konsekuensinya sederhana: orang yang bertugas membimbing profesionalisme orang lain juga harus terus mengembangkan profesionalismenya sendiri. Pengawas tidak mungkin menjadi pembelajar sepanjang hayat jika sistem profesinya tidak menyediakan ruang untuk belajar bersama. Di sinilah gagasan tentang MKPS memperoleh relevansi.

Dari Hari Belajar Guru ke Budaya Belajar Profesional

Pada 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan SE Nomor 5684/MDM.B1/HK.04.00/2025 tentang Hari Belajar Guru. Kebijakan ini membawa gagasan penting: pengembangan kompetensi guru dilakukan secara terstruktur, terjadwal, kolektif, kolegial, dan berkelanjutan melalui komunitas belajar seperti KKG, MGMP, KKKS, dan MKKS.

Memang, MKPS tidak disebut secara eksplisit dalam surat edaran tersebut. Hal ini harus dikatakan secara jujur agar tidak terjadi kesalahan tafsir. SE Hari Belajar Guru bukanlah dasar hukum langsung pembentukan MKPS. Namun substansi kebijakannya mengandung pesan yang jauh lebih luas: pendidikan membutuhkan budaya belajar bersama.

Pertanyaannya kemudian: jika guru perlu belajar bersama, apakah pengawas sekolah tidak perlu? Justru sebaliknya.

Pengawas menghadapi persoalan yang semakin kompleks. Mereka harus memahami Rapor Pendidikan, pembelajaran mendalam, asesmen, kepemimpinan sekolah, transformasi digital, kecerdasan artifisial, pendidikan inklusif, hingga berbagai kebijakan baru yang datang hampir setiap waktu. Karena itu, semangat Hari Belajar Guru semestinya menjadi inspirasi untuk membangun budaya belajar profesional seluruh ekosistem pendidikan, termasuk pengawas sekolah.

Ada Perubahan Penting dalam Arah Kebijakan

Hal yang menarik muncul dari diskusi mengenai perkembangan kebijakan pengawas sekolah. Dalam diskusi dengan pihak yang terlibat dalam penyusunan draft kebijakan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, diperoleh pemahaman bahwa pengaturan mengenai MKPS tidak lagi ditempatkan secara eksplisit maupun implisit dalam konstruksi kebijakan terbaru sebagaimana pernah dikenal dalam kebijakan-kebijakan sebelumnya.

Pernyataan tersebut penting untuk dibaca secara proporsional. Artinya bukan bahwa MKPS dilarang. Juga bukan berarti pemerintah menyatakan MKPS harus dibubarkan. Justru terdapat ruang kebijakan yang lebih terbuka.

Ketika pemerintah pusat tidak lagi mengatur secara rinci keberadaan dan bentuk MKPS dalam regulasi nasional, maka pemerintah daerah memiliki ruang untuk menetapkan pengaturan forum profesional pengawas sesuai kebutuhan, karakteristik wilayah, dan tata kelola kewenangannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Di sinilah paradigma desentralisasi memperoleh maknanya. Daerah tidak harus menunggu setiap bentuk komunitas profesional pendidikan ditentukan secara rinci oleh pemerintah pusat. Kebutuhan pengawasan di Jawa Barat, misalnya, tentu tidak selalu identik dengan kebutuhan daerah lain. Jawa Barat memiliki jumlah satuan pendidikan, pengawas, wilayah kerja, karakteristik SMA, SMK, dan pendidikan khusus yang sangat kompleks. Karena itu, bentuk forum profesional pengawas dapat dirancang sesuai kebutuhan daerah.

Namun satu prinsip harus dijaga: ruang kebijakan daerah bukan berarti kebebasan tanpa batas. Apabila Pemerintah Daerah membentuk atau menetapkan MKPS, kedudukannya harus jelas sebagai forum profesional nonstruktural, bukan sebagai perangkat organisasi pemerintahan baru. Dengan kata lain, daerah dapat mengatur wadahnya, tetapi tidak boleh menciptakan kewenangan pemerintahan baru yang tidak diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Tidak Diatur Bukan Berarti Tidak Boleh

Di sinilah diskusi tentang MKPS perlu keluar dari cara berpikir yang terlalu administratif. Ada kecenderungan untuk menganggap bahwa sebuah forum hanya boleh ada apabila nomenklaturnya tertulis secara eksplisit dalam peraturan menteri.

