Nasihat Akademik bagi Negara yang Takut Disalahkan: Dua Kalimat tentang MBG, Satu Pola Meremehkan Perut Anak

Oleh Ade Munajat. Peminat Sejarah, Pendidikan, Politik, Sosial Budaya. Anggota Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I)

Pendahuluan

Percakapan publik tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) sering terpecah seolah-olah ada dua soal yang terpisah: perut anak yang sakit dan mulut orang dewasa yang ramai. Esai ini berargumen sebaliknya. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada November 2025 dan pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono pada September 2026 adalah setali tiga uang. Yang satu merendahkan sakitnya. Yang satu merendahkan suaranya. Keduanya menghindar dari pertanyaan yang sama: mengapa makanan program negara berulang kali membuat anak-anak sakit?

Agar penilaian itu tidak mengambang, kedua ucapan itu dikutip terlebih dahulu sebagai fakta pernyataan, kemudian diuji sebagai klaim kebenaran. Pada 17 November 2025, di SMPN 4 Bekasi, Presiden Prabowo berkata bahwa dari sekian juta penerima ada kekurangan; “ada yang mereka bilang keracunan, ya namanya sakit perut biasa sebetulnya.” Ia membandingkannya dengan makan di warung dan di rumah, “kadang-kadang kurang cuci tangan,” sambil menegaskan bahwa pemerintah tetap mengambil tanggung jawab.¹ Hampir sepuluh bulan kemudian, sekitar 14 September 2026, Sudaryono berkata bahwa MBG secara keseluruhan tidak bermasalah jika dilihat di lapangan. Yang ramai, menurutnya, adalah media sosial. Penyebabnya ideologis dan politis. “Yang ramein gurunya, yang ramein orang tua siswanya, yang ramein adalah wartawannya, yang ramein adalah orang-orang oknum yang LSM.”² Program, katanya, tetap berjalan.

Jarak waktu hampir setahun itu penting. Ia menunjukkan bahwa yang menghubungkan kedua kalimat bukan naskah yang sama, melainkan kerangka yang sama: program unggulan harus dilindungi, insiden harus direndahkan, dan kegaduhan harus diletakkan di luar dapur. Kerangka itu diuji pada data, pada etika jabatan, dan pada teori blame avoidance. Dari situ muncul peringatan yang paling perlu didengar pemerintah: kisruh MBG tidak dilahirkan oleh orang yang bersuara, melainkan oleh jarak antara kerja dan kata negara sendiri.

Fakta Ucapan dan Ujian Kebenarannya

Kedua pernyataan itu tercatat di media arus utama, bukan desas-desus sepotong video tanpa konteks. Kutipan Sudaryono diulang Jawa Pos, Suara.com, dan sejumlah portal lain dari video yang beredar pada 14 September 2026.³ Kutipan Prabowo terekam dalam peliputan Kompas.com dan Tirto dari pidato resmi di Bekasi.? Jadi, soal “apakah dikatakan” sudah selesai. Yang belum selesai adalah soal “apakah benar.”

Di sini perlu dibedakan tiga lapisan yang sering dicampuradukkan. Lapisan pertama adalah gagasan kebijakan: negara memberi makan bergizi kepada anak. Gagasan itu boleh dibela. Lapisan kedua adalah rezim pelaksanaan: dapur sentral, ompreng, rantai waktu, sertifikat higiene, dan kapasitas memasak. Lapisan ketiga adalah perdebatan publik: guru, orang tua, pers, dan organisasi masyarakat yang merespons pelaksanaan. Kekeliruan kedua pejabat terletak pada pencampuran itu. Mereka membela lapisan pertama dengan menyangkal lapisan kedua, lalu menuduh lapisan ketiga sebagai biang kerok.

Data menolak sangkalan itu. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, dalam rapat bersama BGN pada 3 September 2026, membacakan surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026: 50.059 orang terdampak dalam 560 kejadian, di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.? Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menghitung 43.838 orang hingga awal September 2026.? Komnas HAM, merujuk data Kementerian Kesehatan hingga 11 Mei 2026, mencatat 449 kejadian luar biasa (KLB) dengan 38.023 orang terdampak.? Analisis di The Lancet Regional Health-Southeast Asia untuk tahun pertama program saja sudah menemukan 177 wabah yang mengenai lebih dari 20.000 anak di 33 provinsi.? Awal September 2026 masih menyusul klaster Rembang, Sidoarjo, Pati, Tana Toraja, dan tempat lain. Itu bukan “satu-dua anak salah makan.”

