NAIK PANGKAT TANPA KARYA TULIS ILMIAH

Oleh Tatang Sunendar

Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7607/b.b1/hk.03/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan  Kinerja Guru Dan Kepala Sekolah. Ini memberi harapan baru bagi guru dan kepala sekolah dalam urusan kenaikan pangkat mengingat dengan Perdirjen ini guru dan kepala sekolah tidak lagi disibukkan dengan membuat karya tulis atau penelitian tindakan kelas yang selama ini menjadi kendala bagi sebagian besar guru dan kepala sekolah.

Sebelumnya angka kredit diperoleh dari pelaksanaan butir-butir kegiatan yang diajukan melalui Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK). Semakin banyak butir kegiatan yang dilaksanakan, semakin besar angka kredit yang diperoleh. Setiap butir kegiatan memiliki bobot angka kredit yang berbeda. Semakin besar bobot butir kegiatan, semakin besar angka kredit yang diperoleh, dengan Perdirjen ini angka kredit diperoleh melalui penetapan predikat kinerja atas pemenuhan ekspektasi pimpinan terkait tujuan dan sasaran organisasi. Predikat kinerja dikonversi menjadi angka kredit dengan mengalikan Koefisien angka kredit dengan faktor pengali predikat kinerja. Besaran angka kredit tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Dasar dari Transformasi pengelolaan kineja bagi guru sebagai alat dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan sedangkan bagi pimpinan Alat dalam mengelola kinerja pegawai secara individu dan kolektif agar bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Sehingga dengan tranformasi pengelolaan kinerja semua pegawai mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran berorientasi pada peserta didik.

Adapun ciri-ciri transformasi kinerja guru dan kepala sekolah ditunjukkan dengan 1) Penyelarasan dan percepatan proses melalui teknologi dan terintegrasi pengelolaan kinerja 2) Lebih sedikit dokumen yang harus disiapkan dan direviu oleh atasan 2) Pegawai memilih satu indikator kinerja yang paling relevan untuk ditingkatkan 4) Atasan dapat menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah 5) Pegawai melakukan peningkatan kinerja berbasis observasi kinerja 5) Atasan fokus mendukung peningkatan kinerja yang berdampak nyata pada pembelajaran peserta didik.

Sedangkan manfaat pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah 1) Memfasilitasi guru dan kepala sekolah  melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. 2) Memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi guru dan kepala sekolah terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. 3) Memberikan penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karier guru dan kepala sekolah  berdasarkan kualitas kinerjanya.

Sedangkan yang menjadi cakupan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah adalah hasil kerja berupa 1) Praktik Kinerja berdasarkan Rapor Pendidikan Guru, Indikator D1, Praktik Pembelajaran KS: Indikator D3, Kepemimpinan Pembelajaran serta 2) Pengembangan Kompetensi Pertimbangan untuk penilaian praktik kinerja 2) Pengembangan Kompetensi yang meliputi Pendidikan Pelatihan, Non-pelatihan, Kontribusi Komunitas, Kontribusi Sumber Belajar 3) perilaku Berorientasi, Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif Kolaboratif (BERAKHLAK). 4) Dokumentasi Akuntabilitas yaitu dokumen yang menunjukkan akuntabilitas guru dan kepala sekolah dalam melakukan kinerja sesuai tugasnya namun tidak dinilai tapi wajib dikumpulkan.

Lebih lanjut dari  empat variable seperti: praktek kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kinerja dan  dokumen akunabilitas hanya praktek kinerja dan perilaku kinerja yang dinilai sedangkan pengembangan kompetensi dan dokumen akuntabikitas hanya dipertimbanngkan dan dikumpulkan saja, sehingga yang  harus menjadi perhatian guru dan kepala sekolah adalah terkait dengan praktek kinerja dan perilaku kinerja yang dilakukan penilaiannya oleh kepala sekolah bagi guru dan pengawas sekolah atau penjabat lainnya. Ini merupakan hal penting kenapa demikian karena kedua aspek tersebut merupakan wujud dari layanan guru pada siswa dan layanan kepala sekolah bagi guru dan pendidik dan tenaga pendidik lainnya.

Sedangkan berdasarkan diskusi singkat di sekolah nampaknya masih banyak guru yang terjebak dengan pola lama di mana sibuk mencari dan mengumpulkan banyaknya sertifikat bukti pengembangan kompetensi. Perlu diingatkan kembali bahwa unsur utama penilaian kinerja terdiri atas Praktik Kinerja dan Perilaku Kerja. Praktik Kinerja berupa perbaikan pemberian layanan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Perbaikan pembelajaran dimaksud fokus pada satu dari delapan pilihan indikator sesuai keadaan pada rapor pendidikan satuan pendidikan masing-masing. Sedangkan, pengembangan kompetensi bukanlah unsur utama penilaian kinerja. Pengembangan kompetensi hanya menjadi variabel pertimbangan saja dalam pemberian predikat kinerja. Pengembangan kompetensi dengan batas minimal 32 poin tidaklah sama dengan pencarian angka kredit sebagaimana berlaku pada mekanisme sebelumnya.

