MURID DAN GURU ADU JOTOS, MURUAH PENDIDIKAN BONCOS

Oleh Idris Apandi, Praktisi Pendidikan

Getir. Prihatin. Sedih. Perasaan itulah yang muncul saat publik menyaksikan video adu jotos antara guru dan murid, bahkan pengeroyokan guru oleh sekelompok murid di SMKN 3 Tanjung Jabung Timur, Jambi. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman dan beradab, justru berubah menjadi arena kekerasan. Guru diperlakukan tanpa hormat, murid tampil beringas, dan pendidikan kehilangan muruahnya.

Ketika guru dan murid saling melayangkan pukulan, sesungguhnya bukan hanya dua individu yang terluka. Yang paling babak belur adalah dunia pendidikan itu sendiri. Istilah, pendidikan boncos. Rugi. Tidak mendapat apa-apa. Gagal mencapai tujuan mulianya.

Pendidikan yang Kehilangan Kehormatan

Pendidikan sejatinya dibangun di atas nilai adab, akal sehat, dan kemanusiaan. Guru adalah pendidik, murid adalah peserta didik. Relasi keduanya seharusnya dilandasi rasa hormat dan tanggung jawab bersama. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa nilai-nilai itu semakin tergerus.

Kasus kekerasan di sekolah bukanlah peristiwa tunggal. Ia ibarat puncak gunung es. Yang tampak di permukaan hanya sebagian kecil, sementara di bawahnya tersembunyi beragam masalah yang saling bertaut. Mulai dari kebijakan pendidikan, rekrutmen dan pembinaan guru, kesejahteraan dan perlindungan pendidik, hingga persoalan keluarga, lingkungan sosial, dan derasnya arus teknologi digital.

Mengurai penyebab hilangnya muruah pendidikan memang seperti mengurai benang kusut. Tidak bisa ditarik dari satu ujung saja. Harus sabar, sistematis, dan melibatkan banyak tangan.

Ketika Kekerasan Terjadi, Semua Pihak Rugi

Dalam konflik guru dan murid, siapa pun pelaku atau korbannya, sejatinya sama-sama berada dalam posisi yang dirugikan. Guru terluka secara fisik dan mental. Murid terjerumus dalam perilaku menyimpang yang bisa merusak masa depannya. Sekolah tercoreng namanya. Masyarakat kehilangan kepercayaan. Negara gagal memastikan sekolah sebagai ruang aman.

Dalam KBBI, kata boncos berarti “rugi” atau “tidak mendapat hasil yang memuaskan”. Itulah kondisi pendidikan saat kekerasan terjadi di sekolah. Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk generasi berakhlak mulia menjadi jargon kosong tanpa makna.

Lebih menyedihkan lagi, kekerasan di sekolah sering kali dinormalisasi. Ada yang berkata, “Itu biasa, dari dulu juga begitu.” Padahal, membiarkan kekerasan berarti membiarkan pendidikan berjalan ke arah yang salah.

Ujian Implementasi Perlindungan Guru

Kasus di SMKN 3 Jabung Utara menjadi ujian nyata bagi implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Regulasi ini sejatinya hadir untuk memastikan guru bekerja dengan rasa aman, bermartabat, dan terlindungi.

Sayangnya, regulasi sering kali berhenti sebagai dokumen administratif. Indah di atas kertas, lemah dalam praktik. Ketika guru menjadi korban kekerasan, aturan seharusnya hadir sebagai pedoman nyata, bukan sekadar hiasan kebijakan.

Pendekatan musyawarah dan non-litigasi perlu diutamakan dalam menyelesaikan konflik di sekolah. Namun, musyawarah tidak boleh dimaknai sebagai upaya menekan guru untuk “mengalah demi damai”. Keadilan dan perlindungan harus tetap menjadi prinsip utama.

Guru di Tengah Tekanan

Perlindungan di sekolah tidak boleh berat sebelah. Murid memang harus dilindungi, tetapi guru dan tenaga kependidikan juga manusia yang berhak atas rasa aman. Bagaimana mungkin guru bisa mendidik dengan sepenuh hati jika setiap langkahnya dibayangi rasa takut?

Ketakutan itulah yang melahirkan guru-guru apatis. Guru yang datang ke sekolah sekadar menggugurkan kewajiban: masuk kelas, menyampaikan materi, lalu pulang. Tidak ada lagi keberanian membina karakter, menegur dengan niat mendidik, atau membangun kedekatan emosional dengan murid. Semua dilakukan serba minimal agar “aman”.