Padahal, perlu dibedakan antara: kewenangan pemerintahan, dan forum pengembangan profesional. Kewenangan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Tetapi forum profesional dapat dibentuk sebagai wadah koordinasi, pembelajaran, dan pengembangan kompetensi sepanjang kedudukannya tidak mengambil alih kewenangan pemerintahan.

Dengan perspektif tersebut, tidak dicantumkannya MKPS dalam kebijakan nasional terbaru tidak otomatis berarti MKPS harus dihapus. Sebaliknya, hal tersebut dapat dibaca sebagai ruang bagi daerah untuk melakukan penataan sesuai kebutuhan. Dan bagi Jawa Barat, ruang tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan reformasi MKPS, bukan sekadar mempertahankan bentuk lama.

2026: Pengawas Mendapat Identitas yang Lebih Tegas

Perubahan semakin menarik ketika pemerintah menerbitkan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026. Regulasi ini menempatkan Pengawas Sekolah sebagai Jabatan Fungsional tersendiri dalam bidang pendidik dan pengawasan mutu pendidikan. Ini bukan sekadar pergantian istilah.

Ada pesan kelembagaan yang penting: pengawasan mutu pendidikan membutuhkan profesi yang memiliki kompetensi, tanggung jawab, pengembangan karier, dan standar profesional yang jelas. Jika pengawas merupakan profesi, maka pengawas juga membutuhkan professional learning community. Guru memiliki KKG dan MGMP. Kepala sekolah memiliki KKKS dan MKKS. Lalu pengawas memiliki apa? Di sinilah MKPS memiliki ruang strategis.

Bukan karena sebuah regulasi memerintahkan secara eksplisit bahwa "MKPS wajib ada", melainkan karena fungsi profesional pengawas membutuhkan ruang belajar kolektif dan kolegial. Masalahnya Bukan MKPS, tetapi Cara Kerjanya.

Jika MKPS hanya menjadi tempat rapat, menyampaikan surat, membicarakan administrasi, atau sekadar berkumpul secara rutin, maka kritik terhadap efektivitas MKPS memang beralasan. Tetapi jika MKPS berubah menjadi laboratorium profesional pengawasan mutu pendidikan, ceritanya menjadi berbeda.

Bayangkan sebuah pertemuan MKPS tidak lagi diawali dengan tumpukan surat, tetapi dengan pertanyaan:

Mengapa kemampuan literasi peserta didik di sejumlah sekolah belum meningkat?

Apa akar masalah berdasarkan Rapor Pendidikan?

Pendampingan seperti apa yang efektif?

Bagaimana praktik baik dari sekolah A dapat direplikasi di sekolah B?

Bagaimana pengawas memanfaatkan AI secara etis untuk menganalisis data dan menyusun rekomendasi?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang seharusnya memenuhi ruang MKPS. Dengan demikian, MKPS tidak lagi sekadar forum komunikasi. Ia menjadi ruang produksi pengetahuan profesional.

Dari "Rapat" Menjadi "Laboratorium"

MKPS masa depan seharusnya memiliki agenda yang konkret. Pertama, kajian regulasi dan kebijakan pendidikan. Kedua, analisis Rapor Pendidikan dan data mutu satuan pendidikan. Ketiga, peer review terhadap hasil pengawasan. Keempat, studi kasus sekolah dan pemecahan masalah. Kelima, pengembangan instrumen supervisi akademik dan manajerial. Keenam, berbagi praktik baik antarpengawas. Ketujuh, kajian pembelajaran mendalam dan asesmen. Kedelapan, literasi digital dan pemanfaatan AI dalam pengawasan. Kesembilan, penelitian dan kajian sederhana tentang persoalan mutu pendidikan. Kesepuluh, refleksi dan tindak lanjut hasil pendampingan sekolah.

Jika program seperti ini berjalan, maka MKPS tidak membutuhkan pembelaan administratif. Dampaknya terhadap mutu pendidikan menjadi alasan keberadaannya.

Bagaimana dengan MKPS Tingkat Provinsi?

