OPTIMALISASI PERAN SEKRETARIS DAERAH DALAM PENGUATAN TATA KELOLA URUSAN PEMBANGUNAN, PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN

Oleh Rahman Mulyawan

(Fisip – Unpad)

A. PENDAHULUAN

Kota Bandung seperti juga kota-kota lain di Indonesia, mengalami berbagai permasalahan yang relatif sama dengan permasalahan yang dihadapi kota-kota lain di dunia. Hal ini terjadi, karena telah menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi tersebut disertai pula dengan berbagai masalah lingkungan seperti banjir, kekeringan, polusi air dan udara. Selain masalah tersebut, kota Bandung juga menghadapi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi seperti jumlah penduduk miskin, jumlah pengangguran, kondisi kesehatan sebagian masyarakat dan kesenjangan sosial. Permasalahan lingkungan yang dihadapi tersebut, terutama akibat tingkah laku manusia.

Potensi dan permasalahan yang ada di Kota Bandung menjadi bahan yang perlu difahami, dikuasai dan dipecahkan permasalahannya oleh Walikota. Oleh sebab itu Walikota memiliki visi dan misi dalam mengelola wilayah Kota Bandung sebagai kota yang memiliki jati diri, harga diri dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut disusun 6 (enam) misi yaitu (1) Mengembangkan Sumber Daya Manusia (2) Mengembangkan perekonomian kota (3) Meningkatkan kesejahteraan sosial (4) Menata Kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan (5) Meningkatkan kinerja Pemerintah Kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan (6) Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota.

Dalam upaya pencapaian atau merealisasikan visi dan misi seperti yang di uraikan di atas, Walikota Bandung selain dibantu oleh Wakil Walikota dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah (Sekda) yang memiliki peran sangat strategis mengingat seorang Sekda merupakan unsur pembantu pimpinan (Walikota) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Dengan kata lain bahwa Sekda bertugas membantu Walikota dalam kegiatan : (a) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; (b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; (c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; (d) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah dan (e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

B. PEMBAHASAN

Sampai saat ini seorang Sekretaris Daerah Kota Bandung masih mencari strategi dan model yang cocok agar mampu menjadi seorang pembantu pimpinan (Walikota/Wakil Walikota) yang bercirikan good governance. Adapun karakteristik yang menjadi ciri good governance tersebut sebagaimana dikemukakan LAN dan BPKP (2000) meliputi: parcipation, rule of law, tranparency, responsiveness, concensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision.

Menururt penulis, belum terwujudnya strategi dan model yang cocok untuk melahirkan seorang Sekretaris Daerah yang bercirikan good governance tersebut disebabkan belum mantapnya upaya dalam membangun komitmen ke arah terciptanya model birokrasi ideal yang berorientasi kepada pelayanan, yaitu suatu model birokrasi yang menggabungkan pemikiran-pemikiran manajemen publik dan manajemen bisnis dalam bentuk konsep yang mengutamakan kualitas pelayanan.

Sehubungan dengan hal di atas, seorang Sekretaris Daerah di era globalisasi harus menjadi manajer yang menjunjung rasionalitas, efektif dan efisien dengan memperhatikan:

a.         Perubahan yang perlu terus diantisipasi,

b.         Memperkuat moral dan etika kerja,

c.         Tujuan telah ditetetapkan konsisten untuk dilakukan sebagai kewajiban dan bukan karena terpaksa, melainkan karena didorong oleh nilai perjuangan,

d.         Penyesuaian terhadap teknologi, keadaan lingkungan dan kebijaksanaan,

e.         Dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana, waktu dan norma merupakan dasar sebagai proses manajemen.

Dengan kata lain, seorang Sekretaris Daerah Kota Bandung harus mampu melaksanakan manajemen pemerintahan sebagai suatu proses pencapaian tujuan pemerintah dengan memperhatikan prinsip umum manajerial pemerintahan sebagai berikut:

a.         Adanya pembagian kerja,

b.         Kewenangan dan tanggung jawab yang jelas,

c.         Penghargaan terhadap setiap anggota,

d.         Etos kerja yang tinggi,

e.         Penyesuaian terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik,

f.          Budaya kerja yang dilandasi nilai kejuangan yang tinggi,

g.         Antisipatif.

Selain itu, seorang Sekretaris Daerah berserta aparat di bawahnya dikatakan berhasil memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah yang dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.         melaksanakan pekerjaan dengan rajin dan bersemangat,

b.         memperlakukan semua orang yang berurusan dengan cara yang wajar dan sederajat,

c.         mempromosikan anggota staf berdasarkan pada jasa dan yang dapat membuktikan produktivitas kerja yang baik,

d.         merekrut anggota-anggota staf dari tenaga yang memiliki kualifikasi profesional,

e.         memelihara data, informasi dan berbagai hal yang mudah ditelusuri. Sebaliknya birokrasi yang dimotori Sekretaris Daerah belum mampu memberikan pelayanan yang baik adalah yang dalam pekerjaannya:

a.         melakukan pekerjaan yang kurang bersemangat, lambat dan sering menyimpang,

b.         memperlihatkan favoritisme, diskriminasi dalam melayani anggota masyarakat yang berurusan,

c.         merekrut anggota staf yang memperlihatkan interes yang rendah terhadap standar profesionalisme yang diperlukan,

d.         mempromosikan seseorang atas dasar kriteria non-profesional,

e.         menciptakan setumpuk kertas yang tak berujung pangkal dan tak mampu menemukan berkas yang relevan pada saat yang diperlukan.

