PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 (Bagian 2)

Oleh Lina Nurlaela

(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Garut/Tim Pendamping SMK Pusat Keunggulan) 

[email protected]

 

Abstrak

Pajak (taxes) menjadi andalan negara dalam sumber penerimaan dalam APBN, sehingga regulasi perpajakan harus dibuatkan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak.

Tujuan pemerintah selalu membuat regulasi perpajakan sebagai dasar hukum penarikan pajak kepada wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan supaya tidak menimbulkan permasalahan dalam pemungutan pajak.. 

Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan. Aturan terbaru yang mengatur pajak ini adalah Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2021

Implementasi peraturan perpajakan penting dipelajari oleh personal, konsultan pajak, karyawan perusahaan dan mitra bisnis untuk menghitung besaran kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

 

Kata Kunci: Pajak Pengahsilan, Wajib Pajak Badan

Pendahuluan

Dalam tujuan pendirian suatu perusahaan tentunya mempunyai rentasi bisnis yaitu untuk mendapatkan laba (profit oriented) dari usaha yang dijalankan.

Menjalankan usaha sesuai dengan etika bisnis yang santun, tentu memberikan manfaat banyak bagi masyarakat seperti menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan produk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta perusahaan mampu membayar kewajiban kepada negara yaitu membayar pajak,

Pada tahun 2021, penerimaan pajak ditutup dengan hasil yang memuaskan, realisasi penerimaan pajak berhasil mencapai 103,90 persen dari target APBN 2021.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali harus bekerja keras dan fokus untuk memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Harapannya, semangat dari tercapainya penerimaan pajak pada tahun 2021 dapat menginspirasi kinerja penerimaan pajak tahun ini 2022.

Implemtasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 yang diterapkan pada PPh Badan merupakan upaya pemerintah memenuhi target perpajakan yang harus diterima oleh Negara..

Dengan berlakunya peraturan tersebut maka perusahaan atau badan usaha harus mengetahui perubahan besaran setoran pajak dan jenis penarikan perpajakan badan pada tahun 2022.

Dari sisi penerimaan pajak, hingga akhir Januari 2022  capaiannya tercatat sebesar Rp109,11 triliun atau 8,63 persen terhadap APBN tahun 2022.

Penerimaan pajak tersebut tumbuh 59,39 persen secara yoy. Secara nominal, penerimaan pajak utamanya berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) non-migas dan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM).

Pembahasan

Penerapan peraturan perpajakan nomor 7 tahun 2021 yang diberlakukan pada tahun 2022 harus dipelajari dengan baik oleh perusahaan atau badan karena sebagai dasar dalam membuat laporan keuangan perusahaan (Financial Statement), dimana didalamya ada kewajiban membayar pajak kepada negara.

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang menyediakan informasi terkait posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan dalam perusahaan yang memiliki manfaat untuk pengguna dalam kegiatan perusahaan atau badan.

Dengan di imlementasikan peraturan perpajakan diatas maka perusahaan harus mereview target laba bersih perusahaan setelah dikurangi pembayaran perpajakan.

Selain perusahaan yang harus mendalami implementasi peraturan perpajakan maka masyarakat yang bekerja di sektor industry atau perusahaan harus mengetahui aturan perpajakan terbaru karena bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan perusahaan.

Implementasi perpajakan berkaitan dengan imbalan, penyusutan fiscal, biaya entertainer, biaya promosi, pajak daerah dan restribusi daerah.

Berikut perlakuan perpajakan tahun 2022:

1.     Perlakuan biaya atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan
(PMK-167/PMK.03/2018)

a.     Natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan

b.     Penyediaan makanan/minuman bagi seluruh pegawai

c.     Imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu

d.     Natura dan kenikmatan yang menjadi keharusan dalam pekerjaan (sarana keselamatan kerja atau sifat pekerjaan mengharuskannya)

e.     Natura dan kenikmatan sebagai sarana keselamatan kerja dan sifat pekerjaan mengharuskannya meliputi:

·       Pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja

·       Pakaian seragam petugas keamanan

·       Sarana antar jemput pegawai

·       Penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya

·       Kendaraan untuk pegawai tertentu (dibebankan sebesar 50% untuk penyusutan, pemeliharaan, perbaikan)

2.     Penyusutan Fiskal

Handphone (telepon seluler), pager yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatannya/pekerjaannya:

a.     Atas biaya berlangganan atau pengisian pulsa à deductible 50%

b.     Atas biaya perolehan atau pembelian deductible 50% melalui penyusutan Kelompok I

Tabel Perhitungan Perpajakan

Masa Manfaat Tarif Penyusutan
Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Metode Tarif Penyusutan
		Garis Lurus	Saldo Menurun (2x tariff garis lurus
Bukan Bangunan
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
Bangunan
Permanen	20%	5%
Tidak Permanen	10%	10%
PENENTUAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD DITETAPKAN DENGAN PMK.96/PMK.03/2009

Cara Menghitung Penyusutan Fiskal

•           Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk hak berwujud sejak 1 Januari 2001, sebelumnya pada tahun dilakukannya pengeluaran

•           Harta yang masih dalam pengerjaan, sejak bulan selesainya pengerjaan tersebut.

