Pajak Penghasilan Pasal 21

Oleh Lina Nurlaela, S.E., M.Si.

(Fakultas Ekonomi Universitas Garut)

Menurut Mardiasmo (2019), “Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.” Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983.

Menurut Resmi, Siti (2017), Pajak penghasilan pasal 21 yang biasa disebut PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa atau aktivitas sang wajib pajak orang dalam negeri. PPh Pasal 21 dipotong, disetor serta dilaporkan sang pemotong pajak yaitu: pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana purna tugas, badan, perusahaan dan penyelenggara aktivitas. PPh Pasal 21 yang sudah dipotong kemudian disetorkan secara sahih kepada pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan berasal suatu pemberi kerja adalah pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berkaitan.

A.        Pemotonga PPh Pasal 21

Pembayaran PPh 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang memiliki kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER/-16/PJ/2016 adalah sebagai berikut:

1.         Pemberi Kerja

Pemberi kerja yang diperbolehkan menjadi pemotong pajak terdiri atas:

•           Orang pribadi atau badan

•           Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh biaya yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya.

2.         Bendahara atau Pemegang Kas Pemerintah

Ini termasuk bendahara atau pemegang kas Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.

3.         Dana Pensiun

Pihak pemotong dana pensiun meliputi badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

4.         Orang Pribadi

Orang pribadi yang boleh memotong pajak adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:

•           Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai ketidakseimbangan sehubungan dengan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri.

•           Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai ketidakseimbangan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.

•           Honorarium, komisi, fee, atau tunjangan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang.

5.         Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggara kegiatan ini termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan serta membayarkan honorarium, hadiah, atau penghargaan apapun kepada Wajib Pajak dalam negeri.

B.        Wajib Pajak PPh Pasal 21

Wajib Pajak PPh 21 adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan tarif pajak PPh Pasal 21. Wajib Pajak tersebut terbagi menjadi 6 kategori sebagai berikut:

1.         Pegawai

Pegawai merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan kerja. Adapun pegawai ini terbagi menjadi dua kategori yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

2.         Penerima Pesangon

Mereka adalah para penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.

3.         Bukan Pegawai

Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan. Termasuk bukan pegawai adalah:

•           Tenaga ahli seperti dokter, arsitek, akuntan, dan lainnya

•           pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, film bintang, sinetron bintang, dan seniman lainnya

•           olahragawan

•           penasihat, pembina, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator

•           pengarang, pengarang, dan penerjemah

•           pemberi jasa dalam segala bidang

•           agen iklan

•           pengawas atau pengelola proyek

•           pembawa pesan atau perantara

•           petugas penjaja barang dagangan

•           petugas dinas luar asuransi

•           distributor perusahaan MLM atau  direct selling

4.         Komisaris

Mereka adalah anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

5.         Mantan Pegawai

Mantan pegawai adalah para pekerja yang sudah tidak terikat kerja lagi dengan instansi tempatnya bekerja.

6.         Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan yang terkena tarif pajak PPh 21 ialah mereka yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, meliputi:

•           peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, dan perlombaan lainnya

•           peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja

•           peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu

•           peserta pendidikan dan pelatihan

•           peserta kegiatan lainnya

C.        Indikator Perhitungan PPh Pasal 21

Sebelum belajar lebih jauh mengenai cara perhitungan PPh 21, terlebih dahulu mari kita mengenal 4 elemen dalam perhitungan PPh 21 berikut ini.

1.         Biaya Jabatan

Biaya jabatan merupakan biaya yang harus dikeluarkan selama 12 bulan oleh Wajib Pajak yang berhubungan dengan pekerjaan. Besaran biaya jabatan ini yaitu 5% dari penghasilan bruto selama setahun atau maksimal Rp 500.000 per bulan atau Rp 6.000.000 per tahun.

2.         Biaya Pensiun

Biaya pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto selama setahun atau paling tinggi Rp 200.000 per bulan atau Rp 2.400.000 per tahun.

3.         BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Program BPJS Kesehatan mewajibkan seluruh warga negara Indonesia agar memiliki asuransi kesehatan. Untuk para pekerja, iuran BPJS Kesehatan ditetapkan sebesar 1% dari pendapatannya. Adapun program BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak 1 Juli 2015. Selain dua program tersebut, masih ada lagi empat program jaminan sosial tenaga kerja yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun ( JP). Iuran yang harus dikeluarkan pekerja setiap bulannya untuk setiap jaminan yaitu 2% untuk JHT, 1% untuk JP, 0,24% untuk JKK, dan 0,3% untuk JK.

D. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah nilai pengurang dari penghasilan bruto wajib pajak. Berdasarkan peraturan yang berlaku, berikut adalah tarif PTKP terbaru:

 E.    Tarif Pajak Penghasilan 21

Beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar perhitungan PPh 21 menurut UU No 7 Tahun 2021:

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21:

Nugraha bekerja di Universitas Garut. Ia memperoleh gaji sebulan beripa gaji pokok Rp. 8.000.000. Nugraha juga membayar uang pensiun sebesar Rp. 100.000. Nugraha sudah menikah tapi belum punya anak. Penghitungan PPh 21 adalah:

Daftar Pustaka

Mardiasmo, (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV Andi Offset

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 dan/atau PPH Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi

Pemerintahan Indonesia (2021). Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2021, No 246. Sekretariat Negara, Jakarta

Resmi, S. (2017). Perpajakan : Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.