Mulai Dari PGRI Jawa Barat

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

(Anggota PGRI Wilayah Jawa Barat)

Saat menjadi Ketua PB PGRI, saya sempat melantik Pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat, periode 2019 s.d. 2024, di Hotel Ibish Bandung. Kisah dinamika organisasi akan selalu menjadi jejak sejarah kemudian.

Sebagai aktivis PGRI dan saat ini masih menjadi anggota PGRI yang setia membayar iuran. Ada beberapa saran, khusus bagi para tokoh dan aktivis PGRI Jawa Barat.

Bahasa “kauniyahnya” pelajari kode semesta terkait  mengapa  binatang  dinosaurus yang besar punah? Mengapa binatang  kecil  seperti monyet tidak?  Diantara jawabannya karen mampu beradaptasi.

Nah terkait organisasi/ormas PGRI yang besar dan terbesar saat ini pun bisa punah, bila tidak beradaptasi. Adaptasi dengan apa? Pertama dengan regulasi. Kedua dengan harapan anggota.

Regulasi saat ini dengan keluarnya Permendikbud Ristek No 67 Tahun 2024, organisasi profesi guru harus menyesuaikan. Bila tidak menyesuaikan, beradaptasi dengan aturan yang berlaku akan ada masalah di kemudian hari.

Bisa jadi PGRI yang awalnya terbesar, bagaikan dionosaurus, kelak kurus dan punah. Jangan sampai ini terjadi. Sebaliknya organisasi profesi guru yang masih kecil, lebih lincah dan bisa berjaya di masa depan, karena sesuai regulasi.

Saat ini kementerian pendidikan dasar dan menengah akan “menertibkan” organisasi profesi guru. Agar tidak liar dan dikendalikan oleh non guru. Non guru kepentingannya pasti subjektif dan bisa modus pribadi.

Permendikbud Ristek No 67 Tahun 2024 adalah lanjutan dari UURI No 14 Tahun 2005.  Pesan subtantifnya adalah Semua pihak, kalau bukan guru aktif yang mengajar di jenjang PAUD s.d. SLTA, dilarang menjadi ketua atau pengurus organisasi profesi guru.

Sebagai anggota PGRI di wilayah Jawa Barat, keluarga guru dan setiap hari bertemu dengan puluhan guru anggota PGRI di ranting, mengajak para aktivis PGRI di Jawa Barat untuk waras regulasi.

Mari kita mulai dari PGRI Provinsi Jawa Barat, pelopor  beradaptasi pemilihan ketua dan pengurus PGRI dari guru aktif. Jangan “melanggar” UURI dan Permendikbud.  Jabar Juara, Jabar Pelopor kewarasan.

Ini sangat tak mudah tentunya. Namun demi kehormatan dan masa depan PGRI Jawa Barat, serta menghargai keinginan guru se Jawa Barat yang membayar iuran. Stop pengurus dari non guru aktif!

Jabar bisa! Semoga Jawa Barat bisa menjadi teladan dan contoh organisasi profesi taat regulasi. Ingat AD/ART itu harus sesuai regulasi. Bukan regulasi yang harus menyesuaikan AD/ART.  Aturan birokrasi RT harus sesuai aturan birokrasi RI, pemerintah. Bukan RI. pemerintah harus sesuai level RT.

Setiap ranting ketuanya guru.  Mengapa mulai ketua PGRI kabupaten/kota dan provinsi tidak ada gurunya?  Mari para pensiunan, tokoh daerah, pemilik KTA partai politik yang jadi pengurus dan pejabat struktural, dosen, menjadi penasehat atau pembina saja. Lebih soft dan elok. Berikan pada pemiliknya, yakni guru anggota.

Jangan sampai teriak “Hidup Guru!” Lupa bahwa diri kita bukan guru aktif. Hidup siapa? Siapa hidup atau numpang hidup. Numpang sebelum nyaleg DPRD, DPD atau DPR RI. Owalah mau dikemanakan organisasi profesi guru dipolitisasi.

Dihadapan Allah dan dihadapan publik semua akan dicatat. Kita hidup dan wafat sesuai “aturan” atau tidak?  Apakah kita pernah menjadi bagian yang sesuai aturan atau melawan aturan. Sejarah akan mencatat, publik menyaksikan.