Nasib PTM di Masa PPKM

Oleh Agusriati, S.Pd, M.Pd.

(Tenaga Pendidik di SMK Negeri Pertanian Pembangunan Cianjur)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Wilayah Jawa Barat dari tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 kembali berdampak di semua sektoral termasuk bidang pendidikan. Situasi yang kurang nyaman ini diambil secara terpaksa oleh Pemerintah demi mengembalikan kedaruratan dan mengembalikan  keterkendalian Covid-19, setelah melihat  tingkat keterisian rumah sakit oleh kasus penderita Covid-19 secara merata di Pulau Jawa dan Bali.

Rencana pemerintah membuka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pada pada Juli Tahun Ajaran 2021/2022 terpaksa menuai benturan akibat PPKM darurat ini.    Sebelumnya diketahui, di minggu kedua Juni 2021 beberapa sekolah piloting di Jawa Barat telah melaksanakan simulasi pembelajaran Tatap Muka Terbatas mulai dari tingkat dasar maupun menengah. Simulasi yang direspon cukup baik semua pihak ini sejalan dengan  kebijakan SKB 4 Menteri tentang Pembelajaran Tatap Muka (PTM), yakni Mendikbudristek, Menkes, Menag, dan Mendagri serta rekomendasi Satgas Covid-19. 

Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2021/2022 mencantumkan bahwa hari pertama masuk sekolah akan dimulai pada tanggal 19 Juli 2021, sementara persiapan PTM yang seyogyanya sudah dipersiapkan di bulan Juni dan Juli, akan tetapi karena PPKM akhirnya simulasi harus direm mendadak di tengah jalan.. Satuan pendidikan diwajibkan melakukan WFH.  Ini artinya bahwa PTM di Jawa Barat kemungkinan besar akan bernasib sama dengan tahun lalu yakni pembelajaran kembali akan berlangsung dengan moda daring penuh atau bleanded learning. 

Apakah PTM dengan moda ini adalah dampak dari PPKM? Tentunya kita harus memahami bersama bagaimana alur rencana pemerintah membuka PTM Tahun Ajaran 2021/2022 khususnya di masa PPKM darurat (Sumber: Ditjen Paud, Dikdas, dan Dikmen).

Prinsip Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 meliputi

1)  Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran

2)  Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam layanan pendidikan di masa pandemi Covid-19.

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) adalah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan melalui tatap muka antara peserta didik dengan pendidik secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat.  Arti terbatas meliputi :

1    Jumlah siswa maksimal 50%

2    Aktivitas dalam sekolah sesuai protokol kesehatan 5 M

3    Durasi pembelajaran ditentukan oleh satuan pendidikan

4    Materi pembelajaran bersifat esensial, prasyarat, karakter , dan kecakapan hidup.

5    Menggunakan metode blended learning (campuran PJJ dan PTM)

6    Mengikuti instruksi Mendagri Nomor 14 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.  (Uraian Ditjen Paud, Dikdas, dan Dikmen, 6 Juni 2021 pada Webinar Pendidikan Nasional)

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah para orangtua/wali siswa dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi putra-putrinya. 

Berdasarkan hasil survei bahwa ada beberapa alasan sehingga sekolah belum memulai PTM terbatas, yaitu

Ø  Orangtua/wali siswa belum mengizinkan PTM Terbatas (9, 63 %)

Ø  Pemda/Satgas Covid-19 wilayah setempat belum mengizinkan PTM terbatas (60, 35%)

Ø  Sebagian besar GTK belum mendapatkan vaksin (17,48%)

Ø  lainnya (12,54%)

Syarat PTM Terbatas adalah,

1    Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksin Covid-19 secara lengkap, satuan pendidikan wajib menyediakan layanan  PTM dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh.

2    Satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa sebelum memulai layanan PTM terbatas di dapodik.

3    PTM terbatas dikombinasikan dengan PJJ untuk memenuhi protokol kesehatan

4    Orangtua/wali dapat memutuskan putra-putrinya untuk tetap melakukan PJJ walaupun satuan pendidikan sudah memulai PTM terbatas

5    Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, dan kantor Kemenag wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan.

6    Berdasarkan hasil pengawasan dan/atau terdapat kasus konfirmasi Covid-19, pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kanwil, Kemenag, dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus dan dapat menghentikan PTM terbatas di satuan pendidikan.

7    Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 maka PTM terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai jangka waktu kebijakan.

Konsep Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

§ Kebutuhan peserta didik. Pembelajaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan psikososial maupun kebutuhan penguasaan kompetensi peserta didik

§ Protokol kesehatan. Semua pratik pembelajaran harus mengacu pada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah

§ Kurikulum kondisi khusus.  Kurikulum yang digunakan mengacu pada kurikulum kondisi khusus, memilih satu dari tiga pilihan kurikulum yaitu kurikulum 2013, kurikulum kondisi khusus dan kurikulum mandiri

§ Prinsip pembelajaran, semua elemen di satuan pendidikan dapat menggunakan sejumlah prinsip yang digunakan dalam merencanakan, menyiapkan, memandu, dan mengembangkan pembelajaran

§ Adaptif Kondisi pandemi, semua elemen perlu mengantisipasi kemungkinan yang terjadi terkait dengan kondisi pandemi termasuk lahirnya varian baru.

Memahami data-data tersebut, dapatlah dipastikan bahwa Pembelajaran di tengah pandemi Covid-19 dengan diberlakukannya PPKM tetap bisa dilaksanakan.  Pola kegiatan yang dilakukan bisa tatap muka (jika wilayah setempat tidak berada dalam zona merah dan memenuhi prasyarat), bisa dengan cara jarak jauh (PJJ), ataupun Blended Learning (bauran PTM dengan PJJ).

Menyikapi kondisi ini, semua elemen harus tampil menyiapkan penyambutan Tahun Ajaran 2021/2022 dengan rencana seoptimal mungkin.  1,5 tahun peserta didik belajar di rumah.  Selama Karantina belajar di rumah ini, banyak anak yang mengalami tekanan sosial, depresi, kecemasan, bahkan stress.  Menurut data dari BNPB tahun 2020 bahwa 47 % anak mengalami kebosanan  selama di rumah.  35 % anak merasa khawatir ketinggalan pelajaran, 15 % anak merasa tidak aman, 20 % merindukan teman-teman di sekolah, dan selebihnya khawatir kondisi ekonomi.

Tindakan nyata yang ketat untuk memperbaiki mutu pendidkan harus dilakukan.  Jangan sampai terjadi learning loss untuk kedua kalinya. Pendidik dan tenaga kependidikan, pemerintah, serta orangtua/wali harus berani tampil menghadapi tantangan. Tidak boleh berpasrah diri pada keaadaan di masa pandemi Covid -19.  Kegagalan tahun lalu menggunakan blended learning dijadikan tantangan tersendiri untuk lebih memperbaiki layanan, pembinaan, dan pendampingan kepada peserta didik dengan pola lebih baik.  Semua pihak wajib bersinergitas, membangun pendidikan Indonesia dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19.

(*)