P3I: MOHON GUBERNUR JABAR HENTIKAN SEKOLAH GRATIS BAGI SISWA MAMPU

Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I) Jawa Barat memohon Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan kebijakan Sekolah Gratis bagi Peserta Didik SMA/SMK /SLB Negeri dari keluarga yang mampu di Jawa Barat.

Saat ini bantuan pembiayaan operasi dari Pemerintah dan Pemerintah daerah dirasakan oleh sekolah kurang, bantuan dari pemeritah dalam bentuk BOS hanya 1.5 Juta-1,6 juta persiswa  pertahun sedangkan BOPD dari pemerintah Jawa Barat untuk SMA   berkisar 145 ribu-160 ribu rupiah per siswa perbulan  sedang untuk SMK 150 ribu – 170 ribu perbulan persiswa  sekarang menurun jika dihitung kurang lebih hanya 75-100 ribu rupiah persiswa perbulan atau  kurang lebih 1 juta rupiah pertahun pe. Sehingga jumlah biaya operasional sebesar 2.5 juta pertahun ini pengaruh adanya program efisiensi.

Berdasarkan hasil penelitian LPM UPI pada tahun 2010 kebutuhan Unit Cost yang dibutuhkan untuk biaya operasi siswa SMA sebesar 5 Juta rupiah persiswa pertahun sedang untuk SMK sebesar 5.5 Juta rupiah persiswa pertahun. P3I mengusulkan bahwa BOPD dari pemerintah daerah Jawa Barat hanya untuk membatu membebaskan siswa miskin dari berbagai kewajiban membayar biaya sekolah. Itu untuk biaya oprerasi sedangkan biaya investasi yang biasanya bersumber dari masyarakat dalam bentuk Iuran Peserta Didik Baru kini nyaris sudah tidak ada.

Jika dilihat dari Regulasinya permohonan kami mendukung berdasarkan PP 48 Th 2008 Pasal 2 Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat (yang dimaksud masyarakat salah satunya adalah peserta didik, orang tua atau wali peserta didik) sedangkan Sumber Dana Pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan PP 48 Thn 2008 pasal 51 ayat (5) Sumber pendanaan satuan pendidikan  diantaranya pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang yang mampu  dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan  Pergub Jabar No 158 tahun 2022 Tentang Penberian Biaya Operasional Pendidikan daerah pada SMA, SMK, dan SLB Negeri di Daerah Provinsi Jawa Barat  disebutkan pemerintah Jawa Barat memberikan BOPD untuk membebaskan Iuaran Bulanan Peserta Didik. “Namun demikian, masyarakat yang berkemampuan dapat Memberikan kontribusi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih optimal”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah.

Bandung, 10 Juli 2026

Ketua Persatuan Purnabakti Pendidik (P3I) Jawa Barat

Iwan Hermawan