Pelaksana program sendiri pernah mengakui mekanisme yang tidak “biasa.” Pada kasus Sidoarjo, Sudaryono menyebut makanan matang sekitar pukul 05.00, berlabel hingga pukul 10.00, dikirim lewat pukul 11.30, lalu dimakan lewat pukul 12.00, dan menamainya “kelalaian yang disengaja.”? Di DPR ia menyatakan bahwa lebih dari 80 persen kasus yang ditelusuri adalah pelanggaran standar operasional prosedur waktu konsumsi.¹? BPOM, jauh sebelumnya, sudah menunjuk tiga jalur sebab: kontaminasi awal bahan dan lingkungan dapur, pertumbuhan bakteri karena suhu dan waktu, serta gagalnya pengendalian keamanan pangan.¹¹ BGN juga mengembalikan Rp311,2 miliar dari 414 dapur berrekening anomali dan menutup ribuan satuan pelayanan yang bermasalah.¹² Lembaga yang “bersih-bersih” sebanyak itu tidak sedang mengurus program yang utuh. Ia sedang mengurus program yang bocor, lalu berkata kepada publik bahwa yang bocor adalah orang yang membicarakan kebocoran itu.

Perbandingan “sakit perut biasa” pun goyah secara definisi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 menetapkan KLB keracunan pangan apabila sedikitnya dua orang sakit dengan gejala serupa setelah makan pangan yang sama, dan analisis epidemiologi menunjuk pangan itu sebagai sumber.¹³ Klaster ratusan siswa dari satu dapur memenuhi ambang itu. Menyamakan wabah institusional dengan pengalaman pribadi “salah makan di rumah” adalah kesalahan kategori: yang satu insiden individual, yang lain pola berulang dalam sistem pangan negara. Dengan demikian, kedua pernyataan benar sebagai ucapan dan tidak benar sebagai diagnosis. Dari diagnosis yang salah itulah lahir masalah etika.

Mengapa Kedua Pernyataan Itu Tidak Etis dan Berbahaya

Etika jabatan publik, dalam rumusan yang paling hemat, berbunyi: tanggung jawab mengikuti kendali. Yang mengendalikan kontrak dapur, petunjuk teknis, label waktu, anggaran, dan laju perluasan sasaran adalah negara, Presiden sebagai pemberi mandat program unggulan, BGN sebagai pelaksana. Yang tidak mengendalikan rantai itu adalah anak yang makan, orang tua yang menunggu di puskesmas, guru yang diminta memeriksa ompreng, wartawan yang menulis KLB, dan pemantau independen yang menghitung korban. Ketika dua pejabat puncak merendahkan sakit dan merendahkan suara, mereka memindahkan dosa dari tempat yang punya kendali ke tempat yang tidak punya kendali.

Pemindahan itu terasa oleh orang yang terkena langsung. Perwakilan orang tua korban di Sleman menilai pernyataan Sudaryono “menyalahkan dan jahat,” serta meminta empati kepada anak yang sakit, bukan tuduhan politis kepada keluarga.¹? Prof. Gabriel Lele, Guru Besar Tata Kelola Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, menyebut pernyataan itu blunder yang menambah eskalasi: perbedaan ideologi wajar pada tahap keputusan, tetapi pada tahap implementasi yang dijaga adalah kelancaran dan keamanan.¹? Iman Zanatul Haeri dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru menegaskan bahwa mencicipi makanan bukan tugas guru dan dapat bertentangan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen.¹? Koalisi MBG Watch menilai narasi “sakit perut biasa” sebagai komunikasi tanpa empati.¹? Empati pejabat, dalam arti ini, bukan air mata di kamera. Empati pejabat adalah menolak merendahkan fakta yang merugikan anak.

