Nasib Program Sekolah Penggerak (PSP)

Oleh Budi Suhardiman

Program sekolah penggerak (PSP) merupakan upaya pemerintah dalam mepercepat transformasi pendidikan terutama dalam hal peningkatan mutu. Sebagai penyempurna dan pelengkap dari kebijakan peningkatan mutu pendidikan sebelumnya, PSP harus lebih progresif dan dinamis dalam menggerakan semua komponen dalam pendidikan. Oleh karena itu langkah pertama dan strategis dalam menjalankan PSP yaitu peningkatan kompetensi sumberdaya manusia yang ada di sekolah.

Sekolah peserta PSP yaitu yang memiliki keinginan untuk terus bergerak meningkatkan layanan pembelajaran kepada murid. Keinginan itu tidak hanya sepihak dari kepala sekolah atau sebagian guru tetapi dari semua warga sekolah yang terlibat di dalamnya. PSP tidak hanya diarahkan kepada sekolah yang dianggap favorit, sarprasnya sudah lengkap, dan berada di pusat kota, tetapi semua sekolah yang memiliki keinginan dan semangat untuk berubah ke arah yang labih baik.

Atas dasar pikiran itu, untuk menjadi sekolah penggerak yang direkrut bukan sekolahnya tetapi kepala sekolahnya. Kepala sekolah dites secara ketat, meliputi administrasi, kompetensi sebagai kepala sekolah, pemahaman terkait dengan pembelajaran, dan pengetahuan lainnya. Bentuk tesnya tulisan, lisan, dan wawancara. Setelah lulus tes kemudian dilatih kepemimpinan selama 10 hari dan mendapat sertifikat.

Di sekolah pelaksana PSP dibentuk komite pembelajaran yang terdiri atas guru-guru mata pelajaran. Komite pembelajaran merupakan garda terdepan dalam mempercepat transformasi pendidikan di sekolah. Komite pembelajaran juga dilatih terkait dengan kurikulum merdeka, projek penguatan profil pelajar pancasila, pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran berdiferensi, asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif, dan pengetahuan lainnya. Guru-guru yang bergabung ke dalam komite pembelajaran memiliki kewajiban untuk mengimbaskan hasil pelatihannya kepada guru lainnya sehingga pengetahuan terait dengan program sekolah penggerak merata pada semua guru.

Seiring dengan perjalanan waktu, PSP berjalan dengan baik. Intervensi dari pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi kepala sekolah dan guru terus dilakukan melalui berbagai cara, di antarnya, melalui PMO, forum pemangku kepentingan, pelatihan mandiri pada platform merdeka mengajar, komunitas belajar, dan lain-lain.   

Dampak yang dirasakan dari PSP yaitu budaya mutu di sekolah semakin baik, layanan pembelajaran dari guru semakin bermutu, pembelajaran berdiferensiasi sudah mulai dilaksanakan, literasi semakin meningkat, pembelajaran dengan paradigma baru sudah mulai dipahami dan dilaksanakan, keinginan atau semangat untuk terus belajar dari para guru semakin kuat, perundungan semakin bekurang, dan munculnya berbagai budaya positif di sekolah.

Tentu saja kondisi-kondisi seperti yang sudah diuraikan di atas jangan sampai hilang kembali tetapi harus terus meningkat dan dikuatkan. Dengan demikian mutu layanan pendidikan di sekolah yang bersangkutan semakin meningkat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat semakin tinggi.

PSP sudah memasuki tahun ketiga. Artinya pada 2024 PSP akan berakhir. Berbagai kalangan mempertanyakan nasib PSP ini. Apakah akan terus dijalankan? Apakah nasibnya akan sama dengan program-program sebelumnya seperti RSBI, sekolah rujukan, sekolah model, dan lain-lain? Habis program selesailah segala-galanya. Akhirnya “kembali ke laptop”. Apakah budaya akademik yang sudah baik itu akan hilang tinggal kenangan? Pertanyaan-pertanyaan kekhawatiran itu sangat beralasan karena fakta membuktikan bahwa banyak program manis di awal pahit di akhir. Sebut saja misalnya program RSBI, sekolah rujukan, CBSA, sekolah model, dan lain-lain. Program-program itu tidak jelas dan tidak pernah dievaluasi secara tuntas sehingga tidak diketahui apakah berhasil atau tidak. Akhirnya ketika berganti pemerintahan maka bergantilah program yang sudah bagus itu.

Fakta yang kedua dilihat dari aspek pendanaan khususnya bagi PSP angkatan 1 semakin menyusut. Di tahun pertama sampai ketiga terus berkurang. Itu pun harus digunakan untuk membeli buku kurikulum merdeka. Bagi sekolah yang jumlah muridnya di atas 1000 habis untuk membeli buku. Bahkan harus nombok. Sementara kegiatan-kegiatan sekolah penggerak lainnya harus berjalan. Regulasi penggunaan BOS reguler belum memperbolehkan digunakan untuk kegiatan pada PSP. Kegiatan PSP selama ini hanya mengandalkan dari BOS kinerja yang jumlahnya semakin menurun itu.

Menurut penulis jika masalah-masalah itu tidak cepat diselesaikan, nasib PSP akan sama dengan program-program sebelumnya. Hilang tinggal kenangan ditelan zaman.

Solusi yang bisa dilakukan agar nasib PSP tidak hilang tinggal kenangan yaitu (1) adanya evaluasi yang menyeluruh terhadap PSP yang sudah berjalan; (2) adanya komitmen yang tinggi dari semua pihak untuk terus mempertahankan dan meningkatkan PSP agar lebih baik lagi; (3) adanya alokasi dana dari pemerintah daerah melalui APBD untuk memperkuat dan meningkatkan PSP yang sudah berjalan; dan (4) adanya amandemen regulasi penggunaan BOS reguler untuk pembiayaan PSP. 

Dengan demikian ruh PSP sebagai upaya mempercepat transformasi pendidikan di sekolah akan terus bertahan dan lebih meningkat. Mutu pendidikan nasional pun akan semakin baik. Pada akhirnya Indonesia maju akan benar-benar terwujud. Semoga!

(Penulis adalah Kepala SMPN 6 Garut dan Ketua AKSI Cabang Garut).