Nasib Guru Honor Sekolah Negeri Menunggu Kebijakan Pemerintah

Penulis: Ramdan Nugraha, S.Pd. Gr.

Dibaca: 211 kali

Ramdan Nugraha, S.Pd. Gr.

Oleh Ramdan Nugraha, S.Pd. Gr.

(Guru SMK Negeri 2 Leles Cianjur)

 

Menjelang seleksi PPPK Tahap ke-3 di tahun 2022 ini, sejumlah guru honorer terutama yang berada di sekolah negeri masih waswas akan “serangan” guru honorer swasta. Bagaimana tidak, pada seleksi PPPK tahap ke-2 tahun lalu dominasi formasi diisi oleh mereka yang berstatus honorer di sekolah swasta yang sudah mengantongi sertifikat pendidik. Dengan sertifikat pendidik tersebut, mereka bisa dengan mudah mendapatkan afirmasi nilai yang melebihi peserta seleksi dari sekolah negeri yang mayoritas tidak memiliki sertifikat pendidik.

PPG dalam jabatan tahun 2022 menjadi harapan bagi guru honorer untuk mendapatkan sertifikat pendidik, sehingga untuk menghadapi seleksi PPPK atau CPNS selanjutnya mereka akan menjadi lebih mudah. Sertifikat pendidik menjadi senjata ampuh untuk lulus dalam seleksi-seleksi yang diadakan oleh pemerintah terutama untuk para guru. Seperti pengalaman rekan saya pada seleksi CPNS dan PPPK tahun lalu yang tidak lulus karena nilai murninya yang besar kalah oleh nilai yang lebih kecil namun mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik.

Namun harapan tinggal harapan bagi sebagaian besar guru honor di sekolah negeri. Walaupun sudah mengantongi NUPTK sebagai salah satu syarat mengikuti PPG dalam Jabatan, status mereka yang merupakan Guru Honor Sekolah di dapodik mendapatkan pesan yang tidak mengenakkan pada akun simPKB mereka. “Mohon maaf, Anda tidak terundang sebagai calon peserta PPG Dalam Jabatan tahun 2022 berdasarkan data cut off tanggal 30 Januari 2022 dan Surat Edaran nomor 0248/B2/GT.00.03/2022 tanggal 4 Februari 2022 tentang Pendaftaran dan Seleksi Administrasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Tahun 2022. Terimakasih.” Begitulah isi informasi pada akun SimPKB guru honorer sekolah negeri.

Para guru honorer di sekolah negeri seperti mendapat pukulan bertubi-tubi. Pertama, mereka tidak lulus pada seleksi karena kalah oleh mereka yang bersertifikat pendidik yang notabene berasal dari swasta. Kedua, “lahan” mereka untuk mengabdi lambat laun akan tergeser oleh mereka yang lulus seleksi yang lagi-lagi berasal dari swasta. Ketiga, mereka tidak dapat mengikuti PPG Dalam Jabatan sebagai sarana mendapatkan sertifikat pendidik karena status mereka Guru Honor Sekolah bukan Guru Tetap Yayasan yang lagi-lagi biasanya didapatkan oleh mereka yang berada di swasta.

Dalam hal ini pemerintah seolah-olah lebih berpihak kepada Sekolah Swasta dibanding Sekolah Negeri. Padahal sekolah negeri adalah sekolah pemerintah, segala hal harus dipertanggungjawabkan lagi kepada pemerintah oleh pengelola. Berbeda dengan sekolah swasta, segala hal dari pemerintah dianggap hibah dan tak ada laporan ini itu (pengelolaan dana BOS).

Ada yang menarik pada Raker Komisi X DPR dengan Mas Menteri mengenai penempatan peserta seleksi PPPK yang lolos kemarin. Pihak Komisi X meminta kepada Mas Menteri agar menempatkan peserta seleksi yang lolos kembali bertugas/ditempatkan di sekolah asal mereka masing-masing, sedangkan mayoritas yang lolos adalah mereka yang berasal dari sekolah swasta. Salah satu alasannya adalah lokasi sekolah baru tempat mereka akan mengabdi katanya jauh dari tempat tinggal mereka. Padahal logisnya ketika mendaftar formasi, mereka pasti memilih sekolah yang tercantum dan harusnya mengetahui informasi mengenai sekolah yang dituju tersebut. Kemudian mereka mengusulkan untuk menjadikan mereka yang lulus sebagai Guru Negeri yang diperbantukan di sekolah swasta. Dari hal ini kita bisa menilai keberpihakan pemerintah.

Untuk itu, perlu rasanya pemerintah mengkaji ulang aturan antara sekolah negeri dan swasta agar terjadi keadilan bagi mereka yang mengabdi. Janganlah mempermudah sebelah pihak dan mempersulit pihak lain. Jika guru swasta bisa mengikuti PPG hanya dengan SK Yayasan, maka yang di sekolah negeri pun harusnya cukup dengan SK Kepala Sekolah. Dan untuk seleksi baiknya diadakan juga khusus untuk guru swasta atau ditambahkan syarat ijin dari pimpinan untuk mengikuti seleksi agar pihak swasta tidak serta merta kehilangan guru-guru yang mereka besarkan di sana. 

Tag:
Nalar Lainnya
...
Dadan Supardan

Cerutu

Nalar Lainnya
...
ENDANG KOMARA

INDEPENDENSI ASN

...
Asep S. Muhtadi

Komunikasi Pembelajaran di Masa Pandemi

...
Prof. Dr Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H.,M.H.,M.Si.

EKSISTING DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

...
...
...