OPAK vs PKG/Bagian 2

Oleh VENI ASTIA NINGRUM, M.Pd.

(Guru SMKN 1 Tarumajaya, Kabupaten Bekasi/Instruktur Kurikulum/KACI #PASTI BISA#)

Salah satu alasan perlunya aplikasi Online Penetapan Angka Kredit (OPAK) adalah untuk membantu melaksanakan akselerasi percepatan dalam penyelenggaraan layanan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di satu sisi OPAK sangat mempermudah guru untuk mengajukan Penetapan Angka kredit secara online tetapi disisi lain hal ini menimbulkan polemik bagi guru berkaitan dengan unsur-unsur apa saja yang harus disiapkan dalam penginputan Angka Kredit di Sistem Aplikasi OPAK, seperti yang pernah saya tulis pada artikel sebelumnya (OPAK vs PKG, Bagian 1). Salah satu penyebabnya karena kurangnya sosialisasi dari yang kompeten melakukan pembinaan  dalam hal ini Dinas Pendidikan dan TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU, sehingga Guru/ASN masih kebingungan dan banyak yang salah dalam penginputannya. Padahal ini tidak akan terjadi jika Penilaian Kinerja Guru (PKG) dilaksanakan dengan transparan, berkesinambungan dan PKG dan PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)  dilaksanakan sesuai dengan norma/ketentuan PerMenPAN dan RB No. 16  Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Ada beberapa permasalahan di lapangan yang sangat memprihatinkan dialami oleh Guru PNS waktu akan mengajukan OPAK, dari sekolah yang tidak pernah melaksanakan PKG, kuisioner membuat sendiri, hasil perhitungan tidak mengacu pada ketentuan PerMenPAN dan RB No. 16  Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, guru semenjak PNS sampai naik Pangkat/Golongan belum paham apa itu OPAK, apa itu PKG padahal guru yang bersangkutan menjadi PNS sejak tahun 2014 dan baru mengusulkan Kenaikan Pangkat (KP) tahun 2019, hingga banyak guru untuk naik pangkat membutuhkan waktu 8 tahun karena ketidaktahuannya. Permasalahan tersebut sebenarnya dapat diantisipasi jika setiap Guru PNS memahami tentang PKG, PKB dan OPAK.

Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum Guru PNS masuk ke Alur Sistem OPAK, guru PNS harus mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari kebutuhan Angka kredit (AK) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Reformasi Biroksi (PERMENAG RB) No 16 Tahun 2009 tentang Kenaikan Pangkat dan Golongan Bagi Guru. 

Guru A, memiliki pangkat Golongan terakhir III/b dengan angka kredit minimal 150. Maka untuk mengajukan ke Gol III/c angka kredit yang harus dicapai minimal 200, maka membutuhkan angka kredit untuk kenaikan sebanyak 50. Angka ini harus dipenuhi dari unsur utama 90% (81 point dari kegiatan Pembelajaran dan Bimbingan, dan 9 dari angka kredit PKB atau Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan). Sisanya 10% dari Unsur Penunjang. Unsur Utama terdiri dari 3 sub Unsur dan Butir Kegiatan yaitu: a). Pendidikan (1. Mengikuti pendidikan dan memperoleh Gelar/ijazah/akta 2. Mengikuti Pelatihan Prajabatan). b). Pembelajaran/Bimbingan dan Tugas Tertentu (1. Melaksanakan Proses Pembelajaran 2. Melaksanakan Proses Bimbingan 3. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah) c). Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) (Terdiri dari: 1. Pengembangan diri (PD), 2. Publikasi Ilmiah (PI) dan 3. Karya Inovatif (KI). Unsur Penunjang terdiri dari: 1. Memperoleh gelar, ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya 2. Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru 3. Perolehan penghargaan/tanda jasa.

Setelah kita memahami kebutuhan angka kredit yang dibutuhkan untuk naik pangkat maka Guru PNS dapat mempersiapkan diri jauh-jauh hari kebutuhan Angka Kreditnya dan melengkapi  bukti fisik yang diperlukan, agar saat penginputan di Aplikasi OPAK lancar sehingga kenaikan pangkat tidak ada kendala lagi. ***