PAJAK UNTUK KEADILAN ATAU HEDONISME ASN?

Oleh Hasbulllah Fudail

(Alumni Perencanaan Kebijakan Publik UI)

Seruan pembankangan untuk tidak membayar pajak menjadi trending topik dalam pemberitaan  media sosial sepekan terakhir. Pernyataan Mantan Ketua PB NU Said Akil Siraj mengancam  untuk menyerukan kepada para kiai untuk tidak membayar pajak jika aparat Negara (pejabat pajak) tidak mengelola pajak dengan baik. "Keputusan para kiai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan menempuh sikap tegas, warga NU tidak usah bayar pajak, waktu itu," kata Said dalam video di Instagram pribadinya, Selasa, 28 Februari 2023.

Kegalauan para tokoh masyarakat untuk melakukan pembankangan membayar pajak menjadi lampu merah bagi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Setelah ancaman tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengunjungi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Tsaquf (Gus Yahya) di kediaman pribadi di kawasan Menteng Jakarta. Dalam silaturahmi tersebut, ia memohon dukungan dari seluruh masyarakat khususnya warga NU untuk terus berpartisipasi membangun Indonesia melalui pajak.

“Kami hari ini bersilaturahmi untuk mengajak kita semua, khususnya masyarakat NU, untuk terus berpartisipasi melaksanakan pembangunan nasional dan menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak,” kata Suryo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis pekan silam.

Harus dipahami bahwa organisasi NU atau para tokoh di NU sangat mempunyai pengaruh yang besar ke level umat (grass root) jika mengajak untuk mendukung atau membangkang pada suatu kebijakan pemerinatah. Ekonom Indef atau Institute for Development of Economics and Finance, Eko Listiyanto mengatakan pernyataan Said Aqil agar warga NU tak usah bayar pajak jika diselewengkan merupakan peringatan bagi pemerintah.

Ancaman beberapa tokoh masyarakat untuk melakukan pembakangan pajak tidak bisa dianggap angin lalu dan tidak mengancam kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Jika  pembangkangan ini dilakukan pasti akan sangat berdampak pada penerimaan Negara dari sektor pajak yang saaat ini sangat besar kontribusinya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN mencapai rata-rata di atas 80%. Berdasarkan APBN 2020, pajak berkontribusi besar terhadap pendapatan negara sebesar Rp1.865,7 triliun yang berarti pajak menyumbang 83,54% dari total pendapatan negara (Rp2.233,2 triliun).

Pajak untuk Keadilan dan Pembangunan

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati pernah berkata bahwa pajak itu untuk keadilan. Yang tidak memiliki pendapatan, tidak terkena pajak dan yang pendapatannya sedikit yang ada juga sedikit, begitu pula sebaliknya. Harus dipahami bahwa pajak menjadi instrumen Negara untuk memungut sebahagian penghasilan wajib pajak masuk ke rekening Negara dan selanjutnya akan distribusikan untuk membiayai pembangunan dan pemerintahan. Besarnya  beban pajak bagi wajib pajak dilakukan secara proporsional, bahwa makin besar penghasilan wajib  pajak, maka besar tarif pajaknya juga akan semakin besar.

Jadi sesungguhnya pajak menjadi mekanisme untuk mendistribusikan keadilan  bagi masyarakat, terutama bagi yang tergolong kurang mampu atau miskin agar keadilan ekonomi bisa  berlangsung di tengah masyarakat.

Dengan mencuatnya kasus Rafael maka muncul adagium di masyarakat bahwa pajak diambil dari orang miskin untuk dinikmati orang kaya, sementara zakat diambil dari orang kaya untuk membantu orang miskin.

Di tengah kondisi kasus ini, pemungutan pajak di Indonesia tidak terlepas dari masalah. Banyak permasalahan perpajakan yang berujung pada ketidakpatuhan karena sebaliknya kondisi perpajakan saat ini membutuhkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Hal ini dibuktikan dari oleh angka tax ratio yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak terhadap Produk Domestic Bruto (PDB).

