Pahitnya Sistem Zonasi dalam Sistem Pendidikan di Indonesia

Oleh Siti ‘Alma Sajidah Fauziyah

(Mahasiswi Program Studi Sastra Inggris UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Meskipun telah berlaku selama kurang lebih 7 tahun lamanya, sistem zonasi yang telah diterapkan pada tahun 2017 lalu dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau yang kerap dikenal sebagai PPDB masih banyak menuai kontra dan kritikan di setiap tahunnya. Sistem yang pertama kali diterapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yaitu Muhadjir Effendy ini, merupakan salah satu strategi yang dianggap dapat mempercepat pemerataan sekolah dan pendidikan yang berkualitas. Disamping itu, melalui diterapkannya sistem zonasi ini, diharapkan “status” sekolah negeri yang dianggap favorit dapat dihapuskan sehingga dapat meningkatkan kualitas sekolah di setiap zona yang telah ditentukan. 

Di samping banyaknya kontra dan kritikan, diterapkannya sistem zonasi ini dirasa cukup membantu bagi siswa dan orang tua yang berasal dari kalangan bawah namun tetap ingin melanjutkan pendidikan anaknya. Siswa yang berasal dari kalangan bawah namun zona tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah tentu sangat diuntungkan dengan adanya sistem ini, karena kemungkinan besar mereka akan diterima di sekolah negeri tempat mereka mendaftar, sehingga kecil kemungkinan untuk “terlempar” ke sekolah swasta yang biaya pendidikannya relatif lebih mahal daripada sekolah negeri. Selain itu, dengan diterapkannya sistem zonasi ini juga diharapkan dapat menghapus kekosongan bangku di sekolah yang dianggap sekolah non-favorit karena tentunya siwa akan lebih fokus untuk diterima di sekolah favorit dibandingkan dengan sekolah non-favorit.

Namun seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bukan tanpa alasan pula sistem zonasi yang telah diterapkan selama bertahun-tahun ini menuai banyak kontra dan kritikan dari masyarakat, baik dari kalangan siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, orang tua, bahkan alumnus sekolah menengah juga ikut menyuarakan kritikannya terhadap sistem yang diterapkan oleh Muhadjir Effendy tersebut. Meskipun tujuan diterapkannya sistem zonasi ini adalah untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, namun masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa sistem ini sangatlah tidak adil.

Dengan adanya sistem zonasi ini dirasa semakin banyak siswa yang menunjukkan penurunan semangat terhadap belajarnya. Banyak siswa yang beranggapan bahwa berapapun nilai yang mereka dapatkan di sekolah tetap akan membuat mereka lulus, ditambah dekatnya zona rumah dan sekolah membuat mereka tidak perlu takut dan kebingungan untuk mereka dapat memilih sekolah dan melanjutkan pendidikannya. Adapun bagi siswa yang memiliki semangat tinggi dalam belajar akan merasa lebih pesimis karena menganggap setinggi apapun nilai yang mereka raih di sekolah, jika jarak rumah mereka dan sekolah berjauhan akan tetap sulit ditembus, dan jalan satu-satunya adalah masuk ke sekolah swasta.

Menurunnya jiwa kompetitif siswa dalam belajar juga menjadi dampak dari adanya sistem zonasi. Tidak sedikit siswa saat ini kurang menunjukkan jiwa kompetitifnya dalam belajar disekolah, sebagai contoh dalam hal persaingan ranking di dalam kelas. Selain itu, jika dahulu siswa akan bersaing untuk mengejar nilai terbaik di Ujian Nasional (UN) yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mendaftar ke sekolah yang diinginkan, sekarang sudah tidak ada lagi nilai yang mereka kejar, karena tanpa passing grade pun mereka tetap dapat masuk ke sekolah favorit dengan sistem zonasi.

Selain itu, beragamnya praktik kecurangan dengan adanya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) seperti pemalsuan kartu keluarga (KK), gratifikasi ilegal, dan juga suap dianggap sama seperti mengajarkan korupsi kepada masyarakat. Sebagai contoh, karena kartu keluarga (KK) yang dicantumkan dalam pendaftaran minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dibuka, banyak orang tua yang menitipkan anaknya di kartu keluara saudaranya yang memiliki zona yang dekat dengan sekolah yang ditujunya. Dilansir dari detiknews, "Ada anak yang dititipin ke tantenya, masukin ke KK-nya untuk mendapatkan sekolah yang terbaik di Jakarta," kata Heru Budi kepada wartawan di Jalan Bintaro Permai, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Menanggapi kasus pemindahan alamat Kartu Keluarga untuk pendaftaran PPDB, tidak sedikit dari orang tua yang mewajarkan hal tersebut. Dilansir dari Kompas.com, Senin (24/6/2024), sebanyak 31 calon peserta didik didiskualifikasi dari PPDB SMA, SMK, SLB Jawa Barat akibat ketahuan memanipulasi alamat KK demi bisa masuk ke sekolah favorit. Yang artinya, pemalsuan alamat pada Kartu Keluarga seperti menitipkan anaknya kedalam Kartu Keluarga saudara atau orang lain bukan lagi sesuatu hal yang baru. Hal tersebut dilakukan agar siswa dapat diterima di sekolah favorit yang berada dalam zona yang jauh dari tempat tinggal aslinya.

Tentu setiap sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Namun, jika dilihat dari banyaknya kontra yang ada dalam sistem ini sudah seharusnya Indonesia terlebih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengubah sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem yang lebih adil dan menguntungkan semua pihak. Sebagai contoh adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dapat mengembalikan sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) ke sistem sebelumnya, yaitu menggunakan Nilai Ebtanas Murni (NEM) atau passing grade dari hasil Ujian Nasional (UN).

Nilai Ebtanas Murni (NEM) dari hasil Ujian Nasional (UN) dianggap lebih adil dalam sistem PPDB dan jiwa kompepetitif siwa dalam belajar di sekolah. Dengan adanya passing grade dan UN siswa akan lebih serius dalam belajar dan memiliki tujuan yang lebih jelas dalam mengemban bangku pendidikan. Semua siswa dapat bersama-sama merasakan bagaimana berjuang dalam pembelajaran di sekolah dan merasa puas ketika berhasil mendapatkan nilai terbaik dan membawa mereka ke sekolah yang diinginkan sejak awal.