Orang Tua Tertidur, Negara Turun Tangan: Jam Malam untuk Siapa?

Oleh H. Nanang, S.H.

(Ketua Dewan Pendidikan Kab. Garut)

Langit malam di Jawa Barat kini memiliki nuansa yang berbeda. Sejak Gubernur Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 51/PA.03/DISDIK tentang Penerapan Jam Malam bagi Peserta Didik yang mulai diberlakukan mulai tanggal 1 Juni 2025, suasana kota-kota besar hingga pelosok desa terasa lebih hening selepas pukul sembilan malam. Tidak lagi terdengar deru sepeda motor remaja yang melaju kencang tanpa arah. Warung-warung kopi mulai sepi dari kerumunan pelajar berseragam. Ada rasa tenang yang baru, namun juga muncul pertanyaan yang besar: Mengapa negara merasa perlu mengatur jam tidur anak-anak?

Ini bukan sekadar soal teknis administratif. Bukan sekadar upaya pengendalian. Kebijakan jam malam ini adalah sinyal sosial yang nyaring: ada yang tidak beres di rumah kita.

Negara Sebagai Alarm Moral

Dalam teori negara modern, negara bukan hanya entitas hukum dan kekuasaan. Negara adalah penjaga keteraturan sosial, pelindung nilai-nilai, dan benteng terakhir ketika komunitas gagal menjalankan fungsinya. Ketika negara turun tangan menentukan kapan anak-anak harus berada di rumah, maka yang dipersoalkan bukan hanya perilaku remaja, tapi juga keretakan struktur pengasuhan di tingkat keluarga dan komunitas.

Surat Edaran Gubernur ini bukan semata-mata peraturan. Ia adalah pesan simbolik. Pesan bahwa orang tua tidak lagi cukup efektif membimbing anaknya. Bahwa keluarga kehilangan otoritasnya. Bahwa masyarakat kehilangan keberanian untuk saling menjaga. Dan ketika semua tertidur, negara bangun dan menyulut alarm bernama "jam malam".

Ilustrasi menarik muncul dari daerah-daerah pinggiran Bandung dan Bogor. Petugas Satpol PP mulai menyisir warung kopi dan pusat-pusat keramaian selepas pukul 21.00. Remaja-remaja yang masih berkeliaran ditanya dan diarahkan pulang. Beberapa kaget, beberapa mengeluh, tapi banyak juga yang mengaku bahwa selama ini mereka memang tidak pernah ditegur oleh orang tua.

Mengapa Jam Malam Dibutuhkan?

Kita tidak bisa menutup mata. Kenakalan remaja di Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data dari kepolisian dan lembaga sosial menunjukkan lonjakan kasus tawuran antar pelajar, balap liar, pesta miras, hingga pergaulan bebas. Jam-jam paling rawan? Malam hari.

Remaja yang seharusnya tidur, justru berseliweran di jalanan. Yang seharusnya membaca buku atau berdiskusi di rumah, malah terlibat geng motor dan kegiatan destruktif. Hilangnya pengawasan menjadi faktor dominan.

Melalui SE Nomor 51/PA.03/DISDIK, pemerintah menetapkan bahwa peserta didik dilarang berada di luar rumah antara pukul 21.00 hingga 04.00 WIB, kecuali dalam pengawasan orang tua atau dalam kegiatan resmi pendidikan dan keagamaan. Ini adalah bentuk preventif: mencegah sebelum terlambat.

Orang Tua yang Tertidur

Sosiolog klasik Emile Durkheim memperkenalkan konsep anomie suatu kondisi di mana norma sosial melemah, dan individu kehilangan arah. Fenomena ini tampak jelas dalam keluarga hari ini. Banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu lelah untuk berdialog, terlalu teralihkan oleh gadget.

Bukan hanya itu, tak sedikit orang tua yang takut pada anaknya sendiri. Mereka lebih memilih diam daripada menegur, lebih memilih membiarkan daripada berkonflik. Sebuah realitas pahit yang kita saksikan sehari-hari.

Teknologi memperburuknya. Komunikasi tatap muka berkurang. Ruang makan sunyi, masing-masing sibuk dengan ponsel. Kedekatan emosional tergantikan dengan notifikasi digital.

Akibatnya, anak-anak merasa bebas tanpa batas. Mereka merasa tidak diawasi, tidak dibatasi, dan tidak diarahkan. Dan di saat itulah, negara datang membawa pagar bernama “jam malam”.

Generasi Panca Waluya: Mimpi Besar, Tantangan Berat

Surat edaran ini tidak muncul dalam ruang kosong. Ia bagian dari grand design Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun karakter generasi muda: Generasi Panca Waluya, yaitu cageur (sehat), bageur (baik), bener (benar), pinter (cerdas), dan singer (terampil).

