Pakar Sampaikan Masukan untuk Peta Jalan Pendidikan Indonesia

BANDUNG, beritadisdik.com – Para pakar pendidikan yakni Prof. Dr. Hafid Abbas (UNJ), Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.H., M.H., M.Si. (UPI), dan Yudi Latif, P.hD menyampaikan masukan mengenai Peta Jalan Pendidikan Indonesia pada acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPR RI, Selasa (17/11/2020) di Ruang Rapat Komisi X DPR RI.

Pada RPUD yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti dan dihadiri 16 Anggota Panja Peta Jalan Pendidikan tersebut, para pakar menyampaikan beberapa saran dan masukan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan kajian komparatif dan replektif dalam perumusan Peta Jalan Pendidikan yang memasukkan standardisasi, assessment, akuntabiltas, kelayakan sekolah dan kampus, guru/dosen dan kepemimpinan pendidikan, dukungan masyarakat, dan pembiayaan dalam perumusan Peta Jalan Pendidikan;

2. Pendidikan harus dilihat seluas-luasnya bukan kanya sekadar sekolah tetapi lebih luas kepada peningkatan pertanian, peternakan dan perdagangan agar tak ada lagi pengangguran, menghidupkan kembali kesenian pribumi dan traadisi, menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dan membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa;

3. Menijau kembali kebijakan merdeka belajar, kampus merdeka dan program turunannya antara lain: Program Organisasi Penggerak (agar kebijakan ini menjawab kebutuhan riil dan permasalahan pendidikan serta kesesuaian dengan ketenuan peraturan perundang-undangan;

4. Kebijakan desentralisasi pendidikan tetap dilanjutkan dan disempurnakan;

5. Seluruh tahapan dalam program yang disusun dalam Peta Jalan Pendidikan harus mencerminkan dan berlandaskan Pancasila dan amanah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Peta Jalan Pedidikan menjadi panduan dalam perencanaan pembangunan pendidikan agar tepat, terarah, dan berkelanjutan. Terkait hal tersebut, Peta Jalan Pendidikan harus memiliki bentuk landasan hukum yang tepat yang akan dilaksanakan lintas kementerian dan pemerintah daerah;

7. Peta Jalan Pendidikan merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), sehingga rentang waktu Peta Jalan Pedidikan harus sesuai dengan rentang waktu RPJP yaitu 20 tahun;

8. Peta Jalan Pendidikan harus menjawab permasalahan mendasar bidang pendidikan yang belum sepenuhnya terselesaikan dan tantangan bonus demogafi Indonesia emas 2045;

9. Pembangunan bidang pendidikan sebaiknya diatur dalam satu undang-udang yang bersifat mengatur semua, yang memasukkan juga isi dari beberapa undang-undang yang terkait bidang pendidikan antara lain UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi dll;

10. Peta Jalan Pendidikan memperhatikan ketercapaian standar nasional pendidikan serta menambahkan satu standar terkait digitalisasi pendidikan sehingga menjadi Sembilan Standar Pendidikan Nasional;

11. Beberapa substansi dalam Peta Jalan Pendidikan yang perlu direvisi adalah (i) berdasarkan kondisi riil (keberadaan) dan arah perubahan; (ii) kriteria Pelajar Pancaasila; (iii) keragaman, kompleksitas ruang, orang, dan peradaban, politik pendidikan di Idonesia perlu menerapkan kebijakan asimetri antara lain: desentralisasi parsial, rasio kecukupan, memberi peran kepada pihak swasta/komunitas LSM yang berpengalaman untuk membantu daerah 3T, bantuan kepada sekolah swasta dengan semangat money follow students, meningkatkan mutu pendidkan vokasi, otonomi kepada perguruan tinggi dibarengi dengan badan pengawas khusus yang independen, relevansi pendidikan dengan tantangan pembangunan.

Sementara itu, Panja Peta Jalan Pendidikan Komisi X DPRRI menyampaikan pandangan antara lain:

1. Konsep Peta Jalan Pendidikan yang dirumuskan oleh Kemendikbud RI harus memiliki landasan hukum dan kajian akademik, sehingga perlu dilakukan perubahan secara fundamental baik dari sisi filosofis, sosiologis maupun yuridis, termasuk di antaranya rumusan mengenai “Pelajar Pancasila” yang banyak mengandung kontradiksi dalam terminologinya;

2. Mendesak Kemendikbud RI untuk melibatkan para pakar secara intensif dalam merumuskan Peta Jalan Pendidikan, sehingga rumusan yang ada tidak parsial dan sesuai dengan konteks keindonesiaan;

3. Mendorong Kemendikbud untuk mengkaji kembali program turunan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang menjadi bagian dari Peta Jalan Pendidikan yang memiliki potensi melanggar dari sisi etika, moral, dan hukum;

4. Peta Jalan Pendidikan belum mencerminkan substansi Undang-Undang Sisdiknas, oleh karena itu Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud menyusun Peta Jalan Pendidikan yang sejalan dengan amanah Undang-Undang Sisdiknas;

5. Mendorong penerapan nilai-nilai Pacasila sebagai tujuan akhir dari perumusan Peta Jalan Pendidikan. Siswa yang menerapkan nilai-nilai Pancasila secara utuh, yaitu prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial dalam implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara;

6. Mendesak Kemendikbud agar menata ulang proses perumusan alur landasan hukum Peta Jalan Pendidikan agar sesuai dengan hierarki perundang-undangan;

7. Mendorong untuk menerapkan kebijakan yang asimetri dalam menjawab permasalahan dan pembangunan pendidikan;

8. Mendorong Kemendikbud untuk memperhatikan keragaman budaya, kondisi geografis Indonesia, dukungan terhadap daerah perbatasan, dalam penyusunan Peta Jalan Pendidikan;

9. Mendorong Kemendikbud untuk menyusun rencana aksi yang jelas dan terukur pada Peta Jalan Pendidikan, sehingga dapat mencapai tujuan mecerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.