November dan Spirit Tri Merdeka

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd

(Ketua DPP Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia)

 

November nama bulan yang identik dengan guru. Bulan November selalu diwarnai spirit perjuangan nasib guru. Bulannya selalu hadir namun perbaikan nasib guru selalu terkendala. Bagaimana kesejahteraan guru? Bagaimana peningkatan kompetensi guru? Bagaimana perlindungan profesi guru?

November adalah bulan suara guru, bulan riak dan teriak perubahan nasib guru. Era Merdeka Belajar tentu harus dibarengi dengan era kemerdekaan harkat martabat guru. Setidaknya guru harus merdeka dalam tiga hal. Kemerdekaan itu Saya sebut Tri Merdeka. Merdeka kompetensi, merdeka finansial, dan merdeka perlindungan profesi.

Tri Merdeka adalah standar “kemerdekaan” yang harus diraih guru. Terutama di era Merdeka Belajar, maka Tri Merdeka adalah sebuah keniscayaan. Merdekakan guru secara kompetensi, finansial dan perlindungan. Guru harus profesional, sejahtera dan terlindungi dari segala bahaya.  Hanya guru yang masuk kategori Tri Merdeka diharapkan mampu “memerdekakan” anak didik.

Bila entitas guru dalam jumlah ratusan ribu masih jauh dari Tri Merdeka maka bahaya bagi kelangsungan bangsa. Mengapa? Karena jumlah guru yang jumlahnya ratusan ribu belum menjadi ASN, belum dapat TPG, belum mendapatkan upah yang layak. Masih jauh dari UMP/UMK/UMR. Sekali lagi ini bahaya bagi masa depan bangsa.

Bila kita mau jujur maka harta paling berharga di negeri ini dan di semua negara di dunia adalah anak didik. Sementara anak didik kesehariannya ada di tangan entitas guru. Faktanya masih ada ratusan ribu guru yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan. Masih ada sejumlah guru yang gajinya di bawah Rp 500 ribu.

Disparitas kesejahteraan guru masih mengemuka dan terus menjadi aspirasi setiap tahun terutama di bulan November. Hal lainnya persebaran guru pun menjadi masalah. Misal di daerah kota dan sekolah favorit jumlah guru PNS melimpah. Sementara di daerah pinggiran terpencil   jumlah guru PNS sangat sedikit.

Misal di Kota Sukabumi dulu ada satu sekolah SD hanya ada dua guru PNS. Ini di Jawa Barat, apa yang terjadi di luar Jawa Barat. Pasti akan banyak masalah yang lebih kompleks terkait  keberadaan guru. Pemerintah harus benar-benar lebih jeli dan peka terhadap kebutuhan guru di seluruh tanah air. Terutama di daerah pinggiran dan sekolah yang kekurangan guru ASN/PNS.

Masalah yang mengemuka dari tahun ke tahun adalah kekurangan guru. Selain masalah kompetensi dan kesejahteraan. Kekurangan guru itu semakin menganga karena setiap tahun guru yang pensiun terus “berguguran” sementara guru ASN kurang bertumbuh. Bahkan rekrutmen PPPK sejak tahun 2019 terkendala. PPPK yang lolos pada tahun 2019 baru menerima gaji pada tahun ini. Ini salah satu persoalan rekrutmen guru yang penuh rintangan.

Belum lagi ada kontroversi, pro kontra dan gosip tak sedap terkait penggajian guru PPPK. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat nampak saling lempar anggaran terkait gaji guru PPPK. Apakah dibebankan pada pemerintah daerah? Pemerintah daerah punya semangat mengusulkan guru PPPK, namun saat pemerintah daerah harus terlibat menggaji, menjadi soal baru.

Gaji PPPK dibebankan pada DAU (Dana Alokasi Umum) yang diberikan pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Pemerintah menegaskan gaji guru PPPK telah masuk dalam alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan kepada pemerintah daerah. Besaran alokasi gaji guru PPPK pada DAU tahun ini mencapai Rp19,4 triliun. Ini menjadi soal baru bagi pemerintah daerah.

Ungkapan iklan minuman mengatakan “Apa pun makananya minumannya teh botol sosro”. Bila ungkapan ini kita sindirkan pada pemerintah dan pemerintah daerah maka ungkapannya akan berbunyi, “Apa pun masalah anggarannya, guru tetap harus diangkat ASN”. Pengangkatan guru ASN adalah sebuah kebutuhan mendesak. Mengingat jumlah guru pensiun dan jumlah sekolah kekurangan guru ASN sangat banyak.

Guru ASN terus tergerus jumlahnya oleh guru yang menjadi kepala sekolah, guru yang menjadi pengawas, guru yang pindah ke struktural, guru yang meninggal dan guru yang resign.  Sementara pengangkatan guru ASN sangat terbatas dan banyak kendala. Ini akan mempengaruhi layanan pendidikan di semua satuan pendidikan. Siapa yang bisa menjadi korban? Tiada lain adalah anak didik.

Pengangkatan ASN guru sebanyak-banyaknya adalah tanggung jawan pemerintah dan pemerintah daerah. Jangan sampai karena politik, rigiditas birokrasi maka anak didik menjadi korban. Jangan sampai ada satu guru harus mengajar pontang panting, beberapa kelas di sebuah satuan pendidikan. Ini akan sangat merugikan anak didik.

Pepatah bijak mengatakan, “Bila ingin melihat masa depan sebuah bangsa lihat apa yang terjadi di ruang-ruang kelas saat ini”. Bila ruang-ruang kelas faktanya kekurangan guru ASN dan anak didik tidak terlayani dengan baik dapat dipastikan masa depan bangsa akan menjadi masalah besar dikemudian hari. Negara-negara maju sangat memperhatikan ASN guru karena di tangan para guru masa depan akan gemilang atau hilang.

ASN guru saat ini harus benar-benar direkrut sebanyak mungkin. Tentu kriteria guru yang menjadi ASN harus memenuhi standar. Setidaknya guru sarjana yang sudah berpengalaman mengajar melintasi sepuluh tahun diafirmasi menjadi ASN. Guru-guru honorer yang berusia tua harus didahulukan menjadi ASN. Guru muda potensial pun dalam persentase yang nalar dapat diterima.

Simpulan tulisan ini, Era Merdeka Belajar sebaiknya menguatkan spirit Tri Merdeka bagi entitas guru. Merdekakan guru dalam hal kompetensi, kesejahteraan, dan perlindungan. Tidak ada lagi  “jeritan” guru di setiap bulan November. Bulan November adalah bulan guru. Bulan November adalah Hari Guru Nasional di mana tema tahun ini adalah “Bergerak Dengan Hati, Pulihkan Pendidikan”.

Mari pemerintah dan pemerintah daerah “Bergerak Dengan Hati, Pulihkan Nasib Guru”.  Terutama guru honorer wajib dipulihkan nasib dan deritanya. Bila para pemimpin “Bergerak Dengan Hati” hatinya tergerak karena strategisnya peran guru maka spirit Tri Merdeka bisa diwujudkan. Mengapa merayap dan terjeda-jeda? Hati para pemimpin belum bergerak. Belum bergerak dengan hati.