MUSTAHIL NEGERI TANPA KORUPSI

Kasus korupsi timah senilai 300 triliun ini merupakan tamparan keras bagi tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Praktik ilegal ini sangat menyoroti lemahnya pengawasan dan transparansi pemerintah. Meskipun PT Timah Tbk telah memiliki izin resmi, penambangan ilegal tetap saja terjadi. Hal ini menunjukan adanya kelalaian pengawasan yang tidak berjalan secara efektif, dan adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat. Sangat tidak masuk akal, bahwa penambangan diluar konsensi dapat berlangsung lama tanpa diketahui. Terbukti dengan adanya 22 tersangka, kedua diantaranya adalah mantan pejabat Kementrian ESDM, yang diduga telah mempermudah aktifitas ilegal ini, sehingga praktik ilegal ini berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini mencerminkan kurangnya keseriusan pemerintah dalam melindungi kekayaan negara, dan menjadikan sumber daya alam sebagai ladang keuntungan pribadi. Selain itu, kasus ini juga menunjukan rendahnya integritas dan rapuhnya moral pejabat. Namun dengan adanya fakta ini, yang menyatakan bahwa korupsi sulit untuk dihilangkan bukan berarti sulit juga untuk menemukan negara yang bersih dari korupsi.

Menurut data CPI 2022, menyatakan bahwa Denmark dianggap sebagai negara paling bersih dari korupsi di dunia dengan skor 90. Selain itu, ada negara Finlandia dan Selandia Baru yang sama-sama mendapatkan skor 87. Sedangkan dari Asia, hanya Singapura yang berhasil masuk dalam daftar negara paling antikorupsi. (www.cnbcindonesia.com)

Jika dilihat dari data secara global pun, tidak ada negara yang memang benar-benar bersih dari korupsi. Tetapi hanya saja tingkat korupsi dalam negara tersebut sangatlah rendah, karena kasusnya sangat jarang terjadi. korupsi tidak hanya ada pada negara berkembang saja, justru ada juga pada negara maju. Dengan adanya fakta ini harus menjadi dorongan untuk negara-negara di kawasan Asia khususnya negara Indonesia, agar terus memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Semakin kecil tingkat skala korupsi, semakin pula besar harapan bagi terciptanya masyarakat yang lebih bersih dan adil.

Memang sangat sulit untuk membayangkan bahwa ada negeri tanpa korupsi, tetapi juga bukan sebuah kemustahilan. Dengan adanya reformasi yang dilakukan secara menyeluruh, menghilangkannya budaya permisif, termasuk memberantas penyalahgunaan kekuasaan, serta tegakan hukum yang seadil-adilnya, dan tentunya harus adanya dukungan penuh dari masyarakat, sehingga korupsi dapat ditekankan kepada titik minimum. Bukan hanya memperbaiki satu aspek kecil, perubahan ini juga bertujuan untuk mengatasi akar dari masalah tersebut. Harapan yang pastinya ada, asalkan harus adanya keberanian dan komitmen bersama untuk menciptakan perubahan.

Bahaya korupsi membawa dampak buruk yang luas, mulai dari kerugian ekonomi yang mengurangi pendapatan negara dan menurunkan investasi, hingga menciptakan ketidakstabilan ekonomi melalui penyalahgunaan anggaran. Selain itu, korupsi melemahkan institusi pemerintah, menggerogoti kredibilitas lembaga penegak hukum, dan menciptakan kebijakan yang lebih menguntungkan pelaku korupsi daripada rakyat. Dalam tataran sosial, korupsi memperburuk kemiskinan, membatasi akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang pada akhirnya meningkatkan apatisme politik. Korupsi juga merusak moral dan etika, mengnormalisasi perilaku tidak jujur, dan menghilangkan teladan bagi generasi muda.

Korupsi memang sulit untuk dihilangkan sepenuhnya, akan tetapi dengan langkah kecil menuju negeri yang lebih bersih merupakan awal dari perubahan yang amat besar. Dimulai dari langkah yang kecil, seperti menerapkan pendidikan karakter sejak dini, juga perlunya menanamkan nilai-nilai kejujuran, ataupun adanya integritas, serta tanggung jawab. Selain itu juga, jadikanlah prioritas utama transparasi dari segala aspek pemerintahan. Manfaatkan pula teknologi digital untuk menciptakan sistem yang lebih terbuka, sehingga mengecilnya peluang untuk melakukan korupsi. Selain itu, hindari kebiasaan pamer harta, yang hanya sekedar mengejar kesenangan duniawi sesaat dengan gaya hidup berlebihan. Padahal pada kenyataannya pendapatan tidak mencukupi kehidupan, tindakan tersebut mengarahkan kita pada hidup yang sia-sia dan menyebabkan kecemasan.

Dengan meningkatkan kesadaran yang menjadikan pentingnya moralitas yang kuat, juga dengan adanya kepemipinan yang teladan, sebuah negara bisa mengurangi adanya korupsi, bahkan menghilangkannya. Selain itu, adanya kesatuan dan kebersamaan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat, pejabat pemerintahan, bahkan dunia usaha, dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sejahtera.

Meskipun perjalanannya sangat panjang dan pastinya banyak tantangan, untuk membangun sebuah negeri yang bersih dari praktik korupsi. Suatu negara yang terbebas dari korupsi tidak hanya membawa keadilan dan kesejahteraan rakyatnya saja, tapi juga justru menciptakan kepercayaan yang amat besar di mata dunia. Jadikanlah sebuah harapan menjadi kenyataan dengan melalui kerja keras dan berkomitmen berkelanjutan.

Tentang penulis:

Fatmawati Maulidina Mukhtar, lahir di Bogor 29 April 2005. Saat ini penulis merupakan seorang mahasiswi Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor dengan Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam.