MUDAHNYA KATA MAAF PEJABAT PUBLIK ATAS UJARAN KEBENCIAN

Oleh Hasbullah Fudail

Perseteruan antara Effendi Simbolon (Anggota DPR RI dari PDIP) dengan Kepala Staf Angkatan Darat TNI (Jenderal Dudung Abdulrachman) menjadi viral di jagat media akibat TNI diidentikkan dengan gerombolan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan dan TNI di Senayan, Jakarta, Senin 5 September 2022. "Panglima TNI hadir, KSAD tidak ada. Ada apa dengan TNI..., Kami banyak temuan, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan, lebih-lebih dari ormas, tidak ada kepatuhan...kenapa di tubuh TNI ada pembangkangan-pembangkangan...," ujar Effendi Simbolon.

Sampai saat ini Effendi Simbolon mengaku mendapat ancaman nyawa dan alamat rumah diviralkan serta handpone berdering selama 24 jam pasca menyebut TNI dan ormas mirip gerombolan. Walaupun Effendi Simbolon telah meminta maaf kepada TNI atas ucapannya. "Dari lubuk hati terdalam, saya mohon maaf atas perkataan saya yang menyinggung dan menyakiti prajurit siapapun dan perwira, tamtama, dan para pihak yang tidak nyaman atas perkataan yang dinilai lain," kata Effendi di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu, 14 September 2022. Beberapa  anggota DPR termasuk Effendi Simbolong mempunyai jejak rekam digital  yang bersifat kritis pada isu-isu tertentu. Apakah sifat kritis tersebut adalah  watak dan karakter aslinya ataukah  bagian dari design pesan sponsor, hanya beliau dan Tuhan yang tahu?

Berbagai kasus ujaran kebencian (hate speech) dari pejabat publik (Menteri, juru bicara pemerintah, anggota DPR, DPRD dan publik figur) terkadang memberi goncangan politik dan suasana gaduh di tengah masyarakat serta menimbulkan pro dan kontra dengan timbulnya berbagai aksi demonstran yang menuntut agar pelakunya ditahan atau melakukan permintaan maaf secara terbuka baik  melalui media massa maupun media cetak.

Ujaran kebencian (hate speech) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Tafsiran Karet Ucaran Kebencian dan Rekam Jejak Digital

Beberapa kasus ujran kebencian (hate speech) yang yang menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat menimbulkan pertanyaan di masyarakat? Jika pejabat publik yang melakukan dan dilaporkan ke aparat penegak hukum pada akhirnya akan bebas dengan hanya meminta maaf. Sebaliknya jika hal tersebut disampaikan oleh orang-orang yang dianggap kristis dan bersebrangan dangan penguasa, hampir rata-rata harus berakhir di pengadilan dengan keputusan  melanggar Undang Undang ITE dan harus mendekam di Lembaga Pemasyarakatan.

Ahmad Dhani dilaporkan oleh pendiri BTP Network, kelompok pendukung Ahok-Djarot, Jack Boyd Lapian. Ia dilaporkan atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Musisi Ahmad Dhani dijatuhi vonis penjara 1 tahun 6 bulan karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Demikian juga beberapa publik figur lainnya harus mendekam di lembaga pemasyarakatan karena ujaran kebencian yang disampaikannya dilaporkan beberapa orang (delik aduan) sehingga harus diproses ke aparat hukum.

Bangsa ini terlalu baik untuk dikategorikan sebagai bangsa pemaaf, karena berbagai ucapan kontroversi dari seorang pejabat publik atau publik figur dengan mudahnya bisa terlupakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa kasus ucapan kontroversi yang terkadang bisa dikategorkan ucaran kebencian antara lain:

Pernyataan Kontroversial Menteri Agama Gus Yaqut: (1. Afirmasi Kelompok Syiah dan Ahmadiyah, 2. Setiap Acara Dimulai Doa Semua Agama, 3. Ucapkan Selamat Hari Raya Naw Ruz ke Komunitas Baha'I, 4. Kemenag Hadiah Negara untuk NU, 5. Menyamakan adzan dan gongongan anjing).

Pernyataan juru bicara Mahkamah Konstitusi (Fajar), soal presiden yang telah menjabat dua periode secara normatif bisa maju lagi sebagai calon wakil presiden utuk periode berikutnya. Bila kemudian MK membantah pernyataan tersebut adalah pernyataan pribadi dan tidak mewakili kelembagaan demikian humas MK. Ini membuat DIN Syamsuddin minta agar Fajar mengundurkan diri atau dipecat dari Juru bicara MK.

Eko Kuntadhi (Pegiat Media Sosial dan publik figur) melakukan permintaan maaf karena hina Ustadzah Ponpes Lirboyo dan mendatangi Pondok Pesantren Lirboyo usai cuitannya heboh karena dianggap menghina ustazah Imaz Fatimatuz Zahra atau Ning Imaz salah satu Zurriyat (keturunan) pendiri pesantren Lirboyo, Jumat (16/9/2022).