•           Dengan persetujuan KPP (Dirjen Pajak), WP dapat memulai penyusutan sejak harta tsb digunakan atau menghasilkan

•           Dasar penyusutan fiskal ? harga perolehan tanpa dikurangi taksiran nilai residu.

•           Penyusutan dilakukan per jenis aktiva tetap

 

1.         Biaya Entertain

1.         Biaya entertainment atau jamuan dan sejenisnya dapat dikurangkan sebagai biaya dengan syarat:

2.         Benar-benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan usaha wajib pajak

3.         Dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh, yang memuat nomor urut, tanggal dan jenis entertainment, nama tempat, alamat, jumlah, nama relasi, posisi, nama perusahaan, jenis usaha.

 

4.         Biaya Promosi

1.         Biaya promosi yang dapat dikurangkan

a.         Biaya periklanan

b.         Biaya pameran produk

c.         Biaya pengenalan produk baru

d.         Biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk

2.         WP wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi

3.         Daftar nominatif minimal berisi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya PPh yang dipotong

4.         Jika tidak dibuatkan daftar nominatif, biaya promosi tidak dapat dikurangkan

 

5.         Pengeluaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah

(SE-02/PJ.42/2002)

1.         Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

2.         Berkaitan dengan biaya 3M atas objek pajak yang tidak dikenakan PPh final / tidak dihitung berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto/khusus;

3.         Bukan untuk sanksi berupa bunga, denda atau kenaikan.

a.         Mekanisme Perhitungan PPh Badan

b.         Untuk bisa mengetahui besaran pajak penghasilan yang harus dibayarkan, maka seorang pemilik usaha wajib mengetahui mekanisme penghitungannya.

c.         Di bawah ini, akan kami jelaskan beberapa mekanisme penghitungan terkait pajak penghasilan badan.

4.         Penghasilan kena pajak, diperoleh dari hasil pengurangan penghasilan neto fiskal oleh kompensasi dari kerugian fiskal. Adapun penghasilan neto fiskal ialah penghasilan WP dalam negeri baik dari usaha ataupun bukan. Sedangkan kompensasi kerugian fiskal, yaitu kerugian yang ditanggung oleh badan usaha. Dimana menurut pembukuan, kompensasi kerugian dapat diberikan dalam periode lima tahun berturut-turut.

5.         PPh yang terutang, didapatkan dari hasil perkalian penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku sejak 2010, tarif pajak sebesar 25%. Bisa lebih rendah 5% jika WP dalam negeri berbentuk PT, memiliki minimal 40% saham yang diperdagangkan di BEI. Tahun 2020-2021, tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22% dari penghasilan kena pajak. Untuk tahun 2022 rencananya akan turun lagi menjadi 20% dan bagi PT akan lebih rendah 3% dari tarif normal.

Setelah memahami mekanisme penghitungan di atas, selanjutnya masyarakat juga harus paham fungsi peredaran bruto bagi penghitungan pajak penghasilan badan. Peredaran bruto adalah keseluruhan penghasilan yang diterima oleh perorangan maupun badan usaha. Pada saat badan usaha tidak menerapkan pembukuan, maka penghitungan PKP menggunakan NPPN. NPPN atau Norma Penghitungan Penghasilan Netto dibagi dalam dua jenis menurut peredaran bruto. Pertama, NPPN untuk peredaran bruto sampai 50 milyar dan kedua untuk peredaran bruto di atas 50 milyar.

Dimana bagi peredaran bruto sampai 4,8 miliar menurut UU pasal 17 ayat 2 (a) dikenai 50% x tarif pajak yang berlaku. Jadi untuk bruto sampai 50 milyar, 4,8 milyar dikalikan 50%x tarif pajak, sedang sisanya langsung dikalikan tarif pajak yang berlaku. Untuk bruto di atas 50 milyar akan dihitung sesuai ketentuan tanpa ada pengurangan tarif pajak.

Penutup

Pemerintah setiap tahunnya dalam menyusun APBN selalu mengalami kenaikan besaran APBN dimana besaran penerimaan APBN selalu di prioritaskan bersumber dari perpajakan.

Untuk mendapatkan dana APBN dari perpajakan, pemerintah membuat regulasi perpajakan sebagai dasar hukum penarikan perpajakan. 

Dengan membayar pajak tepat pada waktunya, peningkatan sarana yang dapat mendukung kestabilan negara bisa dilakukan untuk membantu memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia.

 

Daftar Pustaka

1.         APBN Kita 2022, Kinerja dan Fakta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2.         UU No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

3.         Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 167/PMK.03/2018

4.         Peraturan Perpajakan 93 tahun 2010

5.         Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009

6.         Peraturan Menteri Keuangan .96/PMK.03/2009

7.         Surat Edaran-02/PJ.42/2002