Bahaya pernyataan itu bukan hanya rasa tersinggung. Bahaya pertama bersifat epidemologis. Jika “keracunan” diturunkan menjadi “sakit perut biasa,” sekolah dan dinas kesehatan cenderung menunda laporan atau menolak status KLB. Ada daerah dengan ratusan korban yang tidak menetapkan KLB karena pertimbangan pembiayaan dan politik. Yang tidak dihitung sulit ditolong. Bahaya kedua bersifat kelembagaan: guru dijadikan saringan terakhir keamanan pangan. Keputusan layak makan seharusnya selesai di dapur. Jika label waktu sudah lewat, makanan tidak boleh berangkat. Bahaya ketiga bersifat sosial-ekonomi. CELIOS memperkirakan kerugian sosial keracunan MBG Rp25-40 miliar, sebagian ditanggung langsung rumah tangga melalui transportasi, hari kerja yang hilang, dan biaya pendamping.¹? Program yang disebut “gratis” di meja siswa tidak gratis di kantong keluarga miskin ketika anak masuk instalasi gawat darurat.

Bahaya keempat adalah kepercayaan. Program gizi hanya berjalan jika orang tua percaya bahwa ompreng itu aman. Kalimat yang meremehkan sakit anak adalah cara cepat membunuh kepercayaan itu, lebih cepat daripada stunting turun. Tajuk rencana Kompas sudah menamai kondisi berulang ini sebagai darurat, justru karena skala dan pola kejadian tidak lagi dapat dibaca sebagai insiden terpisah.¹? Dari titik ini, pertanyaan bergeser: jika bukan “penjelasan teknis yang canggung,” pola bicara itu termasuk jenis perilaku politik yang mana?

Nasihat Akademik: Membaca Pola Itu sebagai Blame Avoidance

Ilmu kebijakan publik mempunyai nama untuk pola tersebut. R. Kent Weaver, pada 1986, berargumen bahwa di demokrasi pejabat sering lebih takut disalahkan daripada ingin dipuji, karena pemilih menghukum kegagalan lebih keras daripada menghargai keberhasilan. Insentif utamanya, karena itu, adalah menghindari salah, blame avoidance. bukan semata-mata memecahkan masalah.²? Christopher Hood kemudian membagi strategi itu ke dalam tiga keluarga: strategi penampilan (spin dan pembingkaian), strategi kelembagaan (delegasi dan pecah tanggung jawab), serta strategi kebijakan (protokol dan prosedur sebagai perisai).²¹

Pernyataan Prabowo bekerja terutama di keluarga pertama. Ia mendefinisikan ulang isu: keracunan menjadi sakit perut biasa; wabah menjadi kekurangan yang wajar di program raksasa. Ia juga meringankan (diminish) dengan analogi warung dan cuci tangan. Pernyataan Sudaryono menyambung kerja itu, lalu menambah serangan kepada pembawa pesan: guru, orang tua, wartawan, dan lembaga swadaya masyarakat. Itulah deflect dan find a scapegoat. Pertanyaan “mengapa anak keracunan?” diganti menjadi “mengapa orang ini ramai berisik?” Dua kalimat itu, dibaca berurutan, adalah pembagian kerja simbolik. Presiden mengurus definisi medis-politik. Kepala BGN mengurus definisi sosial-politik.

Keluarga kedua, strategi kelembagaan, terlihat pada lemparan tanggung jawab ke bawah. Kepala dapur dicopot. Satuan pelayanan gizi disuspensi. Guru diminta menolak ompreng. Penanggung jawab sekolah diminta mencicipi. Yang memegang anggaran dan petunjuk teknis tidak memegang salah; yang tidak memegang sendok di dapur justru disuruh bertanggung jawab atas sendok itu. Weaver menamai gerak ini pass the buck. Keluarga ketiga, strategi kebijakan, terlihat pada pemakaian prosedur sebagai perisai. “Petunjuk pelaksanaan sudah diberikan; pelaksana yang melanggar.” Hukuman terhadap oknum terlihat tegas. Desain yang memaksa dapur memasak subuh untuk makan siang, dengan sebagian dapur belum laik higiene, tidak dibongkar. Target puluhan juta penerima tidak ditunda. Yang dihukum adalah orang di ujung rantai.

