Nasionalisme di Era Global: Sebuah Refleksi Guru atas Kontroversi LPDP

Oleh Lina Rahayu, S.Pd., M.Pd.

Guru Matematika SMAN 13 Bekasi

Sepekan terakhir, media sosial diramaikan oleh pernyataan Dwi Sasetyaningtyas, alumni penerima beasiswa LPDP yang kini menetap di Inggris. "Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu, let's go!" Kalimat yang diucapkan dengan antusias ini memicu reaksi keras publik. Apalagi, DS dan suaminya, keduanya alumni ITB dan penerima beasiswa LPDP untuk studi S2 dan S3 di Belanda. Bahkan suaminya diduga belum memenuhi kewajiban mengabdi di Indonesia sebagaimana diatur dalam kontrak beasiswa.

Kontroversi ini membuka kembali perdebatan lama yang tak pernah tuntas. Apa makna nasionalisme di tengah arus globalisasi?  Seberapa kuat ikatan moral antara negara dan penerima beasiswa? Dan yang lebih mendasar, bagaimana kita memaknai kontribusi terhadap bangsa, apakah harus selalu dalam bentuk kehadiran fisik di tanah air?

LPDP: Investasi Bangsa yang Menuntut Tanggung Jawab Moral

LPDP lahir dari amanah konstitusi pada 2011 sebagai instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Hingga Juni 2025, dana abadi pendidikan yang dikelola mencapai Rp154 triliun, telah membiayai lebih dari 670.000 anak Indonesia. Angka ini menunjukkan keseriusan negara berinvestasi pada sumber daya manusia yang diharapkan berdampak pada kemajuan masa depan bangsa.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Prof. Stella Christie, menegaskan bahwa beasiswa yang diberikan negara adalah hutang budi yang seharusnya dikembalikan dalam bentuk kontribusi nyata. Secara administratif, penerima beasiswa terikat kontrak untuk kembali dan mengabdi. Namun ikatan ini lebih dari sekadar kewajiban administratif, namun merupakan  ikatan moral yang lahir dari kepercayaan bangsa terhadap putra-putri terbaiknya.

Kasus DS dan keluarganya menjadi satu refleksi bersama tentang sistem pendidikan yang menanmkan nilai moral, karakter, identitas kebangsaan dan nasionalisme.  Menteri Keuangan pun angkat bicara, menegaskan bahwa dana beasiswa berasal dari pajak dan utang yang disisihkan rakyat. Menghina negara yang telah membiayai pendidikan adalah bentuk ketidakbersyuran yang tak bisa ditoleransi. Sudah sepatutnya mereka mengembalikan biaya beasiswa beserta bunganya, keduanya pun diblacklist dari  pemerintahan Indonesia.

Refleksi dan Memperbaiki Sistem

Namun kita juga perlu jujur dan melakukan refleksi. Satu pertanyaan yang mungkin melintas dalam pikiran kita, mengapa banyak diaspora enggan pulang? Mengapa karir di luar negeri terasa lebih menjanjikan?

Kehidupan di negara maju menawarkan jenjang karir yang jelas, jaminan masa depan yang lebih pasti, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, serta sistem yang menghargai kompetensi. Sementara di dalam negeri, ekosistem untuk alumni beasiswa belum sepenuhnya terbentuk. Mereka yang pulang kerap bergerak sporadis, tanpa wadah memadai untuk mengimplementasikan ilmu. Birokrasi belum ramah terhadap inovasi, dan sistem penggajian belum kompetitif.

Jika ingin putra-putri terbaik kembali, kita harus membangun rumah yang layak huni. Ini adalah sebuah peringatan untuk bebenah dan memperbaiki sistem.

Nasionalisme Kosmopolitan

Di sinilah kita perlu merefleksikan ulang makna nasionalisme. Pengamat pendidikan Ki Darmaningtyas menawarkan perspektif menarik: "Titik pangkalnya bukan soal kembali atau tidak, tetapi kontribusinya terhadap bangsa dan negara. Berada di luar negeri sebagai diaspora yang membangun jaringan kerjasama internasional juga merupakan kontribusi yang sangat berarti."

