Pakta Integritas dan Dilema Moral Guru: Antara Formalitas dan Kepercayaan

Oleh Aulia Sukendar

(Kepala Sekolah TKIT Karakter Maharani Putri)

Hari-hari terakhir mengikuti pelatihan dan berujung dengan ujian, saya duduk termenung di antara tumpukan modul, lembar evaluasi, dan satu dokumen yang membuat hati saya terusik: surat pakta integritas. Di atas kertas itu tertulis janji untuk sanggup tidak menyebarkan soal baik berupa naskah ataupun memfoto soal, sanggup tidak membuka sumber informasi saat ujian, sanggup mengerjakan ujian sendiri tanpa dilakukan oleh oranglain, sanggup tidak mengerjakan ujian peserta lain atau membantu mengerjakan peserta lain serta sanggup menaati tata tertib ujian termasuk tidak melakukan pelanggaran/kecurangan selama ujian daring. Dan sanksinyapun tidak masin-main yaitu tidak boleh mengikuti ujian selamanya. Beberapa pernyataan yang seharusnya sudah menjadi bagian dari jiwa kami sebagai seorang guru. Tapi mengapa harus dituliskan dan ditandatangani? Apakah integritas kami diragukan?

Pertanyaan itu menggelayut di benak saya, dan mungkin juga di benak banyak guru lain yang tengah menjalani pelatihan serupa dan akan menjalani ujian. Di satu sisi, pakta integritas bisa dipandang sebagai bentuk komitmen moral. Di sisi lain, ia bisa terasa seperti formalitas yang dingin, seolah sistem tidak percaya sepenuhnya pada kami.

Guru, dalam pandangan masyarakat, adalah sosok yang ideal: pendidik, pembimbing, dan panutan. Namun, realitas di lapangan tidak selalu seindah harapan. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai kasus yang mencoreng citra profesi guru—dari manipulasi nilai, ketidakhadiran tanpa alasan, hingga pungutan liar di lingkungan sekolah. Meski kasus-kasus ini tidak mencerminkan keseluruhan profesi, mereka cukup untuk menggoyahkan kepercayaan publik.

Di tengah tuntutan profesionalisme dan sorotan media, guru sering kali berada di persimpangan antara idealisme dan realitas. Gaji yang belum sepenuhnya layak, beban kerja yang tinggi, serta tekanan administratif membuat sebagian guru tergoda untuk mengambil jalan pintas. Di sinilah integritas diuji.

Namun, apakah semua guru layak dicurigai? Tentu tidak. Mayoritas guru bekerja dengan tulus, penuh dedikasi, dan berjuang di tengah keterbatasan. Maka, ketika sistem mengharuskan kami menandatangani pakta integritas, muncul rasa janggal. Bukankah kejujuran dan tanggung jawab adalah bagian dari etos kerja kami sejak awal.

Pakta integritas, secara konsep, adalah pernyataan tertulis yang menyatakan komitmen seseorang terhadap nilai-nilai etika dan profesionalisme. Dalam dunia birokrasi, dokumen ini sering digunakan untuk mencegah penyimpangan dan memperkuat akuntabilitas. Namun, dalam konteks guru, efektivitasnya patut dipertanyakan.

Apakah tanda tangan di atas kertas mampu mencegah pelanggaran etika? Apakah guru yang berniat tidak baik akan berubah hanya karena menandatangani pakta? Ataukah ini hanya menjadi simbol formalitas yang tidak menyentuh akar persoalan?

Sebagian guru menganggap pakta integritas sebagai bentuk penghinaan halus. Seolah-olah sistem tidak percaya pada moralitas kami, dan perlu ada dokumen untuk “mengikat” kami. Padahal, integritas tidak tumbuh dari tanda tangan, melainkan dari budaya yang menghargai, membina, dan memberi teladan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan isu integritas guru menjadi sorotan:

1.         Transparansi dan Akuntabilitas yang Lemah

Di banyak daerah, sistem pengawasan terhadap kinerja guru masih lemah. Ketika tidak ada mekanisme evaluasi yang adil dan transparan, penyimpangan bisa terjadi tanpa konsekuensi.