Dua gerak Weaver yang lain juga tampak. Circle the wagons: program harus berjalan terus, “with or without you,” seolah-olah kritik adalah ancaman eksistensial, bukan umpan balik implementasi. Agenda limitation: setelah 12 November 2025, ketika Kepala BGN saat itu masih merilis 11.640 korban dan mengakui bahwa MBG menyumbang sekitar 48 persen KLB pangan nasional, BGN berhenti menerbitkan angka kumulatif.²² Sepanjang 2026 yang menghitung adalah Kementerian Kesehatan, JPPI, Komnas HAM, dan DPR.²³ Lembaga yang berhenti menghitung korbannya sendiri sudah memilih untuk tidak ditagih.

Nasihat akademiknya, karena itu, bukan “berbicaralah lebih halus.” Nasihatnya adalah mengganti teori kausal. Pisahkan gagasan program dari rezim pelaksanaan. Kembalikan beban keamanan pangan kepada dapur, BPOM, dan dinas kesehatan, bukan kepada guru. Publikasikan dasbor korban lagi, oleh pihak yang tidak sekaligus bertugas mempromosikan keberhasilan. Ukur keberhasilan dari KLB yang berhenti, bukan dari porsi yang terkirim. Dalam teori komunikasi krisis Coombs, untuk krisis yang dapat dicegah, kelalaian prosedur, higiene, dan label waktu, strategi yang paling tidak merusak reputasi jangka menengah adalah membangun kembali kepercayaan: mengakui tanggung jawab, memperbaiki sistem, tidak menyangkal, dan tidak menyerang pembawa pesan.²? Hinterleitner memperingatkan blame rebound: usaha menghindari salah justru menagih salah yang baru.²? Video Sudaryono adalah bukti hidup peringatan itu. Ia dimaksudkan meredam media sosial. Yang terjadi, kalimat itu sendiri yang membuat kisruh baru.

Penutup: Yang Meramaikan Program Adalah Ucapan Kalimat Negara Sendiri

Dari uraian itu, peringatan kepada pemerintah dapat dilafalkan tanpa berteriak. Program MBG tidak dikisruhkan oleh guru yang takut siswanya muntah. Tidak dikisruhkan oleh ibu yang menunggui instalasi gawat darurat dan kehilangan upah. Tidak dikisruhkan oleh wartawan yang menulis ratusan korban di satu kabupaten. Tidak dikisruhkan oleh pemantau yang menghitung puluhan ribu nama. Kisruh lahir dari jarak antara kerja dan kata.

Negara memasak untuk anak, lalu berkata bahwa ini sakit perut biasa. Negara menutup dapur dan mengembalikan ratusan miliar rupiah, lalu berkata bahwa program tidak bermasalah. Negara meminta guru menjadi juru saring, lalu berkata bahwa guru yang meramaikan. Negara menargetkan puluhan juta penerima tahun depan, sementara pengawasan keamanan pangan terlambat menyusul produksi. Setiap kali jarak itu dilebarkan oleh pidato, publik mengisinya dengan marah, dan marah itu kemudian dijadikan bukti bahwa “memang ada yang berideologi.” Lingkaran itu buatan negara, bukan buatan kelas.

Pemerintah berhak mempertahankan gagasan makan bergizi. Pemerintah tidak berhak meminta publik pura-pura buta. Jika yang diinginkan adalah program yang bertahan, yang harus dikorbankan bukan suara guru. Yang harus dikorbankan adalah tempo. Turunkan laju perluasan sampai setiap dapur mampu memasak, menyimpan, mengirim, dan sampai di meja dalam waktu yang tidak menumbuhkan racun. Libatkan dinas kesehatan dari hulu. Buka angka korban. Bayar kerugian keluarga, bukan hanya tagihan rumah sakit. Cabut beban “keamanan pangan” dari pundak guru. Hinterleitner dan Hood tidak sedang mengajar kehalusan gaya. Mereka mengingatkan bahwa strategi menghindari salah, jika dipaksakan pada krisis keselamatan anak, akan menghabisi legitimasi program yang ingin diselamatkan.

