Mozaik Kontras Indonesia Hari Ini

Oleh Ade Munajat. Peminat Sejarah, Pendidikan, Politik, Sosial Budaya. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)

Indonesia hingga pertengahan Oktober 2026 ini, menampilkan mozaik yang penuh kontras. Di satu sisi, ada gambaran masyarakat yang kuat secara sosial dan mampu menemukan makna hidup. Di sisi lain, banyak orang merasakan tekanan sehari-hari yang datang dari harga kebutuhan, pekerjaan, lingkungan, dan cara pemerintah mengambil keputusan. Kontras ini bukan sekadar angka yang bertentangan, melainkan cerminan kekuatan yang masih ada di tengah berbagai guncangan.

Kontradiksi Flourishing, World Happiness Report, dan Survei Celios

Studi Global Flourishing Study (GFS) yang terbit di jurnal Nature Mental Health pada April 2025 menempatkan Indonesia di posisi teratas di antara 22 negara. Skor rata-rata Indonesia mencapai 8,47 ketika aspek finansial tidak dimasukkan. Kekuatan utama terletak pada hubungan sosial, rasa makna hidup, kebersamaan, dan partisipasi dalam kegiatan keagamaan. Banyak orang Indonesia merasa memiliki tujuan dan dukungan dari orang sekitar, meski kondisi ekonomi belum sepenuhnya mapan.

Berbeda dengan itu, World Happiness Report 2025 menempatkan Indonesia di peringkat ke-83 dari 147 negara dengan skor 5,617. Laporan ini lebih banyak melihat evaluasi hidup secara keseluruhan yang dipengaruhi pendapatan, harapan hidup, kebebasan, dan persepsi terhadap korupsi. Indonesia unggul dalam kedermawanan, tetapi tertinggal dalam hal kepercayaan terhadap institusi.

Survei Celios pada September-Oktober 2026 menambah gambaran tekanan. Dari lebih dari seribu responden, 75 persen mengaku stres karena kebijakan pemerintah dan 67 persen karena perilaku Presiden. Penyebab yang paling sering disebut adalah kenaikan harga bahan pokok, sulitnya mencari pekerjaan, dan penegakan hukum. Lebih dari setengah responden merasa kondisi ekonomi rumah tangga mereka lebih buruk dibanding tahun sebelumnya.

Ketiga temuan ini tidak saling membatalkan. Studi flourishing menangkap kekuatan relasi dan makna hidup. Laporan kebahagiaan global lebih sensitif terhadap kondisi material. Survei Celios menangkap tekanan yang langsung dirasakan sehari-hari. Modal sosial Indonesia masih menjadi penyangga, tetapi daya tahannya diuji ketika tekanan dari kebijakan dan kondisi nyata terus datang.

Tekanan Lingkungan, Energi, dan Kehidupan Sehari-hari

Tekanan itu terlihat jelas di lapangan. Kebakaran hutan dan lahan masih terjadi, diperparah musim kemarau dan El Niño. Ada temuan lahan bekas terbakar yang langsung ditanami sawit, yang kemudian ditindak. Cuaca terasa sangat panas di banyak wilayah. Antrean bahan bakar minyak muncul di sejumlah provinsi, ada yang mencapai lebih dari satu kilometer. Listrik juga padam di beberapa daerah, termasuk blackout di Batam dan Bintan. Masalah-masalah ini saling berkaitan: kerusakan lingkungan menaikkan biaya hidup dan beban kesehatan, sementara gangguan distribusi energi menambah kesulitan sehari-hari, terutama bagi kelompok yang bergantung pada subsidi dan bantuan sosial.

Data desil kesejahteraan juga dinamis. Status seseorang bisa berubah sesuai kondisi ekonomi. Ketika harga naik dan bantuan bergantung pada data yang berubah, kelompok rentan bisa kehilangan perlindungan tepat pada saat mereka paling membutuhkannya.

Tata Kelola dan Akuntabilitas

Tata kelola yang baik berarti aturan diterapkan secara adil, keputusan bisa dipertanggungjawabkan, dan kekuasaan tidak dimonopoli segelintir orang. Akuntabilitas adalah mekanisme yang membuat pejabat dan lembaga bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik kepada hukum maupun kepada masyarakat. Ketika akuntabilitas lemah, kebijakan sering terasa sewenang-wenang, penegakan hukum tidak konsisten, dan kepercayaan publik menurun.

Contoh terkini adalah operasi tangkap tangan KPK di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Lembaga yang seharusnya melindungi masyarakat dari bencana justru terjerat dugaan korupsi dana siap pakai. Di sisi lain, pergantian Kapolri membawa janji baru untuk lebih dekat dengan masyarakat dan tidak menunggu laporan menjadi viral. Apakah janji itu akan diikuti perubahan nyata masih perlu dilihat. Kontroversi soal syarat pendidikan Wakil Presiden juga terus bergulir dan menjadi bahan perbincangan. Semua ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola dan akuntabilitas masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Institusi Inklusif

Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson, bersama Daron Acemoglu, menekankan pentingnya institusi dalam menentukan apakah sebuah negara bisa makmur secara berkelanjutan. Institusi inklusif adalah aturan dan distribusi kekuasaan yang membuka kesempatan bagi banyak orang. Institusi ekonomi inklusif menjamin hak milik, mendorong persaingan sehat, dan memberi insentif bagi orang untuk berusaha, berinvestasi, dan berinovasi. Institusi politik inklusif membuat kekuasaan tidak terpusat dan pejabat bertanggung jawab kepada warga.

