PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 Bagian (1)

Oleh Lina Nurlaela

(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Garut/Tim Pendamping SMK PK)

[email protected]

Abstrak

Negara Indonesia membutuhkan biaya yang besar untuk melaksanakan pembangunan, biaya pembangunan satu dianataranya berasal dari perpajakan. Pajak dipungut oleh Negara dari wajib pajak pribadi dan wajib pajak Badan.

Pengusaha tidak bisa dipisahkan dari kewajibannya untuk membayar pajak, terutama pajak Badan atau pajak perusahaan. Jenis pajak ini dikenakan atas penghasilan suatu Badan atau perusahaan yang biasanya sangat berbeda-beda, tergantung bidang dan kebijakan usahanya. Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Aturan terbaru yang mengatur pajak ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ini untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Pendahuluan

Pemerintah menetapkan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk Tahun Pajak 2021 pada 31 Maret 2022 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2022 untuk wajib pajak badan. Untuk penerapan pajak tahun 2022 sudah diterapkan aturan yang terbaru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Ditjen Pajak (DJP) memaksimalkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan pada Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, meski target tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2021. Target penerimaan pajak tahun 2022 sejumlah Rp1.265 triliun. Namun demikian, target penerimaan pajak tahun 2022 tersebut lebih rendah ketimbang realisasi penerimaan pajak tahun 2021 yaitu sejumlah Rp1.277,5 triliun. Secara lebih terperinci, pemerintah menargetkan penerimaan dari pajak penghasilan pada 2022 senilai Rp680,87 triliun. Dari target tersebut, PPh badan diproyeksikan menyumbang Rp185,14 triliun seperti tertuang dalam Perpres No. 104/2021.

Di sisi lain, target defisit APBN tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi defisit APBN tahun 2021 senilai 783,7 triliun atau 4,65% dari PDB. Tahun ini, defisit anggaran ditargetkan mencapai Rp868,01 triliun atau 4,85% dari PDB.

Pembahasan

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan perpajakan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) salah satu penerimaan pajak yaitu dari Pajak Badan. Pajak penghasilan badan atau PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari badan usaha.

Badan usaha menjadi subyek atas pajak penghasilan badan. Contoh dari badan usaha yang menjadi subjek pajak diantaranya adalah:

1.         Badan berupa firma

2.         PT

3.         CV

4.         BUMN

5.         BUMD

6.         Koperasi

7.         BUT

8.         Dana pensiun

9.         Yayasan

10.       Ormas

11.       KIK

12.       Perkumpulan

13.       dan masih banyak lagi

Sementara penghasilan dari badan tersebut menjadi objek pajaknya. Adapun yang dimaksud penghasilan badan diantaranya yaitu seperti:

1.         Laba usaha

2.         Royalti

3.         Hadiah, penghargaan

4.         Selisih kurs valuta asing

5.         Penghasilan usaha syariah

6.         Deviden

7.         Keuntungan penjualan ataupun pengalihan harta

8.         Sewa

9.         Bunga (diskonto, premium, imbalan atas pengembalian utang)

10.       Penghasilan terkait pemanfaatan aset selain tanah maupun transfer jasa juga bangunan

11.       Surplus Bank Indonesia

12.       dan masih banyak lagi lainnya

Penghasilan-penghasilan tersebut bisa dilihat di laporan keuangan yang disusun perusahaan. Laporan keuangan perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan fiskal ketika laporan keuangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk membuat SPT PPh yang disampaikan ke kantor pajak. Hal ini disebabkan laporan keuangan perusahaan mengacu pada standar akuntansi keuangan (SAK), yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Secara umum, rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak (WP) karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersial atau akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak.

Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan pembebanannya dapat dibedakan dua macam, yaitu: Beda Tetap (Permanent Differences) dan Beda Waktu (Timing Differences).

Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Contohnya: biaya penyusutan, biaya sewa dan pendapatan laba selisih kurs.

Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai usaha mencocokan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan UU perpajakan.

Proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh Wajib Pajak yang berbentuk perusahaan. Rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan dalam Laporan keuangan Komersial, antara lain:

1.         Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh Final.

2.         Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.

3.         WP mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto.

4.         WP menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak.

5.         WP mengeluarkan biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh Final dan pendapatan yang dikenakan PPh non Final.

Jenis Koreksi Fiskal

1.         Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial atau dengan secara fiskal.

2.         Koreksi fiskal dibedakan menjadi 2 yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan Koreksi negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang.

3.         Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal.

Penyesuaian Fiskal Positif

1.         Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota

2.         Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, dengan pengecualian tertentu, yaitu:

a.         cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;

b.         cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

c.         cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;

d.         cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

e.         cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan

f.          cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009)

3.         Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, dengan pengecualian tertentu (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 167/PMK.03/2018)

4.         Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan

5.         Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, dengan pengecualian tertentu, yaitu:

a.         sumbangan penanggulangan bencana nasional

b.         sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia

c.         biaya pembangunan infrastruktur sosial

d.         sumbangan fasilitas pendidikan

e.         sumbangan pembinaan olahraga

(lihat PP 93 tahun 2010)

6.         Pajak penghasilan

7.         Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham

Penyesuaian Fiskal Positif (lihat formulir 1771-I)

a.         Sanksi administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

b.         Selisih penyusutan komersial > penyusutan fiskal;

c.         Selisih amortisasi komersial > amortisasi fiskal;

Penyesuaian Fiskal Negatif

1.         Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal;

2.         Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal;

Syarat Sumbangan dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (PP 93/2010)

1.         Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya;

2.         pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;

3.         didukung oleh bukti yang sah;

4.         lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

5.         Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya

6.         Sumbangan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi apabila sumbangan dan/atau biaya diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

Biaya Pengobatan

1.         Biaya pengobatan yang dibayar langsung ke RS, dokter, dan apotek, merupakan pemberian kenikmatan kpd pegawai, tdk dapat dikurangkan (non deductible expense) dan bukan Objek PPh Pasal 21.

2.         Cth: Koperasi memiliki klinik, pegawai dan keluarganya berobat tanpa membayar ? kenikmatan ? non deductible

3.         Penggantian pengobatan, pemberian uang pengobatan, atau pemberian tunjangan pengobatan ? deductible, dan merupakan Objek PPh Pasal 21.

Penutup

Dengan membayar pajak tepat pada waktunya, peningkatan sarana yang dapat mendukung kestabilan negara bisa dilakukan untuk membantu memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.

Daftar Pustaka

1.         UU No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

2.         Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 167/PMK.03/2018

3.         Peraturan Perpajakan  93 tahun 2010

4.         Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009

5.         Peraturan Menteri Keuangan .96/PMK.03/2009

6.         Surat Edaran-02/PJ.42/2002