Kalimat yang etis bagi presiden dan kepala lembaga gizi tidak rumit, dan justru karena itu sulit diucapkan: anak-anak sakit karena makanan yang dikelola negara; itu tanggung jawab negara; guru dan orang tua berhak bersuara; kiriman dari dapur yang tidak aman harus ditahan, meskipun angkanya membuat program tampak lebih lambat. Keselamatan lebih dahulu. Cakupan menyusul. Itu bukan kelemahan politik. Itu kedewasaan.

Setali tiga uang dari “sakit perut biasa” dan “yang ramein gurunya” adalah satu pengakuan terselubung: negara lebih takut disalahkan daripada takut anaknya sakit. Selama ketakutan itu yang memerintah kalimat, program makan bergizi akan terus menghasilkan berita keracunan, lalu menghasilkan pidato yang menyalahkan orang yang membaca berita itu. Nasihat akademik penutupnya ringkas. Yang meramaikan MBG bukan mereka yang bersuara. Yang meramaikan adalah makanan yang membuat anak sakit, dan kalimat negara yang menyuruh kita menganggap itu biasa.

Catatan Kaki

¹ Soal Keracunan MBG, Prabowo: Sakit Perut Biasa Sebetulnya, tapi Kita Tanggung Jawab, Kompas.com, 17 November 2025.
² Sudaryono Ungkap Alasan MBG Ramai Dikritik di Sosmed: Ada Guru hingga LSM, Suara.com, 15 September 2026.
³ Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM, Jawa Pos, 14 September 2026.
? Prabowo soal Keracunan MBG: Sakit Perut Biasa Sebetulnya, Tirto.id, 17 November 2025.
? Deonisia Arlinta, Keracunan Makanan MBG Terus Berulang, Lebih dari 50.000 Orang Terdampak Keracunan, Kompas.id, 4 September 2026. Data Kementerian Kesehatan per 2 September 2026, dibacakan Charles Honoris di Komisi IX DPR.
? Ubaid Matraji, JPPI: Sejak 2025 Ada 43.838 Orang Keracunan MBG, SPPG Kebal Hukum, Kompas.com, 3 September 2026.
? Komnas HAM merujuk data Kementerian Kesehatan hingga 11 Mei 2026: 449 KLB, 38.023 orang terdampak di 36 provinsi.
? Henry Surendra, Grace Wangge, dan Arif Sujagat, “Mitigating food safety risks in Indonesia’s free school meals programme,” The Lancet Regional Health–Southeast Asia, Februari 2026.
? Kepala BGN soal Keracunan MBG Sidoarjo: Ini Kelalaian yang Disengaja, CNN Indonesia, 3 September 2026.
¹? Kepala BGN Sebut 80 Persen Penyebab Keracunan MBG gegara Pelanggaran SOP Waktu, detikHealth, 4 September 2026.
¹¹ BPOM Ungkap Penyebab Keracunan MBG di 10 Provinsi: Kontaminasi Bakteri, Kompas.com, 15 Mei 2025.
¹² Ratusan Dapur MBG Bermasalah, Dana Rp 311 Miliar Dikembalikan ke Kas Negara, Merdeka.com, 31 Juli 2026.
¹³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan.
¹? Orangtua Korban Keracunan MBG Kecam Pernyataan Sudaryono: Menyalahkan dan Jahat Banget, Tribunwow, 16 September 2026.
¹? Guru Besar UGM Sebut Blunder Kepala BGN Tambah Eskalasi Konflik, Tribun Jogja, 15 September 2026.
¹? Iman Zanatul Haeri, Mencicipi MBG Bukan Tugas Guru, Kompas.id, 16 September 2026; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
¹? MBG Watch Soroti Pernyataan Prabowo Sebut Keracunan MBG Cuma Sakit Perut: Komunikasi Tanpa Empati, Tribunnews, 16 September 2026.
¹? CELIOS, perhitungan kerugian sosial keracunan MBG Rp25,04–40,38 miliar hingga akhir Agustus 2026, dikutip Kontan, 6 September 2026.
¹? “Darurat Keracunan MBG,” Tajuk Rencana Kompas.id, 7 September 2026.
²? R. Kent Weaver, “The Politics of Blame Avoidance,” Journal of Public Policy 6, no. 4 (1986): 371–398.
²¹ Christopher Hood, The Blame Game: Spin, Bureaucracy, and Self-Preservation in Government (Princeton: Princeton University Press, 2011).
²² BGN: 11.640 Orang Keracunan MBG, 1,8 Miliar Porsi Makanan Diproduksi, Kompas.com, 12 November 2025.
²³ Lembaga yang Berhenti Menghitung Korbannya Sendiri, Forensik Narasi, 7 September 2026.
²? W. Timothy Coombs, “Protecting Organization Reputations During a Crisis,” Corporate Reputation Review 10, no. 3 (2007): 163–176.
²? Markus Hinterleitner, Policy Controversies and Political Blame Games (Cambridge: Cambridge University Press, 2020).