Di sisi lain, tantangan mendidik semakin kompleks. Guru dituntut memiliki kecerdasan emosional tinggi, kemampuan komunikasi yang baik, dan strategi pembelajaran yang adaptif. Guru juga harus menjadi teladan, role model dalam sikap dan perilaku. Ini bukan tuntutan ringan, apalagi jika kesejahteraan masih jauh dari kata layak, khususnya bagi guru honorer.

Namun demikian, rendahnya kesejahteraan tidak boleh dijadikan alasan untuk menjadi guru asal-asalan. Menjadi guru adalah pilihan sadar dengan konsekuensi moral yang besar. Profesionalisme tetap harus dijaga.

Pentingnya Pembinaan dan Kesehatan Mental Guru

Guru bukan makhluk sempurna. Mereka manusia dengan latar belakang, karakter, dan keterbatasan masing-masing. Karena itu, refleksi diri menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Di sinilah peran kepala sekolah dan pengawas pembina menjadi sangat penting.

Pembinaan guru tidak cukup dengan supervisi administratif. Dibutuhkan pendekatan coaching dan mentoring yang manusiawi dan kontekstual. Tujuannya bukan hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga menjaga kesehatan mental guru. Guru yang sehat mentalnya akan lebih mampu bersabar, berempati, dan bijak dalam menghadapi murid.

Murid Perlu Dimanusiakan

Pembinaan murid pun harus dilakukan dengan pendekatan yang memanusiakan. Budaya kekerasan dalam mendisiplinkan murid sudah tidak relevan. Sekolah perlu membangun tata tertib berbasis kesepakatan kelas, budaya positif, dan pembelajaran sosial-emosional.

Kelas tidak boleh terasa seperti penjara. Sekolah seharusnya menjadi taman belajar yang aman dan menyenangkan. Guru perlu membuka ruang dialog, bukan sekadar menyuruh murid mendengar dan mencatat. Komunikasi dua arah akan menumbuhkan rasa saling percaya dan menghormati.

Kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler juga harus dirancang untuk menguatkan karakter, bukan sekadar menggugurkan program. Proyek dan kegiatan perlu disesuaikan dengan minat, bakat, dan kebutuhan murid agar mereka terlibat secara aktif dan antusias.

Peran Orang Tua yang Tak Tergantikan

Sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Banyak murid bermasalah di sekolah ternyata berasal dari keluarga yang bermasalah pula: broken home, kurang perhatian, atau minim keteladanan.

Dengan berbagai alasan, seperti kesibukan, keterbatasan pengetahuan, atau memang tidak peduli, sebagian orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada sekolah. Ironisnya, ketika anak bermasalah, sekolah justru menjadi pihak yang paling mudah disalahkan.

Penggunaan gawai yang tidak terkontrol juga menjadi bom waktu. Tidak sedikit anak “diasuh” oleh gawai karena orang tua sama-sama sibuk dengan layar mereka sendiri. Konten digital, game online, dan media sosial tanpa filter perlahan menggerus karakter anak.

Tantangan Era Digital

Lingkungan pergaulan, media sosial, dan game online memberi dampak besar terhadap perilaku anak. Ada kasus anak belajar kekerasan dari game yang dimainkan. Ini bukan cerita fiksi, melainkan realitas yang mengkhawatirkan.

Peran negara menjadi sangat penting. Kementerian terkait perlu melakukan langkah konkret untuk membatasi akses anak terhadap konten berbahaya. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital diharapkan tidak sekadar menjadi regulasi, tetapi benar-benar ditegakkan.

Mengembalikan Muruah Pendidikan

Mengurai benang kusut pendidikan bukan tugas sekolah semata. Ini adalah kerja kolektif yang melibatkan keluarga, pemerintah, masyarakat, dan lintas kementerian. Semua harus memiliki komitmen yang sama: menjadikan sekolah sebagai ruang aman dan bermartabat.

Ketika guru dan murid adu jotos, tidak ada pemenang. Yang ada hanya kerugian bersama. Pendidikan boncos. Muruah runtuh. Dan kita semua patut bertanya, mau dibawa ke mana wajah pendidikan Indonesia?

Sudah saatnya kita berhenti saling menyalahkan dan mulai saling menguatkan. Karena pendidikan yang bermartabat hanya bisa lahir dari kolaborasi, kepedulian, dan keberanian untuk berubah.