NASIB SMA TERBUKA PUSAT

OLEH TOTO SUHARYA

(Kepala Sekolah/Sekretaris DPP AKSI)

Berdasar Surat Nomor 0266/C5/SP/2021 hal Program dan Pengelolaan SMA Terbuka Tahun 2021, Isi surat menjelakan bahwa berdasar Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa urusan pendidikan SMA kewenangan penyelenggaraan sepenuhnya berada di Dinas Pendidikan Provinsi. Atas dasar itu, kini pemerintah pusat lepas tangan terkait dengan anggaran biaya pendidikan pilot project SMA terbuka yang bertahun-tahun telah mendapat bantuan pemerintah pusat melalui Direktorat SMA.

Sementara di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dijelaskan bahwa biaya pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dari fakta ini keputusan Kementerian dalam hal ini Direktorat SMA terkait pemberhentian pembiayaan pendidikan SMA Terbuka dari pusat bertentangan dengan undang-undang. Keputusan ini tidak memiliki kekuatan hukum dan memiliki kelemahan argumen secara hukum maupun akademis sebagai syarat dalam pengambilan keputusan.

Bambang Supriyadi sebagai pakar manajemen pendidikan mengatakan dalam mengambil keputusan setingkat kementerian dalam memutuskan penghentian anggaran SMA terbuka semestinya mempertimbangkan beberapa hal; 1) melakukan kajian ilmiah untuk melihat kelemahan dan keunggulan program. 2) Aspek sosial, program SMA terbuka sangat menyentuh untuk orang tua miskin, di mana putra putrinya mempunyai semangat untuk sekolah dan bekerja, namun lokasi tempat tinggal jauh dari sekolah. 3) Perbandingan program, dibanding program PIP dari dana aspirasi maka bisa dilihat program SMA Terbuka lebih menyentuh permasalahan. 4) berdasar PP 48 Tahun 2008, tanggung jawab pembiayaan pendidikan berada di pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. 5) program SMA terbuka yang dibiaya pusat adalah role model bagaimana SMA Terbuka ini bisa menjadi percontohan bagi daerah apa bila hendak membuka program SMA terbuka.

Keputusan mendadak ini telah menimbulkan masalah karena tidak semua provinsi memiliki anggaran untuk program SMA Terbuka dan faktanya pihak pemerintah provinsi tidak semua menganggarkan secara khusus untuk pembiayaan program SMA Terbuka. Sungguh tindakan ceroboh telah dilakukan pemerintah pusat yang membiarkan program yang digagasnya dilepas tanpa dukungan biaya. Tidak disadari keputusan ini telah menelantarkan ribuan orang yang rata-rata mereka adalah dari golongan ekonomi tidak mampu.

Diakui di lapangan, anak-anak dan orang tua siswa sangat terbantu dengan adanya program SMA Terbuka. Mereka yang putus sekolah dan harapannya seolah-olah kembali hidup dengan adanya program SMA Terbuka. Di Jawa Barat SMA Terbuka masih bisa bernafas karena ada bantuan provinsi, namun di provinsi lain mungkin harus tahan nafas.

Kita sebenarnya telah belajar dari masa Pandemi Covid-19, SMA Terbuka dengan layanan jarak jauh menjadi contoh pembelajaran yang telah lama dilakukan berbasis teknologi informasi jauh sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Semestinya pemerintah pusat tetap mendukung pembiayaan SMA Terbuka untuk mendorong pemanfaatan teknologi informasi sebagai alternatif layanan pendidikan di abad 21. Pemanfaatan teknologi informasi semestinya ditingkatkan untuk terus diimplementasikan melalui layanan SMA Terbuka. Pemerintah pusat harusnya mempertahankan dukungan pembiayaan ke SMA Terbuka sebagai upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan sebagai solusi dalam memberikan layanan pendidikan yang terkendala geografi dan ekonomi. Model ini harus terus dikembangkan hingga jadi model baku bagi daerah-daerah yang ingin memanfaatkan SMA Terbuka sebagai solusi memeratakan layanan pendidikan ke seluruh warga negara Indonesia.

Semoga pihak pemerintah pusat membuka ruang dialog untuk mengevaluasi kembali kebijakannya terkait SMA Terbuka. Besar atau kecil jumlah SMA Terbuka di dalamnya ada warga negara, generasi bangsa yang harus diperhatikan nasibnya agar mereka tetap mendapat layanan pendidikan terbaik dari program SMA Terbuka. Wallahu’alam.