Poin hasil pengembangan kompetensi bukanlah angka kredit. Jadi, fokus peningkatan kinerja bukan pada bagaimana guru sibuk mengikuti seminar dan/atau pelatihan melainkan memperbaiki layanan pembelajaran dan perilaku kerja. Penentuan bentuk pengembangan diri harus dipastikan dalam rangka upaya peningkatan kinerja dalam bentuk perbaikan proses pemberian layanan pembelajaran sesuai fokus satu dari delapan indikator yang telah dipilih. Bukti fisik RHK, dokumen akuntabilitas hasil pengembangan kompetensi tentu saja disesuaikan dengan RHK masing-masing. Jika pengembangan kompetensi dilakukan di dalam PMM dalam bentuk Aksi Nyata Pelatihan Mandiridan/atau Unggah Bukti Karya, bukti dukung dokumen akuntabilitas tidak perlu diunggah karena akan otomatis terbaca. Bukti dukung dokumen akuntabilitas diunggah hanya jika diperoleh dari luar PMM. Seperti ikut lokakarya, seminar maupun pelatihan yang dilaksanakan di luar PMM.

Mengingat yang dinilai adalah praktek kinerja dan perilaku kinerja maka hendaknya guru dan kepala aekolah memahami dari penilaian perilaku kinerja, dalam praktek kinerja guru hendaknya menampilkan bagaimana proses belajar mengajar berorientasi pada kebutuhan siswa yang dikembangkan dari indikator yang dipilih, selanjutnya dilakukan proses peningkatan perilaku kinerja melalui siklus mulai diskusi persiapan, obeservasi, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut serta reflekssi tindak lanjut, selama proses peningkatan perilakukan kinerja guru hendaknya melakukan dialog kinerja agar apa yang dilakukan betul-betul terlihat progresnya pada proses ini Guru dan KS akan dinilai berdasarkan bagaimana, Upaya Refleksi, upaya belajar perubahan praktik. Proses penilaian ketiga aspek tersebut dan dengan mempertimbangkan pengembangan kompetensi maka akan ditetapkan predikat kinerja sangat baik, baik, cukup, kurang maupun sangat kurang. Jadi sekali lagi pengembangan kompetensi hanya bahan pertimbangan saja. Tetapi untuk mengembangkan profesionalisme harus dilalui walaupun hanya katagori dipetimbangkan tetap saja harus dengan minimal 32 point.

Selanjutnya komponen yang dinilai adalah perilaku kinerja yang mencakup BERAKHLAK  dengan kepanjnagangnnya Berorientasi Pelayanan,Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaborasi. Dari masing-masing perilaku terdapat tiga pilihan yang harus dilakukan serta pilihan bagaimana cara melaksanakannya, nah pilihan dari perilaku ini yang akan dinilai kepala sekolah atau pengawas selama periode penilian dengan durasi 6 bulan.

Dengan gambaran uraian di atas menunjukkan bahwa mulai Januari 2024 untuk kenaikan pangkat guru dan kepala sekolah tidak lagi ada komponen pengembangan profesi berupa penulisan karya tulis ilmiah berupa laporan penelitian tindakan kelas atau yang lainnya,. Hal ini merupakan angin segar bagi guru dan kepala sekolah yang karena keterbatasan waktu, tidak sempat membuat karya tulis ilmiah, sekarang tinggal fokus pada praktek kinerja dan perilaku kinerja yang merupakan bentuk layanan bagi siswa dalam proses belajar mengajar. Adapun peningkatan kompetensi hanya bagian yang dipertimbangkan saja. Oleh karena itu dalam merencanakan kegiatan peningkatan kompetensi harus betul-betul yang mungkin dilaksanakan serta yang bisa dipastikan kegiatannya bisa dilaksanakan artinya jangan memilih kegiatan yang diprediksi sulit dilaksanakan, maka dari itu Perdirjen GTK7 607/b.b1/hk.03/2023 hendaknya dipelajari dengan penuh saksama.

Era baru peningkatan jenjang karier guru sudah dimulai dan semakin mudah untuk dikerjakan  tinggal sejauh mana dialog kinerja antara guru dan kepala sekolah, serta kepala sekolah dengan pengawas yang akan melaksanakan penilaian betul-betul berjalan dengan optimal, sebab kolaborasi tersebut akan memudahkan proses peningkatan kinerja. Harapan ke depan dengan mekanisme ini guru bisa tenang dalam bekerja, kenaikan pangkatnya lancar dan layanan untuk siswa meningkat…semoga.