Kementerian Keuangan mencatat, tax ratio alias rasio perpajakan Indonesia mencapai 10,4% pada 2022. Meningkat dibandingkan posisi tax ratio 2021 yang sebesar 9,11%. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu. Tax ratio Indonesia saat ini masih jauh dari level ideal, sebab setidaknya rasio pajak di suatu negara harus mencapai angka 15% agar menjadi negara yang berkesinambungan dalam hal pendanaan untuk berbagai program pembangunannya, demikian Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan.

Mengutip quote dari Benjamin Franklin: The only certain things in life are death and taxes. Lebih jelasnya: satu-satunya hal yang pasti dalam hidup adalah kematian dan pajak. Jika tidak ada pajak, bagaimana nasib negara kita? Walaupun juga harus diakui bahwa tidak semua Negara  mewajibkan adanya pajak untuk warganya. Negara-negara yang mempunyai sumber penghasilan yang berlimpah baik dari sumber daya alam maupun pariwisata dan lainnya, maka pemungutan pajak dari warganya hampir tidak ada seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Monaco.

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

Fakta mengenai fungsi pajak sebagai anggaran negara dapat dilihat dari penerimaan negara dimana lebih 80% berasal dari pajak. APBN dikatakan baik apabila penerimaan utamanya bersumber dari pajak yang terlihat dari kepatuhan pajak. Di sini dapat disimpulkan keberlangsungan pembangunan nasional bergantung dari pajak. Logikanya, pembangunan nasional sifatnya berkelanjutan, begitu juga pajak.

Hedonisme Aparatur Sipil Negara 

Di tengah perjuangan sebagian besar bangsa Indonesia untuk hidup bertahan akibat pandemi serta kepatuhan masyarakat membayar pajak ternoda oleh  segelintir ASN atau Pejabat Kemenkeu dengan mempertontonkan hidup penuh hedonism. Hedonisme adalah istilah berasal dari bahasa Yunani "Hedone" berarti kesenangan. Jadi apa itu hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. 

Perilaku hedone dari para ASN menyebabkan Presiden Joko Widodo meminta secara tegas kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) agar dapat disiplin dalam menghilangkan sifat hedonisme. Demikian disampaikan Presiden dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 2 Maret 2023.

“Saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, terhadap pemerintah. Hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian, penegak hukum lainnya, dan birokrasi yang lainnya. Kalau seperti itu menurut saya pantas rakyat kecewa,” tegas Presiden.

Kehidupan hedon dari para ASN dan pejabat khususnya di Dirjen Pajak dan Bea Cukai di                 Kemenkeu menjadi kesekian kalinya disorot publik. Kaus Gayus Tambunan pegwai pajak yang mempunyai harta berlimpah dengan hanya golongan 3 di dirjen pada tahun 2000 menjadi realitas   kehidupan mewah dari para peetugas pajak. Jangankan di luar penjara, bahkan dalam penjara pun Gayus bisa pelesiran ke Bali menonton tenis lapangan dengan menyogok para petugas  lembaga pemasyarakatan.

Belakangan publik menyoroti pejabat eselon III Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang kerap pamer harta dan diketahui memiliki harta tak wajar, kebetulan keduanya bekerja di dua instansi di bawah Kemenkeu.

Sungguh luar biasa hasil kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana telah memblokir lebih dari 40 rekening milik Rafael Alun Trisambodo. "Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya debit/kredit lebih dari Rp 500 miliar, dan kemungkinan akan bertambah," kata Ivan kepada awak media, Selasa (7/3/2023).

Walaupun juga harus diakui, bahwa tidak seluruhnya ASN yang mencapai lebih 4,3 juta jiwa orang saat ini mempunyai kehidupan berpoya-poya alias hedon. Ada kecenderungan dengan meningkatnya kesejahteraan para ASN hasil reformasi birokrasi dengan peningkatan berbagai tunjangan kinerja membuat tingkat kehidupan ASN semakin lebih baik khususnya ASN di Kementerian Keuangan yang pertama kali menerapkan tunjangan kinerja.

Dengan kejadian ini kita berharap agar semangat masyarakat untuk membayar pajak tidak berkurang dalam rangka mendistribusikan keadilan ekonomi masyarakat. Sementara di sisi lain  aparat ASN khususnya para petugas pemungut pajak dan bea cukai dapat bekerja lebih profesional dengan penuh integritas.