MOMENTUM TRANSFORMASI PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh Iwan Kartiwa

(Pengajar Praktik PPGP Angkatan 5 dan 8 Kab. Sumedang)

SETIAP bulan Mei, bagi bangsa Indonesia, setidaknya ada dua hari besar nasional yang sangat penting untuk selalu dimaknai hakikat perayaannya. Pertama, tanggal 2 Mei yang diperingati sebagai hari pendidikan nasional dan tanggal 20 Mei sebagai hari kebangkitan nasional. Kalau kita maknai bersama di antara keduanya baik itu momentum hari pendidikan maupun kebangkitan nasional tersirat dengan jelas memiliki makna yang sangat mendalam dan strategis sifatnya bagi fondasi perjalanan bangsa ini.

Patut dicatat bahwa pendidikan merupakan dasar kesadaran lahirnya kebangkitan nasional. Sebaliknya kebangkitan nasional merupakan momentum pencerahan untuk dapat berpendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Dengan mengambil momentum hakekat perayaan kedua hari besar ini kita sebagai bangsa meyakini dengan sepenuh hati bahwa aspek pendidikanlah salah satu cara yang sangat menentukan kebangkitan bangsa kita baik sekarang maupun masa yang akan datang.    

Untuk itu dalam rangka menuju kebangkitan nasional masa millenium baru ke depan, menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk menempatkan bidang pendidikan sebagai sesuatu yang krusial, penting dan sudah seharusnya menjadi skala prioritas di atas yang lainnya. Upaya membenahi dan memperbaiki kondisi pendidikan kita selama ini ditempuh melalui sebuah terobosan dan perubahan paradigma pengelolaan pendidikan dari yang sifatnya sentralistik-terpusat ke pengelolaan yang bersifat desentralistik-otonomi. Desentralisasi pendidikan diyakini akan membawa perubahan yang berarti menuju kualitas pendidikan yang lebih baik. Tapi sayangnya apa yang terjadi di lapangan masih menunjukan terjadinya ketimpangan antara harapan dengan kenyataan. Desentralisasi pendidikan baru hanya bersifat involusi (tatanan luar) dan tidak menyentuh substansi permasalahan. Akibat dari hal itu bangsa kita bukan hanya masih terus tertinggal dalam bidang pendidikan tapi masih harus terus berlama-lama menunggu kebangkitan dan kemajuan bangsa ini.

Bercermin terhadap kenyataan pendidikan yang ada, kita sebagai bangsa harus segera menyadari dan mengembalikan momentum kebangkitan pendidikan nasional kita dengan cara menjalankan substansi desentralisasi pendidikan secara benar, terarah, bertanggungjawab, dan menyeluruh. Substansi desentralisasi pendidikan sebagaimana dirumuskan BPPN dan Bank Dunia menyangkut lima aspek penting yaitu politik, kelembagaan, keuangan, sarana dan prasarana, dan partisipasi masyarakat.

Aspek pertama adalah politik. Dalam implementasinya diperlukan kesungguhan, keberanian, itikad baik dan political will pemerintah untuk dapat melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada mulai dari tataran pemerintah pusat hingga daerah. Persoalan aspek politik ini ternyata tidak mudah, masih tampak adanya inkonsistensi antara regulasi yang ada dengan impelementasinya di lapangan. Contoh konkret yang sulit terbantahkan adalah amanat undang-undang kita tentang anggaran 20% bagi pendidikan yang sampai sekarang masih sulit terwujud. Dalam hal ini terus berlangsung tarik menarik kepentingan keuangan negara antara untuk alokasi pendidikan dan non-pendidikan. Selain hal di atas masih banyak terjadi pula bahwa pendidikan pada akhirnya hanya menjadi komoditas politik untuk tema-tema kampanye politik saja terutama pada pemilu dan pilkada. Usai terpilih menjadi pemimpin atau kepala daerah biasanya janji-janji tentang berbagai kemudahan dan pendidikan gratis bagi semua orang (education for all)  hanya tinggal janji tanpa bukti. Oleh karena itu semua hal di atas harus segera diakhiri, disinilah peran semua pihak untuk mampu membenahinya. Semua itu dalam rangka menuju kebangkitan pendidikan nasional kita.

Aspek kedua kelembagaan. Dalam hal ini tidak dapat dimungkiri institusi yang mengurusi pendidikan akan memegang pengaruh yang sangat signifikan bagi momentum kebangkitan pendidikan nasional kita. Dari sudut kelembagaan ini terbagi dua bagian yaitu bagian yang terkait dengan persoalan fungsi administratif dilaksanakan oleh birokrat struktural dari mulai tingkat pusat yaitu Kemdikbudristek, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, hingga Kantor Cabang Dinas Pendidikan pada tingkat Kecamatan (dalam beberapa tahun terakhir sudah dihapuskan). Bagian lainnya adalah yang menyangkut fungsi akademik yang dilaksanakan oleh para pendidik yang berada di satuan-satuan pendidikan. Oleh karena itu kedua fungsi ini harus berjalan beriringan, saling melengkapi dan jangan sampai terjadi bentuk intervensi di antara keduanya. Dengan demikian momentum kebangkitan pendidikan nasional dengan mengambil spirit desentralisasi pendidikan dalam aspek kelembagaan harus ditandai dengan lahirnya struktur kelembagaan yang profesional, efektif-efisien, berjiwa enterpreuneur dan mandiri. Struktur kelembagaan yang menangani fungsi-fungsi administratif harus tidak lagi terlibat secara jauh dan melebar pada fungsi-fungsi akademik yang sifatnya praktis. Sebaliknya struktur kelembagaan yang menjalankan fungsi-fungsi akademik yaitu satuan-satuan pendidikan ke depan harus lebih otonom, kreatif dan memiliki inovasi tinggi. Apabila hal ini terwujud maka sosok/profil satuan-satuan pendidikan ke depan adalah sosok lembaga akademik dan bukan lagi unit birokrasi yang serba rigid, kompleks, dan hight cost economy (ekonomi biaya tinggi).

Aspek ketiga keuangan. Berbicara keuangan untuk sektor pendidikan tidak akan pernah terlepas darimana sumber dana pembiayaan pendidikan itu berasal dan untuk apa alokasi pembiayaan tersebut digunakan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 17 ayat (2) bahwa sumber dana pendidikan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sayangnya seperti yang sudah diketahui ketiga asal sumber pembiayaan pendidikan itu masih sangat terkendala, baik itu karena terbatasnya anggaran, tidak adanya komitmen yang tegas dari pemerintah terhadap pendidikan serta diperparah oleh masih rendahnya dukungan dan kontribusi masyarakat terhadap sektor pendidikan itu sendiri. Pada bagian lain kebutuhan dan pengeluaran biaya untuk sektor pendidikan ini terus bertambah banyak. Selain karena secara kuantitas jumlah peserta didik terus bertambah, kebutuhan akan jumlah dana yang cukup juga tidak terlepas dari tuntutan perbaikan kualitas pendidikan yang harus terus meningkat. Sebagaimana yang diketahui bahwa biaya pendidikan ini meliputi tiga hal, yaitu untuk biaya investasi, personal dan operasional. Biaya operasional inilah salah satunya yang terus akan membengkak berbarengan dengan meningkatnya kuantitas peserta didik dan bertambahnya tuntutan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan. Oleh karenanya tidak ada upaya lain untuk mewujudkan momentum kebangkitan pendidikan nasional kita dalam aspek keuangan ini adalah dengan cara memperbaiki manajemen pengelolaan sumber pembiayaan pendidikan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel seraya diiringi dengan berbagai terobosan lain untuk mencari dan menghimpun sumber pembiayaan pendidikan yang belum tergarap secara optimal.           Aspek keempat sarana dan prasarana. Sulit dibantah bahwasannya tidak sedikit jumlah sarana dan prasarana pendidikan nasional kita khususnya bangunan kelas telah rusak. Kerusakan ruang kelas  ini selain karena usianya yang sudah cukup tua, juga diperparah lambannya proses rehabilitasi dan bertambah rusak pula akibat berbagai bencana alam. Dampak yang ditimbulkan dari rusaknya bangunan sekolah ini salah satunya adalah tidak nyamannya suasana belajar dan  terancamnya keselamatan peserta didik dan tenaga pendidik. Dampak lebih jauh adalah menurunnya semangat belajar-mengajar yang berakibat langsung pada anjloknya mutu pendidikan lokal maupun nasional. Oleh karena itu momentum kebangkitan pendidikan nasional salah satunya harus diawali pula oleh perbaikan sarana dan prasarana sekolah secara tepat, cepat, bertanggungjawab dan dapat melibatkan seluruh stakeholders pendidikan yang ada.

Aspek kelima adalah partisipasi masyrakat. Partisipasi rakyat sudah pada tempatnya untuk terus ditingkatkan dan diberdayakan sampai tingkat yang paling maksimal. Melalui wadah Dewan Pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan Daerah (Kabupaten/Kota) dan Komite Sekolah yang berada di satuan-satuan pendidikan merupakan ujung tombak yang sangat strategis guna mengubah dan membuka paradigma baru masyarakat terhadap pendidikan sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dan berkontribusi aktif terhadap berbagai kepentingan yang diperlukan dunia pendidikan yang ada disekitarnya. Apabila hal ini terlaksana maka momentum kebangkitan pendidikan nasional kita akan segera terwujud. Indonesia akan menghasilkan produk dan output/outcome pendidikan yang berkualitas ditandai dengan lahirnya manusia-manusia Indonesia yang unggul, terpuji dan memiliki daya saing yang tinggi di segala bidang kehidupan. Semoga.