Penulis: Juli Wahyu Pari Dunda

Juli Wahyu Pari Dunda
Oleh Juli Wahyu
Pari Dunda
(Komunitas Cinta
Indonesia)
Ketidakpuasan dari
hasil rekrutmen penentuan organisasi penggerak Kemendikbud, Organisasi
pendidikan besar yang diawali oleh Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama
(LP Ma’arif NU) menyatakan mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) yang
digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Sebelumnya,
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP)
Muhammadiyah juga menyatakan mundur dari partisipasi aktif dalam POP.
Persatuan Guru
Republik Indonesia (PGRI) pun mengikuti jejak Muhammadiyah dan LP Ma'arif
Nahdlatul Ulama PBNU yang mengundurkan diri dari program Organisasi Penggerak
Kemendikbud.
Rame-rame
organisasi besar pendidikan di Indonesia mundur dari program Organisasi
Penggerak Kemendikbud. Mundurnya ketiga organisasi pendidikan tersebut bukan
tanpa alasan. Dengan berbagai kajian ternyata Organisasi Penggerak yang telah
dinyatakan lolos ajuan programnya belum diteliti dan dikaji secara akademis
keberhasilannya. Hal ini menjadi alasan, ketika aktivitas dari organisasi
penggerak yang tidak proposional dan baru rencana mendongkrak mutu pendidikan,
akan berimbas pada Organisasi Pendidikan yang sudah malang melintang sebagai
garda terdepan dalam mengawal mutu pendidikan Indonesia. Bisa terkena getahnya
ketika pelaksanaan organisasi penggerak yang ditentukan okeh Kemendikbud gagal
dalam implementasinya.
Melihat fenomena
mundurnya Muhamadiyah, NU dan PGRI, organisasi pendidikan besar di Indonesia,
harus disikapi dan direspons secara serius oleh Kemendikbud. Segera adakan evaluasi
dan kajian secara komprehensif tentang (Organisasi Penggerak). Jangan dipaksakan, lebih baik ditunda. Anggaran yang
diperuntukkan untuk organisasi penggerak lebih baik digunakan untuk pengadaan
sarana dan menyusun akademis untuk kepentingan kegiatan belajar di sekolah.
Daripada mengurusi organisasi penggerak yang kualitasnya belum terukur.
Mundurnya
Organisasi Pendidikan NU, Muhammadiyah dan PGRI langsung ditindaklanjuti oleh
Kemendikbud dengan memutuskan untuk melakukan proses evaluasi lanjutan guna menyempurnakan
Program Organisasi Penggerak. “Proses evaluasi lanjutan ini akan melibatkan
berbagai pakar pendidikan dan berbagai organisasi masyarakat dan
lembaga-lembaga pendidikan," kata Nadiem saat konferensi pers yang
disiarkan akun YouTube Kemendikbud RI, Jumat (24/7/2020).
Rekruitmen
organisasi penggerak menggunakan Penilaian dan Evaluasi yang dilakukan lembaga
independen, SMERU Research Institute, menggunakan metode evaluasi double blind
review dengan kriteria yang sama untuk menjaga netralitas dan independensi.
Kemendikbud, tidak
intervensi terhadap hasil tim evaluator demi memastikan prinsip imparsialitas.
***