2.         Tekanan Ekonomi dan Sosial

Gaji guru, terutama honorer, sering kali tidak mencukupi kebutuhan hidup. Dalam kondisi seperti ini, godaan untuk mencari tambahan penghasilan dengan cara yang tidak etis bisa muncul.

3.         Budaya Formalitas dalam Birokrasi Pendidikan

Banyak kebijakan pendidikan yang bersifat administratif dan formal, tanpa menyentuh substansi. Pakta integritas bisa menjadi bagian dari budaya ini—lebih fokus pada dokumen daripada pembinaan karakter.

4.         Ketimpangan antara Harapan dan Realitas

Guru dituntut untuk menjadi teladan, namun sering kali tidak diberi dukungan yang memadai. Ketimpangan ini menciptakan frustrasi dan bisa berdampak pada sikap profesional.

Ketika integritas guru diragukan, dampaknya sangat luas:

•           Menurunnya Kepercayaan Masyarakat

Orang tua dan masyarakat menjadi skeptis terhadap sistem pendidikan. Mereka mulai mempertanyakan apakah anak-anak mereka benar-benar dibimbing oleh sosok yang bisa dipercaya.

•           Tergerusnya Martabat Profesi

Guru bukan lagi dipandang sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”, melainkan sebagai pekerja biasa yang bisa saja menyimpang. Ini merusak semangat dan kebanggaan profesi.

•           Hubungan yang Dingin antara Guru dan Sistem

Ketika guru merasa tidak dipercaya, hubungan dengan institusi pendidikan menjadi formal dan transaksional. Tidak ada lagi rasa memiliki atau keterlibatan emosional.

•           Generasi Pendidik yang Apatis

Guru muda yang melihat ketidakpercayaan sistem bisa tumbuh menjadi pendidik yang apatis, hanya menjalankan tugas tanpa semangat.

Jika tujuan pakta integritas adalah membangun budaya etis, maka pendekatannya harus lebih mendalam. Guru tidak butuh dokumen, tapi butuh pembinaan karakter, teladan dari pemimpin, dan sistem yang adil.

Beberapa langkah yang bisa diambil:

•           Pembinaan Etika secara Berkelanjutan

Pelatihan guru harus mencakup pendidikan karakter dan etika profesional, bukan hanya materi pedagogik.

•           Teladan dari Atas

Kepala sekolah, pengawas, dan pejabat pendidikan harus menjadi contoh integritas. Budaya etis dimulai dari atas.

•           Sistem Evaluasi yang Adil dan Transparan

Kinerja guru harus dievaluasi secara objektif, dengan indikator yang jelas dan proses yang terbuka.

•           Peningkatan Kesejahteraan

Guru yang sejahtera lebih mungkin menjaga integritas. Kesejahteraan bukan hanya soal gaji, tapi juga penghargaan dan perlakuan yang manusiawi. 

•           Dialog dan Keterlibatan

Guru harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Ketika merasa dihargai, mereka akan lebih bertanggung jawab.

Integritas adalah nilai yang tumbuh dari dalam, bukan sesuatu yang bisa dipaksakan lewat dokumen. Pakta integritas mungkin punya niat baik, tapi jika tidak disertai pembinaan dan penghargaan, ia hanya akan menjadi formalitas yang hampa.

Sebagai guru, saya percaya bahwa mayoritas dari kami bekerja dengan hati. Kami mendidik bukan karena pakta, tapi karena panggilan jiwa. Maka, jika sistem ingin memperkuat integritas, mulailah dengan kepercayaan. Karena kepercayaan adalah fondasi dari segala komitmen moral.

Di sudut ruangan di Ciherang, 27 September 2025