Terwujudnya good governance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas dari terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk mewujudkan good governance dibutuhkan kesatuan kinerja yang optimal. Kinerja merupakan hasil dari perilaku organisasi yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan untuk mewujudkan efektivitas organisasi, yakni hasil dari proses-proses invividual, interpersonal, dan proses-proses organisasi. Efektivitas pencapaian tujuan organisasi sangat ditentukan oleh kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja individu-individu pegawai. Pencapaian tujuan organisasi merupakan salah satu tanggung jawab yang menjadi tugas dari seorang Sekda.

Strategisnya fungsi seorang Sekda dalam menjalankan organisasi dan mengendalikan stafnya dapat dikaitkan dengan pendapat Milton dalam bukunya Human behavior in Organizations : Three Levels of Behavior (1991) melihat bahwa individu, kelompok, dan organisasi itu saling memberi pengaruh. Organisasi tidak mungkin efektif jika individu-individu dalam organisasi itu tidak efektif, demikian pula sebaliknya.

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam kenyataannya sering berjalan kurang lancar karena terhambat kekacauan kinerja birokrasi. Kelambanan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh buruknya tata kerja dalam birokrasi.

Aparatur birokrasi yang melayani kepentingan umum masih belum menyadari fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Sikap pandang organisasi birokrasi pemerintah kita yang terlalu berorientasi kepada kegiatan (activity), dan pertanggungjawaban formal (formal accountability). Penekanan kepada hasil (product) atau kualitas pelayanan (service quality) sangatlah kurang, sehinga lambat laun pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi menjadi kurang menantang dan kurang menggairahkan. Dengan ditambah oleh semangat kerja yang buruk maka terjadilah suasana rutinitas yang semakin menggejala dan akhirnya aktivitas-aktivitas yang dijalankan itu sendiri menjadi counter productive. Sudah menjadi rasia umum bahwa di kantor-kantor pemerintah kita akan melihat banyak pegawai negeri yang datang ke kantor hanya untuk mengisi presensi, membaca koran, main catur, menyebar gosip, mengikuti appeal, sementara pekerjaan-pekerjaan yang diselesaikannya sungguh tidak sepadan dengan waktu yang telah dihabiskannya.

Umumnya pegawai negeri mempunyai rasa cemas yang tinggi terhadap kegagalan dan ingin merasa aman dalam pekerjaannya, takut mengambil resiko, takut bertindak, dan tidak berani melakukan perubahan-perubahan yang sesungguhnya diperlukan bagi perbaikan organisasi.

Hambatan-hambatan di atas tidak lepas dari sistem dan mekanisme yang diterapkan dalam birokrasi pemerintah kita. Keharusan untuk mencapai target seringkali mengorbankan cara kerja serta tujuan akhirnya. Lebih dari itu, masalah kekakuan prosedur juga melanda instiusi-institusi pemerintah yang seharusnya melaksanakan aktivitas secara profesional.

Strategi perbaikan kinerja yang dimotori oleh Sekretaris Daerah merupakan kebutuhan untuk pengembangan staff. Dengan kata lain, dalam pengembangan staff perlu mengadakan analisis kebutuhan akan pengembangan. Analisis kebutuhan pengembangan yang baik harus selalu didasarkan pada kepada model klasik siklus pengembangan sebagai berikut: menemukan kekurangan kinerja, menemukan cara-cara yang dapat memperbaiki kekurangan tersebut, melaksanakan cara yang sesuai, menilai-hasil-hasilnya, dan mengulangi proses secara terus-menerus.

C. PENUTUP

Sekretaris Daerah dituntut untuk selalu menampilkan kinerja yang baik agar dapat memberikan kontribusi secara optimal bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan upaya mewujudkan paradigma baru pemerintahan, sehingga pada gilrannya memberikan dampak yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Oleh sebab itu seorang Sekretaris Daerah Kota Bandung harus memperhatikan enam aspek sebagai berikut:

1.         Professionalisme and skills. Kriteria ini merupakan outcome-related, dimana warga masyarakat menyadari bahwa pemerintah daerah, sistem operasi, dan sumberdayanya memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah masyarakat kota Bandung secara professional.

2.         Attitudes and behaviour. Kriteria ini adalah process-related. Warga masyarakat dalam hal ini merasa bahwa aparatur pemerintah daerah (contact personnel) menaruh perhatian kepada masyarakat dan berusaha membantu dalam memecahkan masalah mereka secara spontan dan senang hati.

3.         Accessibility and flexibility. Kriteria ini termasuk dalam process-related criteria. Warga Kota Bandung merasa bahwa pemerintah daerah, lokasi, jam kerja, aparatur, dan sistim operasinya, dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat melakukan akses dengan mudah. Selain itu, juga dirancang dengan maksud agar bersifat luwes dalam menyesuaikan dengan permintaan dan keinginan masyarakat.

4.         Reliability and trustworthiness. Kriteria ini juga tergolong kedalam process-related creteria. Warga Kota Bandung memahami bahwa apapun yang terjadi mereka dapat mempercayakan segala sesuatunya kepada pemerintah daerah beserta birokrat dan sistemnya.

5.         Recovery, tergolong ke dalam process-related criteria. Warga Kota Bandung menyadari bahwa jika ada kesalahan atau bila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, maka pemerintah daerah akan segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari pemecahan yang tepat.

6.         Reputation and credibility, yaitu kriteria yang menyangkut image-related cereteria. Warga Kota Bandung menyakini bahwa operasi dari pemerintah daerah dapat dipercaya dan memberikan nilai atau imbalan yang sesuai dengan pengorbanannya.

Penulis memiliki keyakinan bahwa Sekda Kota Bandung saat ini  memiliki kemampuan dan pola kepemimpinan yang mumpuni untuk memajukan Kota Bandung sebagai kota perdagangan dan jasa serta melayani masyarakat pada umumnya.