Pernyataan ini membuka ruang bagi apa yang disebut nasionalisme kosmopolitan, gagasan bahwa seseorang bisa tetap nasionalis meski hidup di perantauan, selama ia berkontribusi bagi tanah air. Dalam kerangka ini, kewarganegaraan tidak lagi semata-mata soal paspor, tetapi soal manfaat.

Indonesia memiliki contoh gemilang. Prof. Sastia Prama Putri, diaspora yang telah 21 tahun tinggal di Jepang, adalah Associate Professor di Osaka University. Ia meneliti tempe dan kopi luwak, menemukan senyawa aktif baru yang berpotensi menurunkan kolesterol, serta mendorong inovasi pangan tradisional Indonesia untuk pasar global. Ia tetap mempertahankan paspor Indonesia, membimbing puluhan mahasiswa Indonesia di Jepang, dan berkontribusi pada peningkatan ekspor komoditas nasional.

Kita bisa melihat Cina dan India telah membuktikan bahwa diaspora bisa menjadi kekuatan besar, warga mereka menduduki posisi strategis di universitas dan perusahaan teknologi dunia, menjadi jembatan yang membuka akses dan mengangkat citra bangsa dalam skala global.  Indonesia sudah saatnya diaspora menunjukan kekuatannya, berkontribusi untuk negeri dalam kancah internasional.

Refleksi Sebagai Guru

Sebagai guru, saya melihat ini sebagai tantangan pedagogis. Kita tidak bisa lagi mengajarkan nasionalisme dengan cara lama, sekadar menghafal Pancasila, upacara bendera, dan menyanyi lagu wajib. Itu penting, tapi tidak cukup. Kasus Dwi menunjukkan bahwa ritual-ritual kebangsaan belum sepenuhnya menanamkan nilai nasionalisme yang paling mendasar.

Kita perlu mengajarkan nasionalisme kritis, kesadaran bahwa mencintai Indonesia bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Menjadi Indonesia tidak selalu berarti menetap di Indonesia. Kontribusi pada bangsa bisa dilakukan dari mana saja, selama hati tetap terpaut pada tanah air.

Sebagai guru matematika saya berusaha untuk mengintegrasikan nilai moral, karakter, semangat nasionalisme dalam pembelajaran di kelas. Mendorong murid untuk menjadi pribadi unggul dengan kompetensi berdaya saing global, namun memiliki keluhuran budi pekerti dan semangat nasionalisme yang mengakar kuat. Ketika mereka bisa terbang tinggi, kakinya menapak kuat di bumi, dan tidak pernah lupa dari mana dia berasal.  Nasionalisme bukanlah tembok yang mengurung, tetapi akar yang memberi kekuatan untuk menjelajah, lalu pulang. Tidak selalu tentang keberadaan fisik, namun dalam hati dan karya.

Dunia tidak akan kembali ke masa ketika orang lahir, besar, dan mati di desa yang sama. Mobilitas adalah keniscayaan. Globalisasi bukan ancaman yang bisa ditolak. Indonesia tanpa batas adalah tantangan bagi identitas kebangsaan, di tengah begitu riuhnya persaingan global.

Mari kita ajarkan kepada murid bahwa menjadi Indonesia adalah soal identitas, manfaat, dan kebanggaan, bukan sekadar soal paspor. Terbanglah setinggi mungkin, bersaing dalam dunia global, namun tetap bangga dengan identitas kebangsaan.

Dari kasus DS kita belajar.  Memperlihatkan sikap mengecilkan dan menghina negara, yang telah mendanai studinya adalah tindakan tidak bijaksana. Tidak pantas dilakukan seorang dengan pendidikan tinggi di luar negeri yang biaya studinya bahkan berasal dari tetesan keringat pajak rakyat.