Penetapan Roy Suryo (Menteri Pemuda periode SBY) sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Unggahan ulang meme stupa Candi Borobudur itu diedit menyerupai wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Roy pun disangkakan dengan pasal penodaan agama atas unggahan meme stupa di media sosial tersebut. Polisi menetapkannya laporan yang diajukan Kurniawan Santoso Kevin Wu. Roy Suryo pun ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Juli 2022 dan dijerat Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Jejak rekam di atas memperlihatkan betapa tafsiran Ujaran Kebencian itu berbeda perlakuannya, akan sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum sehingga menimbulkan implikasi yang berbeda. Permintaan maaf dari para pelaku dengan mudah bisa menyelesaikan masalah bagi orang tertentu, sebaliknya belum tentu berlaku bagi orang lain.

Berlindung di Balik Hak Imunitas

Berulangnya kejadian ujaran kebencian yang berbalut hak imunitas dari para anggota dewan (kasus Arteria Dahlan dan lainnya) sepertinya akan terus berulang apalagi menjelang tahun politik pemilihan umum tahun 2024 intensitasnya pasti akan bertambah. Ketika warga masyarakat Muhammad Ary Mulia dari Masyarakat Adat Sunda melaporkan ke polisi atas dugaan ujaran kebencian dan SARA, meminta agar Kajati Jawa Barat diganti karena memakai bahasa Sunda dalam forum rapat di DPR. 

Penyidik Polda Metro Jaya tak dapat melanjutkan penyelidikan laporan Masyarakat Adat Sunda terkait pernyataan anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan yang menyinggung bahasa Sunda, ke tingkat penyidikan. Pasalnya, pernyataan Arteria Dahlan itu disampaikan dalam forum rapat resmi di Komisi III DPR tidak dapat dipidana. Beberapa ahli berpendapat Arteria Dahlan tidak dapat dipidana karena pernyataan tersebut dikemukakan oleh politikus PDIP  itu merupakan hak dan kewenangan konstitusional DPR. Status Arteria Dahlan sebagai anggota DPR yang memiliki hak imunitas juga membuatnya tak bisa tersentuh pidana.

Imunitas Anggota Dewan saat Rapat menjadi alasan, pidana tidak bisa digunakan  karena dilindungi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga UU MD3, tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pada pasal 224 menyatakan, bahwa anggota DPR tidak bisa dituntut karena pernyataan atau pertanyaan saat rapat di DPR atau di luar rapat yang berkaitan dengan tugas DPR. Anggota DPR juga tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR.

Untuk mencegah dan berulangnya ucaran kebencian yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara   (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) maka diperlukan adanya :

1. UU tentang Etika Penyelenggara Negara

Sebuah UU Etika Penyelenggara Negara yang bersifat umum bisa diterapkan kepada semua unsur penyelenggara negara yang memiliki tugas yang berbeda-beda. Melembagakan etika pejabat negara dan pejabat publik yang mengikat dalam satu sistem terpadu dan terintegrasi adalah sesuatu hal yang penting dirumuskan. Pasalnya, masalah pengawasan dan penegakan etika pejabat negara dan publik yang berlaku di masing-masing lembaga dirasa kurang efektif.

Senapas dengan ide ini, Prof Ryaas Rasyid (ahli pemerintahan dan mantan Menteri Otonomi Daerah) pernah menggagas perlunya dibuat Undang-Undang Etika Politik dan Pemerintahan pasca jatuhnya Orde Baru untuk menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

RUU tentang Etika Penyelenggara Negara (EPN) sudah tercatat dalam daftar RUU Prolegnas lima tahunan periode 2014-2019 dengan nomor urut 28 dari 160 RUU. Namun sampai masa bakti DPR periode 2014-2019 belum disahkan, termasuk periode sekarang 2019-2023 belum jelas akhir perjalanan RUU tersebut.

Seberapa penting kehadiran UU Etika Penyelenggara Negara? Menurut Sumarno dapat merujuk pada perilaku para penyelenggara negara akhir-akhir ini. Keberadaan UU tersebut sangatlah penting. Sejumlah penyelenggara negara di lingkungan eksekutif, legislatif. dan yudikatif tersangkut kasus pelanggaran etika yang bertabrakan dengan norma-norma hukum, agama dan susila di masyarakat akan berulang terus menerus.

2. Pemberian Sanksi Sosial

Masyarakat luas harus diberi edukasi secara massif, dikhususkan agar para anggota DPR/DPRD  yang melakukan ujaran kebencian untuk tidak dipilih  partainya maupun personal yang  melakukan ujaran kebencian pada saat pemilihan umum.

Dengan cara ini, rakyat menjadi pemilik suara yang berdaulat untuk memilih orang atau partai politik yang memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pemilu adalah mekanisme konstitusonal untuk memberi penghargaan dan sanksi hukuman secara moral bagi seseorang ataupun partai politik atas berbagai kinerja dan pembelaannya terhadap konstituennya.

Konstitusi kita UUD 45  Pasal 28E ayat 3 berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat" memberi jaminan kebebasan untuk menyampaikan pendapat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, tetapi kebebasan itu tidak untuk melanggar HAM orang lain akibat ujaran kebencian yang ditimbulkan dari kebebasan itu.