PAK KADISDIK, KAPAN KAMI MAU DILANTIK?

“Nuhun, ari Abdi mah enjoy wae, ngan rerencangan mah hawatos seueur anu kawitna kepsek atanapi wakasek di sakolana jd teu gaduh job. Ngalanggur malah aya anu tos teu gaduh jam ngajar”.

Hawatos Cawas tos 7 sasih teu wae acan dilantik. Anu abot nandanganna mah eta rerencangan di sakola nu sok olok olok SELAMAT PAGI PAK PENGAWAS sok nyentug kana manah.

BANDUNG, beritadisdik.com – Dua larik status masuk ke WA moderator dari dua calon pengawas (cawas) sekolah jelang webinar pendidikan dihelat, Sabtu (18/7/2020). Walau bernada gurau, pesannya terang: ada ketidaknyamanan, kegundahan, kegelisahan dengan posisi yang tidak jelas.

Perasaan gundah itu, dilontarkan bisa jadi mewakili 127 orang calon pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Jawa Barat yang nasibnya sudah 7 bulan tergantung akibat ketidakjelasan pelantikan.

Mereka seolah serempak bertanya kepada pemimpin panutan: Pak Kadisdik, Kapan Kami Mau Dilantik?

Pengawas sekolah adalah orang pilihan. Status pengawas sekolah tidak ujug-ujug disandang. Ada serangkaian seleksi yang mesti ditempuh.

Menurut Cawas Angkatan 2019, Apar Rustam Ependi, 6 September 2019 adalah awal dibukanya seleksi bakal calon pengawas SMA, SMK, dan SLB, yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Jawa Barat. Saat itu, Kepala Dinas Pendidikan Jabar dijabat Dr Ir Dewi Sartika MSi.

Pendaftarnya cukup antre: ada 600 orang. Mereka mengikuti seleksi administrasi, seleksi substansi, OJT, IST sampai pada uji kompetensi.

“Dasar rekruitmen tersebut adalah Permen PAN RB No 21 Tahun 2010 dan Perdirjen GTK Kemdikbud No 24907/B.B13/GK/2018. Dari dua dasar hukum yang menjadi landasar rekrutmen tersebut sangat jelas tidak menggunakan produk peraturan atau keputusan daerah,” ungkap Apar, lewat paparan artikelnya di medikomonline.com, 10 Juli 2020.

Dijelaskan, dari 600 pendaftar saat itu, terpilihlah 127 orang yang mendapat STTPL dengan menyandang status calon pengawas. Pada perkembangannya Apar merasa besyukur. Lantaran ada sepoi angin segar yang menyatakan seluruh cawas akan sesegera mungkin dilantik. Wacananya, pelantikan akan digelar akhir tahun 2019. Lalu berubah ke awal Januari, tembus ke awal Februari. Hingga beberapa bulan tak kunjung ada kepastian informasi.

Sekitar bulan Maret 2020, jelas Apar, terhembuslah informasi melalui Kabid GTK Disdik Jabar Drs Asep Suhanggan MSi. Asep mengungkapkan, pelantikan para cawas terkendala Keputusan Gubernur.

Setelah itu, ungkap Ketua SEGI Kabupaten Garut ini, berbulan-bulan menunggu dengan sama sekali tidak ada kepastian hukum.

H Dedi Supandi STP MSi Berkomitmen

Lebih jauh Apar mengungkapkan, pasca dilantiknya Kepala Dinas Pendidikan yang baru, H Dedi Supandi STP MSi terungkaplah bahwa ada persoalan formasi yang tidak nyambung antara kebutuhan di lapangan dan Keputusan Gubernur. Yang menjadi pertanyaan adalah dari manakah didapat angka 127? Apakah angka 127 ini tiba-tiba muncul? Apa yang mendasari proses rekruitmen ini sehingga muncul angka 127? Bagaimanakah komposisi jenjang kepengawasan dari 127 ini? Ternyata pertanyaan-pertanyaan di atas harus dijawab oleh perangkat hukum daerah berupa pergub dan kepgub yang selama dalam proses rekruitmen sama sekali tidak dibawa-bawa. “Sungguh proses seleksi yang tidak memiliki kepastian hukum,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan H Dedi Supandi STP MSi mengakui ada formasi pengawas yang tidak sesuai dengan Kepgub juga harus diselaraskan dengan Kemendikbud dan Menpan-RB. Ia juga tidak paham mengapa sampai terjadi. Namun demikian, menyikapi persoalan pelantikan pengawas sekolah, Dedi dengan tegas menyatakan berkomitmen akan menyelesaikannya.

“Saya berkomitmen akan menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Dan itu menyangkut hajat orang banyak,” tutur Dedi saat menyampaikan materi pada webinar pendidikan bertajuk “Langkah Konkret Meraih Jabar Juara Lahir Batin Bidang Pendidikan yang digelar Tim Media Fokus Pendidikan Jawa Barat, Sabtu (18/7/2020).

Dikatakan, saat ini pihaknya segera mendesak Kemendikbud dan Menpan untuk penetapan calon pengawas agar dibuka sesuai dengan usulan.

“Kemarin saya sudah rapat dan insyaAllah hari Rabu akan kita lakukan langsung kepada pemerintah pusat agar segera ada jawaban untuk pelantikan dari pengawas,” ujar Dedi seraya menegaskan kalau dilama-lama merasa kasihan kepara para cawas. Lantaran kata Dedi, “Bisa saja, nanti di tahun depan sudah di umur yang tidak sesuai dengan UU. Nanti lagi dia tidak bisa dilantik pengawas karena masalah umur.”