Daftar Pustaka

Arlinta, Deonisia. “Keracunan Makanan MBG Terus Berulang, Lebih dari 50.000 Orang Terdampak Keracunan.” Kompas.id, 4 September 2026.

Coombs, W. Timothy. “Protecting Organization Reputations During a Crisis: The Development and Application of Situational Crisis Communication Theory.” Corporate Reputation Review 10, no. 3 (2007): 163–176.

CNN Indonesia. “Kepala BGN soal Keracunan MBG Sidoarjo: Ini Kelalaian yang Disengaja.” 3 September 2026.

detikHealth. “Kepala BGN Sebut 80 Persen Penyebab Keracunan MBG gegara Pelanggaran SOP Waktu.” 4 September 2026.

Forensik Narasi. “Lembaga yang Berhenti Menghitung Korbannya Sendiri.” 7 September 2026.

Haeri, Iman Zanatul. “Mencicipi MBG Bukan Tugas Guru.” Kompas.id, 16 September 2026.

Hinterleitner, Markus. Policy Controversies and Political Blame Games. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Hood, Christopher. The Blame Game: Spin, Bureaucracy, and Self-Preservation in Government. Princeton: Princeton University Press, 2011.

Jawa Pos. “Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM.” 14 September 2026.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keterangan pers terkait keracunan pangan dalam pelaksanaan Program MBG. Jakarta, 2026.

Kompas.id. “Darurat Keracunan MBG.” Tajuk Rencana, 7 September 2026.

Kompas.com. “BGN: 11.640 Orang Keracunan MBG, 1,8 Miliar Porsi Makanan Diproduksi.” 12 November 2025.

Kompas.com. “BPOM Ungkap Penyebab Keracunan MBG di 10 Provinsi: Kontaminasi Bakteri.” 15 Mei 2025.

Kompas.com. “Soal Keracunan MBG, Prabowo: Sakit Perut Biasa Sebetulnya, tapi Kita Tanggung Jawab.” 17 November 2025.

Kontan. “CELIOS Hitung Kerugian Sosial Keracunan MBG Bisa Capai Rp40 Miliar.” 6 September 2026.

Matraji, Ubaid. “JPPI: Sejak 2025 Ada 43.838 Orang Keracunan MBG, SPPG Kebal Hukum.” Kompas.com, 3 September 2026.

Merdeka.com. “Ratusan Dapur MBG Bermasalah, Dana Rp 311 Miliar Dikembalikan ke Kas Negara.” 31 Juli 2026.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan.

Suara.com. “Sudaryono Ungkap Alasan MBG Ramai Dikritik di Sosmed: Ada Guru hingga LSM.” 15 September 2026.

Surendra, Henry, Grace Wangge, dan Arif Sujagat. “Mitigating food safety risks in Indonesia’s free school meals programme.” The Lancet Regional Health–Southeast Asia (Februari 2026).

Tirto.id. “Prabowo soal Keracunan MBG: Sakit Perut Biasa Sebetulnya.” 17 November 2025.

Tribun Jogja. “Guru Besar UGM Sebut Blunder Kepala BGN Tambah Eskalasi Konflik.” 15 September 2026.

Tribunnews. “MBG Watch Soroti Pernyataan Prabowo Sebut Keracunan MBG Cuma Sakit Perut: Komunikasi Tanpa Empati.” 16 September 2026.

Tribunwow. “Orangtua Korban Keracunan MBG Kecam Pernyataan Sudaryono: Menyalahkan dan Jahat Banget.” 16 September 2026.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Weaver, R. Kent. “The Politics of Blame Avoidance.” Journal of Public Policy 6, no. 4 (1986): 371–398.