Musik di Madiun: Antara Identitas, Eksistensi, dan Kepercayaan

Oleh Fileski Walidha Tanjung

Musik seharusnya menjadi rumah yang merangkul semua, bukan pagar yang membatasi siapa yang pantas berada di dalamnya. Namun, Madiun hari ini tengah memperlihatkan gejala yang meresahkan: fragmentasi identitas musikal yang semakin mengeras, dan kepercayaan yang rapuh antara pelaku seni dan sistem yang menaunginya. Dalam arena yang semestinya menjadi ladang tumbuh kreativitas, justru menguat penilaian-penilaian sempit yang membungkam keberagaman ekspresi.

Di balik semarak panggung lomba band yang sering menghiasi perayaan ulang tahun sekolah-sekolah, terselip realitas getir tentang ketimpangan penilaian. Seorang peserta yang menampilkan orisinalitas, eksperimentasi, atau sentuhan khas lokal bisa tersingkir hanya karena tidak memenuhi selera juri yang telah terkunci dalam dogma genre tertentu. Kecurangan yang lahir dari relasi personal, bukan pertimbangan estetika, menciptakan luka kolektif di hati para musisi muda. Mereka yang datang dengan gairah untuk berbagi karya, pulang dengan perasaan gamang—bukan kalah karena karya tak layak, melainkan karena panggung telah lebih dulu disusun dengan “kesepakatan” di belakang layar.

Kondisi semacam ini mengingatkan kita pada kritik Theodor W. Adorno, filsuf dari mazhab Frankfurt, yang melihat bagaimana industri budaya menggiring seni menjadi komoditas yang tunduk pada nilai-nilai pasar dan kekuasaan, bukan pada esensi ekspresi itu sendiri. Dalam konteks Madiun, pasar itu bukan semata ekonomi, melainkan juga pasar opini—penilaian yang sudah dibentuk oleh kelompok-kelompok dominan dalam ekosistem musik kota. Inilah yang membuat musik sebagai ajang ekspresi berubah menjadi arena legitimasi sosial.

Konflik pun tak berhenti di panggung lomba. Ia merembet hingga ke ranah personal—ke dalam tubuh band-band di Madiun. Sering kali para personel terpecah dalam visi yang tak kunjung berdamai: antara idealisme mencipta karya orisinal, keinginan mengejar tropi festival, atau pragmatisme ekonomi untuk menjadikan band sebagai mata pencaharian. Ketika perbedaan ini tidak diurai dengan dialog terbuka, band hanya menjadi kendaraan sementara, bukan rumah yang bisa tumbuh bersama. Ini adalah ironi yang mengingatkan kita pada pemikiran Jean-Paul Sartre: kebebasan manusia adalah beban, dan dalam seni, kebebasan itu bisa saling menindas jika tak disertai tanggung jawab eksistensial.

Pemerintah Kota Madiun sejatinya punya visi yang mulia ketika menghadirkan Pahlawan Street Centre (PSC). Dengan wajah arsitektural yang modern, PSC dibayangkan menjadi panggung urban yang menyatu dengan denyut kehidupan warganya. Di sana, musik jalanan bisa tumbuh seperti yang kita lihat di kota-kota seni dunia—Paris dan New York. Namun, kenyataan berkata lain. Musisi lokal yang mencoba mengisi ruang publik justru digeser, mungkin dinilai tak layak tampil, mungkin terhambat persoalan perizinan, atau ketentuan estetika yang kabur. Padahal, seperti kata Jacques Rancière dalam The Politics of Aesthetics, ruang seni adalah medan persepsi: siapa yang boleh bersuara, dan siapa yang hanya menjadi penonton dalam kota yang mereka huni sendiri.

Dalam suatu diskusi ada kalimat dari salah seorang musisi asli Madiun yang saya tangkap, ia mengatakan, “Mengapa musisi yang menjajakan karya tanpa meninggalkan residu sampah harus hengkang, sementara pedagang asongan yang menyisakan limbah plastik dibiarkan hadir? Musik, yang tak kasat mata tapi bisa menggugah jiwa, justru dianggap lebih mengganggu dibanding aroma makanan yang belum tentu higienis. Ini bukan semata soal kebijakan, melainkan cermin dari krisis kepercayaan pada musisi lokal. Sebuah kota yang tidak percaya pada senimannya sendiri, akan kesulitan melahirkan peradaban budaya yang otentik.”

Tapi Madiun masih memiliki harapan. Ia tinggal menumbuhkan ruang perjumpaan yang sehat antara ide-ide. Perlu sering diadakan forum diskusi, panggung terbuka, residensi seni, dan lokakarya lintas genre yang mempertemukan perbedaan tanpa ambisi dominasi. Dalam atmosfer ini, perbedaan bukan alasan untuk membentengi diri, tetapi jembatan untuk menemukan formula baru dalam bermusik dan berkesenian.

Musik, sebagaimana dikatakan Nietzsche, adalah “hasrat terdalam dari kehendak hidup”. Ia bukan hanya tentang bunyi, melainkan tentang keberanian untuk hidup otentik. Jika Madiun ingin membangun iklim musikal yang sehat, maka ia harus memulai dari moralitas: kejujuran dalam penilaian, keterbukaan dalam apresiasi, dan kepercayaan pada potensi lokal. Ketika musisi bisa bermusik tanpa dibebani ketakutan akan diskriminasi, ketika sekolah musik bisa tumbuh tanpa harus tunduk pada selera pasar semata, ketika sound system dan studio rekaman lokal bisa menjadi bagian dari ekosistem berkelanjutan, saat itulah musik di Madiun tak hanya menjadi hiburan—melainkan peradaban.

Akhirnya, kita mesti bertanya dengan lebih reflektif: apakah musik di kota ini sekadar ajang perlombaan, ataukah ia bisa menjadi nadi kehidupan sosial yang mempersatukan? Apakah kita masih memandang genre sebagai kasta, ataukah kita siap membuka telinga dan hati terhadap semua warna nada yang mungkin selama ini terpinggirkan? Dan, di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, bisakah musik menjadi satu-satunya bahasa yang menyatukan, bukan memisahkan. Karena pada akhirnya, suara-suara itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu, tempat, dan keberanian untuk didengar kembali. (*)

Fileski Walidha Tanjung adalah seorang penulis kelahiran Madiun 1988. Aktif menulis puisi, esai, dan prosa di berbagai media nasional.