NAIK PANGKAT BUKAN HAK GURU

Oleh Taopik Ipebe

(Kepala SMAN 1 Leuwiliang, anggota Tim Penilai Angka Kredit Guru Provinsi Jawa Barat)

Beban kerja yang berat, setumpuk administrasi pembelajaran yang harus disiapkan dan kesejahteraan yang belum sesuai ternyata bukan deretan "derita" yang mengganggu pikiran guru, derita lain yang sangat mengganggu guru terutama PNS yang terbiasa naik pangkat lebih mudah dari PNS lain adalah adanya pernyataan bahawa naik pangkat bagi guru bukanlah hak.

Padahal naik pangkat bagi guru PNS adalah impian, karena dengan naik pangkat hak-hak dia akan bertambah atau naik. Dengan naik pangkat maka otomatis gaji pokoknya bertambah, kelas asuransi kesehatan naik, kesempatan untuk meraih jabatan dan pengembangan karir misalnya untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah makin terbuka.

Perlu digarisbawahi bahwa guru dengan status ASN memiliki hak yang sama dengan ASN lain yang haknya diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan  PP  Nomor 46  Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, didalam pelaksanaan disiplin itu ada 17 kewajiban dan 15 larangan yang harus dipatuhi oleh PNS.

Memang berdasarkan pasal 21 dan 22 UU 5/2014, hak yang didapatkan ASN dengan status PNS dan PPPK Guru telah diatur yaitu:

1. Hak PNS:

    a. gaji, tunjangan, dan fasilitas

    b. cuti

    c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua

    d. perlindungan

    e. pengembangan kompetensi

2. Hak PPPK Guru:

    a. gaji dan tunjangan

    b. cuti

    c. perlindungan

    d. pengembangan kompetensi

Tapi di Pasal 21 dan 22 sama-sama tidak menyantumkan hak naik pangkat.

Kalau begitu, bagaimana agar guru bisa naik pangkat? Ternyata jawaban sederhananya adalah kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah atas prestasi kerja dan pengabdian PNS (Pegawai Negeri Sipil) terhadap negara, di samping juga sebagai dorongan atau motivasi kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian.

Kekhasan guru PNS dibanding PNS lainnya ada dalam tata cara kenaikan pangkatnya dan cara mengukur prestasi kerjanya, hal ini terkait karena guru PNS disamping dihargai untuk naik pangkat juga naik jabatan fungsionalnya. Jika pangkatnya biasanya dimulai dari penata muda (IIIa) sampai Pembina utama (IVe), sementara jabatan fungsionalnya terdiri dari 4 (empat) jenjang yakni guru pertama, guru muda, guru madya dan guru utama.

Prestasi kerja sebagai syarat kenaikan pangkat guru diukur dengan angka kredit. Angka kredit yang dimaksud ditetapkan dari penilaian unsur utama dan unsur penunjang oleh tim penilai yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat. Unsur utama yang harus disiapkan meliputi Penilaian pembelajaran/bimbingan (PKG), Ijazah yang linear, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) diantaranya pengembangan diri (Diklat) dan Publikasi Ilmiah dan Karya inovatif. Unsur Penunjang bisa berupa ijazah tidak linear, keanggotaan/pengurus organisasi profesi dan lai-lain.

Sebetulnya seluruh PNS termasuk guru didalamnya tidak berhak menuntut kenaikan pangkat. Tapi guru berhak diberi penghargaan berupa kenaikan pangkat dengan syarat terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya Kembali kepada diri guru masing-masing apakah dia layak dihargai atau tidak, jika layak dihargai setiap berapa tahun sekali penghargaan itu bisa ia perole? Semuanya tergantung pada bagaimana ia mengumpulkan angka kredit yang diperlukan. Saat ini masih ada guru yang 5 tahun, 6 tahun bahkan belasan tahun belum naik pangkat. Ayo semangat terus bapak dan ibu guru.