Sebaliknya, institusi ekstraktif memusatkan manfaat pada kelompok tertentu. Pertumbuhan bisa terjadi, tetapi biasanya tidak merata dan mudah rapuh. Robinson menyebut Indonesia sebagai semacam “keajaiban politik” karena berhasil menjaga keberagaman melalui Pancasila. Modal sosial itu kuat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa masyarakat inklusif biasanya muncul karena warga menuntut perubahan, bukan karena diberikan begitu saja. Target pertumbuhan ekonomi tinggi hanya mungkin tercapai jika institusi benar-benar membuka akses, bukan justru memperkuat pola yang memusatkan keuntungan.

Dampak Kebijakan Politik dan Resonansi di Media Sosial

Kebijakan politik pemerintah tidak hanya mengubah aturan di kertas, tetapi juga memicu gelombang pembicaraan yang merambat ke seluruh lapisan masyarakat melalui media sosial dan berita. Setiap keputusan, entah soal harga, distribusi bahan bakar, penanganan bencana, atau aturan di sekolah, segera menjadi topik yang dibahas di berbagai platform. Diskusi itu sering kali bersifat emosional dan cepat menyebar, sehingga orang dari latar belakang berbeda merasakan “guncangan” yang sama meski mereka tidak terkena dampak langsung secara fisik.

Contohnya terlihat pada wacana kebijakan bahwa siswa tidak lagi otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan usulan ini sebagai upaya meningkatkan mutu agar tidak muncul fenomena “rajin malas sama saja”. Di kalangan guru, topik ini menjadi perbincangan hangat. Banyak yang setuju bahwa kenaikan kelas perlu didasarkan pada capaian belajar, kehadiran, dan karakter. Namun, mereka juga khawatir jika aturan tidak jelas, beban kerja bertambah, atau kebijakan justru membingungkan tanpa dukungan pelatihan dan pendampingan yang memadai. Beberapa pihak mengingatkan risiko putus sekolah jika keputusan tidak naik kelas diambil tanpa remedial dan komunikasi yang baik dengan orang tua. Percakapan ini tidak hanya terjadi di ruang guru, tetapi juga menyebar di media sosial, grup WhatsApp orang tua, dan komentar berita, sehingga keluarga dan masyarakat luas ikut merasakan ketegangan yang sama.

Pola serupa terjadi pada isu lain. Antrean bahan bakar, kabut asap, atau berita korupsi di lembaga bencana dengan cepat menjadi bahan diskusi di media sosial. Orang yang tinggal di kota besar ikut khawatir soal dampaknya terhadap harga dan kesehatan, sementara warga di daerah terdampak merasakan beban langsung. Pemberitaan yang berulang dan diskusi yang intens menciptakan resonansi: tekanan yang berasal dari kebijakan politik terasa merata, seolah semua lapisan: guru, orang tua, pekerja, petani, hingga pengguna media sosial, sedang mengalami guncangan yang sama. Ketika komunikasi kebijakan kurang jelas atau terasa tidak adil, resonansi itu justru memperkuat rasa stres dan ketidakpastian yang sudah tertangkap dalam berbagai survei.

Dinamika Hari Ini dan Perjalanan ke Depan

Mozaik kontras ini, kekuatan sosial yang tinggi, tekanan material yang nyata, kerentanan lingkungan dan energi, tantangan tata kelola, serta resonansi kebijakan yang menyentuh berbagai lapisan, akan mewarnai perjalanan Indonesia ke depan. Modal sosial bisa menjadi penyangga, tetapi hanya jika institusi formal lebih inklusif, lebih akuntabel, dan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Tanpa itu, kekuatan kebersamaan berisiko terkikis oleh guncangan yang berulang dan diperkuat oleh arus informasi di media sosial.

Setiap kebijakan, dari penanganan bencana hingga aturan di sekolah, pada akhirnya diuji oleh apakah ia membuka kesempatan bagi banyak orang atau justru menambah beban. Dinamika hari ini akan menentukan apakah Indonesia mampu mengubah modal sosial yang kuat menjadi ketahanan yang lebih merata di hari-hari esok.

Alhamdulillah.

Referensi

Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., De Neve, J.-E., Aknin, L. B., & Wang, S. (Eds.). (2025). World Happiness Report 2025. University of Oxford: Wellbeing Research Centre.

Katadata. (2026, 13 Oktober). Poin survei Celios soal 2 tahun Prabowo: 75% warga stres kebijakan pemerintah.

Kompas.id. (2026, 9 Oktober). Pemerintah Akan Pertegas Kebijakan Tidak Naik Kelas.

The Jakarta Post. (2026, 14 Oktober). 8% GDP growth a tall order, says Nobel laureate.

VanderWeele, T. J., et al. (2025). The Global Flourishing Study: Study profile and initial results on flourishing. Nature Mental Health, 3(6), 636–653.

(Laporan media terkait karhutla, Ombudsman BBM, KPK-BNPB, pernyataan Kapolri, kunjungan James A. Robinson, dan wacana kebijakan kenaikan kelas, Agustus-Oktober 2026.)