NOSTALGIA ISTILAH “MURID” DAN “PELAJAR”: REFLEKSI ATAS PASAL 17 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1950

Oleh Andara Sukma (LSE/KACI)

Dalam dinamika sejarah pendidikan Indonesia, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah mencatat satu warisan terminologi yang penuh makna. Pasal tersebut menyatakan:

“Tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu.”

Istilah murid, bahkan diperluas dengan istilah pelajar dalam pasal-pasal lainnya dalam UU ini, pernah menjadi istilah yang sangat hidup dalam imajinasi kolektif bangsa ini. Murid bukan sekadar peserta pendidikan, melainkan seorang anak bangsa yang sedang dibina, dididik, dan dibentuk menjadi manusia susila yang bertanggung jawab atas tanah airnya.

1. Murid dan Pelajar: Sebuah Istilah yang Hangat

Kata “murid” memiliki nuansa kedekatan yang lebih personal dibandingkan istilah formal peserta didik yang kini digunakan dalam UU Sisdiknas (UU No. 20 Tahun 2003). Murid mengandung nilai-nilai relasional antara guru dan murid yang mencerminkan kehangatan dalam proses pendidikan. Sementara “pelajar” menunjukkan identitas aktif dari seorang yang menuntut ilmu, membangun kepribadian, dan tumbuh bersama cita-cita bangsa.

Kedua istilah ini sangat hidup dalam memori generasi Indonesia di masa lalu. Dalam lagu-lagu perjuangan, buku pelajaran lama, hingga dalam interaksi guru dan siswa, istilah “murid” dan “pelajar” terasa akrab dan bersahabat.

2. Perubahan Terminologi: Dari Murid ke Peserta Didik

Seiring dengan reformasi sistem hukum pendidikan nasional, istilah peserta didik mulai digunakan secara resmi dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan seluruh peraturan turunannya. Secara konseptual, istilah ini memang lebih netral, inklusif, dan mengakomodasi seluruh jalur pendidikan: formal, nonformal, dan informal. Peserta didik bukan hanya murid sekolah, tapi juga santri, mahasiswa, warga belajar, dan sebagainya.

Namun di sisi lain, istilah ini terasa lebih administratif, kurang membumi secara sosial dan emosional. Istilah ini menyesuaikan bahasa hukum modern, namun meninggalkan kehangatan dan kedekatan yang dimiliki istilah “murid.”

3. Kembalinya Istilah “Murid”: Pilihan Emosional atau Filosofis?

Menariknya, istilah “murid” kini digunakan kembali dalam peraturan terbaru, seperti dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 yang menyebut Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ini seperti nostalgia yang hidup kembali mengingatkan kita pada akar dan warisan pendidikan nasional.

Apakah ini bentuk kerinduan terhadap pendidikan yang lebih personal, humanis, dan nasionalis? Ataukah ini sekadar strategi komunikasi agar kebijakan lebih mudah diterima masyarakat? Terlepas dari itu, penggunaan istilah “murid” menghidupkan kembali semangat pendidikan ala Ki Hadjar Dewantara: pendidikan yang membentuk budi pekerti, bukan sekadar mengejar angka dan kompetensi.

4. Refleksi: Hukum dan Budaya Harus Berdialog

Penggunaan istilah “murid” dalam regulasi modern memang secara normatif bisa dianggap menyimpang dari terminologi resmi dalam undang-undang. Namun di sisi lain, ia merepresentasikan realitas budaya dan emosi publik yang masih sangat lekat dengan istilah tersebut.

Artinya, hukum dan budaya tidak harus selalu bertentangan. Mungkin sudah waktunya hukum pendidikan memberi ruang untuk mendialogkan kembali istilah-istilah yang tidak hanya legal-formal, tapi juga mencerminkan jati diri bangsa.

Penutup

Pasal 17 UU No. 4 Tahun 1950 bukan hanya menegaskan hak warga negara untuk belajar, tapi juga memperkenalkan istilah “murid” sebagai sosok yang sedang bertumbuh dalam kasih sayang bangsa dan tanggung jawab kepada tanah air. Kini, ketika istilah itu digunakan kembali, kita seolah diajak untuk mengingat: bahwa pendidikan bukan hanya urusan administratif, tapi juga tentang jiwa, relasi, dan cita-cita bangsa.

Bandung, 19 Mei 2025