Pertanyaan berikutnya adalah: apakah MKPS tingkat provinsi masih relevan? Untuk konteks Jawa Barat, jawabannya menurut saya masih sangat relevan, terutama karena pengawasan SMA, SMK, dan pendidikan khusus berada dalam ekosistem kewenangan pemerintah provinsi. Namun, MKPS provinsi harus ditempatkan secara tepat. MKPS bukan perangkat struktural Dinas Pendidikan. MKPS bukan bidang, bukan seksi, bukan cabang dinas, dan bukan lembaga yang memiliki kewenangan pemerintahan. MKPS juga tidak berwenang menetapkan penugasan pengawas, mengangkat atau memberhentikan pengawas, ataupun mengambil keputusan kepegawaian. MKPS adalah forum profesional nonstruktural.

Pemerintah provinsi dapat memberikan legitimasi administratif dan fasilitasi terhadap forum tersebut tanpa menjadikannya sebagai struktur birokrasi baru. Satu Rumah, Tiga Keahlian. Untuk Jawa Barat, bahkan terdapat peluang melakukan penataan yang lebih modern. Tidak harus ada tiga organisasi yang berjalan sendiri-sendiri: MKPS SMA, MKPS SMK, dan forum pengawas SLB. Yang lebih strategis adalah membangun: MKPS Provinsi Jawa Barat dengan tiga kelompok keahlian: Kelompok Pengawas SMA Kelompok Pengawas SMK dan Kelompok Pengawas Pendidikan Khusus/SLB

Masing-masing tetap memiliki ruang untuk membahas karakteristik jenjangnya.

Namun isu lintas jenjang—seperti Rapor Pendidikan, pembelajaran mendalam, kepemimpinan sekolah, transformasi digital, AI, dan penjaminan mutu—dapat dibahas bersama.

Pemerintah provinsi dapat menyusun kebijakan yang menjelaskan:

·         kedudukan MKPS sebagai forum profesional;

·         wilayah dan cakupan keanggotaan;

·         hubungan koordinatif dengan Dinas Pendidikan;

·         mekanisme pengembangan profesional;

·         program kerja berbasis kebutuhan;

·         kelompok keahlian SMA, SMK, dan SLB;

·         mekanisme evaluasi kinerja forum;

·         prinsip independensi dan profesionalitas;

·         serta batasan kewenangan agar MKPS tidak berubah menjadi struktur birokrasi.

Dengan demikian, otonomi pengaturan tidak menghasilkan ketidakpastian, tetapi justru menghasilkan tata kelola yang lebih jelas. Pengawas Juga Harus Belajar. Pada akhirnya, diskusi tentang MKPS membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar. Kita sering mengatakan bahwa guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita mendorong kepala sekolah menjadi pemimpin pembelajaran. Tetapi jangan lupa: pengawas juga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat.

PP Nomor 19 Tahun 2017 telah menegaskan dimensi pembimbingan dan pelatihan profesional dalam tugas pengawas. SE Hari Belajar Guru 2025 memperkuat paradigma belajar secara kolektif dan kolegial. Dan PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 semakin menegaskan posisi Pengawas Sekolah sebagai jabatan fungsional dalam pengawasan mutu pendidikan. Sementara itu, perkembangan kebijakan terbaru membuka ruang bagi daerah untuk menata forum profesional pengawas sesuai kebutuhan lokal. Rangkaian perkembangan tersebut seharusnya membawa kita pada satu kesimpulan:

MKPS tidak perlu dihapus. MKPS perlu dinaikkan kelasnya.

Dari forum rapat menjadi komunitas pembelajaran.

Dari administrasi menjadi analisis.

Dari rutinitas menjadi inovasi.

Dari bekerja sendiri menjadi belajar bersama.

Dan dari sekadar membicarakan mutu sekolah menjadi penggerak perubahan mutu sekolah.

Jika sekolah adalah tempat anak-anak belajar, maka MKPS harus menjadi salah satu tempat para pengawas belajar bagaimana membuat sekolah menjadi lebih baik.

Sebab pada akhirnya, mutu pendidikan tidak akan pernah lebih baik daripada mutu orang-orang yang terus belajar di dalamnya.