PAK, Sebuah Upaya

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

(Praktisi Pendidikan)

PAK adalah singkatan dari Pendidikan Anti Korupsi. PAK adalah sebuah ikhtiar anti korupsi yang dimulai dari dimensi yang sangat mendasar yakni dimensi layanan pendidikan. Tindak koruptif, manipulatif, dan ketidakjujuran sangat luar biasa masif terjadi dalam realitas kehidupan sosial kita, dalam berbagai jentik kehidupan.

Berbagai tindak atau upaya kuratif, persuasif tidak berhasil dengan baik. Mentalitas dan budaya koruptif tetap “unggul” mengangkangi nilai-nilai kejujuran. Jujur adalah sebuah mentalitas yang “tak laku” dalam dinamika kehidupan sosialita kita. Padahal kejujuran adalah sebuah keagungan mentalitas Sang Manusia dan menjadi sisi mulia terpenting.

Faktanya bisa jadi, orang jujur malah dianggap ajur atau ngelantur. Sungguh sangat menyedihkan realitas masifnya budaya koruptif di negeri kita. Tentu saja terjadi di semua dimensi, baik dimensi layanan publik maupun dimensi non publik. Padahal negeri kita masyarakatnya sangat terlihat religius. Apa yang diimani, dikata, dan ditindakkan tidak konsisten dengan nilai-nilai yang dianut.

Sungguh mentalitas koruptif ini sangat dominan dalam kehidupan sosialita kita. Bangsa kita akan memiliki masa depan yang suram bila mentalitas koruptif ini terus berkembang dan tidak ada upaya segera dan mendasar dalam melawan atau meminimizenya. Sebuah bangsa atau negara akan bangkrut bila tidak ada upaya-upaya  mengentaskan mentalitas koruptif.

Fakta sejarah mengatakan hebat dan kuatnya tembok besar China akhirnya bisa ditembus dengan menyuap para penjaganya. Kuatnya manajemen VOC dalam menguasai perdagangan di Nusantara dapat diporakporanda karena pegawainya terserang mental koruptif. Artinya tidak ada kekuatan manajerial dan pertahanan bila mental koruptif masih ada.

Bahkan bukankah kekuatan Orde Baru zaman Soeharto yang berjaya 32 tahun, akhirnya ambruk karena koruptif. Diksi KKN menjadi sangat populer di zaman Soeharto. Tidak ada kekuatan kepemimpinan di negara mana pun bila ada  tindak koruptif di dalamnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat menyadari ini dan keluarnya Peraturan Gubernur No. 60 tahun 2019, Pendidikan Antikorupsi merupakan bagian dari implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai proses penguatan sikap anti korupsi dalam diri peserta didik. Dimulai dari peserta didik yang akan menjadi warga negara masa depan dan tentu warga masyarakat Jawa Barat.

Jawa Barat memulai dari anak didik. Ini satu tindakan persuasif edukatif yang menyasar pada entitas manusia yang akan hidup dewasa. Sebelum dewasa dan “menjadi” masyarakat masa depan, mereka harus dibentuk dan dihabituasi dengan nilai-nilai dan perilaku anti korupsi. Ini sangat penting dan strategis.

Ada yang mengatakan, “Mendidik manusia dewasa yang sudah “menjadi” sangatlah sulit karena sudah terbentuk”. Beda dengan mendidik manusia yang belum terbentuk atau belum dewasa. Masih belum menjadi.

Fase pembentukan ini alangkah baiknya “diintervensi” dengan edukasi dan karakter integriti yang dominan. Tentu saja tidak hanya teori, kata-kata dan jargon formalistik, melainkan keteladanan dan pengalaman integriti yang harus dialami  setiap person anak didik.

Termasuk dalam dinamika PPDB. Bila orangtua, kepala sekolah, anak didik “terlibat” tindak koruptif dalam PPDB sangat bahaya. Bahaya bagi mentalitas masa depan anak didik. Bila anak didik menyaksikan permufakatan kolutif dalam PPDB adalah biasa dan selalu terjadi dari tahun ke tahun. Sangat bahaya! Bisa jadi anak didik saat dewasa akan melakukan hal yang sama. Duplikatif.

PPDB adalah sebuah momen yang harus dimanfaatkan sebagai upaya edukasi kolektif publik. Orangtua, kepala sekolah, guru, anak didik dan semua orang dewasa harus taat aturan, normatif. PPDB adalah wahana edukasi kolektif kejujuran semua pihak. PPDB adalah momen seksi yang bisa dimanfaatkan juga untuk menolak budaya antikorupsi.

Bila dalam PPDB faktanya masih ada oknum dari praktisi pendidikan, politisi, birokrat, legislatif, yudikatif dan tif tif yang lain, tentu tak elok. Momen-momen layanan publik rutinan sejenis PPDB bisa jadi alat ukur integriti kolektif publik. PPDB sebenarnya bisa jadi ajang edukasi kolektif publik. Bukan malah menjadi “transaksi” non integriti publik. PPDB sebaiknya zero dari tindak melawan nilai-nilai integriti.

Selanjutnya setelah PPDB zero dari budaya koruptif maka anak didik, dididik dengan pelajaran PAK. Pendidikan Anti Korupsi dimulai dari sekolahan, dari ruang kelas. Ini sangat penting. Pepatah bijak mengatakan, “Realitas kehidupan duniawai kita tersambung dengan realitas ruang kelas”. Apa yang terjadi di ruang-ruang kelas akan menjelma kelak di ruang-ruang publik.

Ketidakmudahan membumikan PAK adalah tantangan edukasi di Jawa Barat. Bila entitas kepala sekolah, guru saat menjadi PNS atau menjabat terkait dengan suap, KKN dan kongkalingkong, ini beban masa lalu. Ada KKN saat menjadi kepala sekolah dan saat guru menjadi PNS, tentu sebuah dilematika. Kita (kepala sekolah dan guru) harus menjadi duta integritas tapi masa lalu pernah KKN, tentu tak mudah.

Implementasi PAK di dunia pendidikan akan lebih ringan digerakkan bila guru, kepala sekolah tidak punya pengalaman masa lalu dalam jerat KKN. Namun apa pun yang terjadi, pernah terjadi dan kejadian dalam realitas GTK, PAK harus dan wajib diimplementasikan di semua sekolahan di Jawa Barat secara masif dan proaktif. Wajib! Mulai dari diri sendiri, hari ini dan jangan pernah berhenti!