Lima nilai ini bukan sekadar slogan. Ia adalah fondasi karakter bangsa. Sehat jasmani dan rohani.

Baik dalam perilaku. Benar dalam prinsip. Cerdas dalam berpikir. Terampil dalam berkarya.

Semuanya hanya bisa tumbuh dalam ekosistem yang tertata.

Dan malam hari, yang selama ini diisi dengan kebebasan yang tak terkendali, mulai diposisikan ulang. Malam bukan untuk keluyuran, tapi untuk pulang. Untuk berkumpul. Untuk belajar. Untuk saling mendengarkan.

Ilustrasi: Kisah Dua Rumah

Bayangkan dua rumah di satu desa. Rumah pertama adalah rumah Pak Bian. Ia bekerja sebagai buruh pabrik. Pulang jam 7 malam, langsung makan bersama anak-anak. Pukul 8, mereka menonton televisi atau mengobrol. Jam 9, semua sudah bersiap tidur. Sejak ada edaran gubernur, anaknya yang SMA tak lagi keluar malam.

Rumah kedua adalah rumah Bu Saida. Ia seorang single parent. Pulang kerja jam 8, dan anaknya sudah pergi entah ke mana. Ditelepon tidak menjawab. Pulang jam 11 atau bahkan tidak sama sekali. Ketika Bu Saida menegur, anaknya justru marah. "Aku sudah besar! Bukan urusan ibu!"

Dua rumah. Dua dunia. Dan itulah potret masyarakat kita hari ini. Jam malam tidak menyelesaikan semua, tapi ia membantu rumah kedua untuk memiliki kembali kendali.

Kritik yang Perlu Didengar

Tentu tidak semua pihak menyambut hangat surat edaran ini. Beberapa kelompok menyuarakan kekhawatiran:

Apakah kebijakan ini melanggar hak kebebasan anak?, Bagaimana nasib anak-anak dari keluarga miskin yang harus membantu orang tua berjualan malam hari?, Apakah semua aparat bisa menjalankan tugas ini tanpa kekerasan atau diskriminasi?

Ini semua adalah kritik yang valid. Jam malam harus dijalankan dengan hati-hati. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan edukasi. Bukan dengan ancaman, tapi dengan pendekatan.

Pakar kebijakan menyarankan adanya pelatihan khusus bagi aparat, sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat, serta pelibatan aktif sekolah dan lembaga keagamaan. Evaluasi berkala juga penting, agar kebijakan ini bisa disesuaikan dengan dinamika sosial.

Peran Kita: Lebih dari Sekadar Patuh

Jam malam bukan tujuan akhir. Ia adalah alarm, bukan solusi tunggal. Setelah surat edaran ini keluar, maka tanggung jawab terbesar justru kembali ke masyarakat:

Orang Tua: Jadikan jam 9 malam bukan hanya batas pulang, tapi waktu untuk mendekat.

Jadikan rumah tempat yang lebih nyaman dari mana pun di luar sana. Sekolah: Ciptakan kegiatan malam yang membangun. Bimbingan akademik, mentoring karakter, pesantren kilat. Masjid dan Lembaga Dakwah: Hidupkan malam dengan zikir, kajian, dan diskusi nilai. Jadikan masjid pusat pembinaan akhlak. Pemerintah Daerah: Jangan hanya mengeluarkan surat, tapi dampingi implementasi. Pastikan masyarakat tidak merasa diawasi, tapi disayangi.

Membangun Budaya Baru

Kita tidak sedang menghukum anak-anak. Kita sedang menciptakan budaya baru: budaya pulang lebih awal, budaya berkumpul di rumah, budaya tidur cukup, budaya saling menjaga.

Bayangkan sebuah malam di mana anak-anak sudah berkumpul di ruang tengah. Ayah bercerita tentang masa kecilnya. Ibu menyiapkan teh hangat. Adik tertidur di pangkuan. Dan gawai-gawai dimatikan sejenak.

Itulah wajah Jawa Barat yang diimpikan. Sebuah rumah besar tempat generasi Panca Waluya dilahirkan.

Bukan Sekadar Peraturan

Surat Edaran Gubernur Nomor: 51/PA.03/DISDIK bukan sekadar dokumen administratif. Ia adalah cermin yang memantulkan wajah keluarga kita hari ini. Ia adalah alarm yang membangunkan orang tua dari tidur panjang. Dan ia adalah undangan: untuk bersama membentuk masa depan yang lebih bermartabat.

Ketika orang tua tertidur, negara memang harus turun tangan. Tapi jika semua tertidur orang tua, guru, Masyarakat siapa yang akan membangunkan bangsa ini?

Maka, bangunlah. Sebelum anak-anak kita benar-benar hilang di malam panjang tanpa cahaya. Semoga!