Pancasila … di Manakah?

Oleh Anggi Cayanati

(Guru SMAN 2 Telukjambe Timur Karawang/KACI)

Pancasila merupakan satu kesepakatan luar biasa dari para pemimpin bangsa Indonesia. Pancasila telah menjadi sebuah ideologi nyata bagi bangsa Indonesia. Ideologi yang digali dari bumi dan masyarakat Nusantara. Ideologi yang tumbuh ratusan tahun yang lalu dalam sanubari dan relung hati masyarakatnya.

Penjelasan para Founding Fathers kita dalam pidato sidang BPUPKI adalah bagaimana membangun negara Indonesia atas dasar negara yang digali dari kedalaman ruh dan hati rakyat dan masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bangsa, adat istiadat, budaya, dan agama. Pemikiran para pemimpin bangsa yang mengutamakan dasar negara Indonesia harus merupakan akar budaya dan agama masyarakat Indonesia sehingga mampu mempersatukan semua perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila telah disepakati menjadi dasar negara dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang oleh Ir. Soekarno disebut sebagai Philosofiche grondslag atau weltanschauung yang berarti dasar negara.

Kalau boleh berpendapat, kini tak ada lagi mendengar gembar-gembor mengenai Pancasila setelah sekian lama tidak terdengar, seperti tidak ada yang peduli. Hal ini bisa jadi sebagian dampak yang saat ini pandemi Covid-19 terus menyebar di Indonesia.

Pancasila yang hanya dianggap sebagai simbol negara Indonesia. Simbol burung garuda yang setiap bagiannya mempunyai dan mengandung makna tersendiri. Bulu leher, bulu sayap dan bulu ekornya masing-masing mempunyai arti yakni hari Proklamasi (17-8-1945). Kemudian lambang yang terdapat di dalam tubuhnya yang merupakan perisai, masing-masing juga mempunyai arti tersendiri. Begitu pula dengan tulisan yang terdapat pada pita, juga mempunyai arti.

Dulu pada masanya Pak Habiebie pernah menyampaikan bahwa Pancasila tengah tersandera dalam lorong yang sunyi, disebabkan oleh proses globalisasi dalam berbagai aspek. Selain itu, dalam pandangannya, penuntutan hak asasi manusia tak diikuti dengan pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Terdapat perkembangan hak asasi manusia yang tidak diimbangi dengan kewajiban asas manusia. Harusnya diimbangi dengan kewajiban. Selain itu, nilai Pancasila menjadi pudar karena lonjakan pemanfaatan teknologi informasi. Informasi amat berpengaruh dalam bangsa ini, tapi juga rentan terhadap manipulasi informasi.

Secara filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan obyektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan YME. Setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam proses pelaksanaan sistem pemerintahan, politik dan demokrasi dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Lalu pada kenyataannya?

Di mana Pancasila? Di mana nilai-nilai luhur itu?

Sekarang ini, Pancasila hanya ada di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Negara yang katanya merupakan kesatuan bangsa yang bernama Republik Indonesia. Dia hanya dijadikan pajangan, slogan, alat politik dan alat pencitraan dari para elit politiknya.

Korupsi merajalela di mana-mana, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, akibat dari kerakusan para pejabat (tinggi) negara semakin tak terkendali. Semangat pragmatisme adalah dewanya. Kepentingan politik jangka pendek adalah segala-galanya. Hak-hak rakyat dirampas, kekerasan terjadi di mana-mana. Agama malah dimanfaatkan dan diperalat untuk memenuhi nafsu-nafsu setan itu. Lo…kok jadi amarah? Mohon maaf jika penulis tersulut...emosi jiwa. Seyogianya kita fahami bahwa sila-sila Pancasila secara filosofis tidak berdiri sendiri, saudara…melainkan merupakan satu kesatuan sistem yang merangkai semua hasrat dan kebiasaan, budaya, serta nafas kehidupan kebangsaan Indonesia sehingga menjadi sebuah aturan, norma, hukum dan tata kelola masyarakat, bangsa dan negara yang adil, sejahtera, aman, sentausa dalam bingkai negara persatuan Indonesia. Sekali lagi penulis tekankan sebuah aturan, fahamkan!?

Ambil sebuah contoh riil di masyarakat, sejenak penulis bergumam sambil kening berkerut, pertanyaannya apakah etis kalau pengadilan menganggap bersalah orang lanjut usia yang memunguti buah yang jatuh dari pohon orang lain, sama bersalahnya dengan koruptor yang merugikan rakyat miliaran rupiah? Sikap mafia hukum bukan saja kontradiktif dengan fungsi hukum sebagai pengawal keadilan, tetapi jelas sangat tidak etis. Saya ulang sangat tidak etis, sangat tidak etis.

Coba kita tengok, para wakil rakyat yang bermusyawarah di MPR, mereka yang duduk melalui Golongan Politik atau Partai Politik (Parpol) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau melalui Utusan Daerah, atau pula melalui Golongan Fungsional dari kelompok-kelompok profesi, duduk bersama untuk menyatakan hak-hak asasi, kewajiban dan tanggung-jawab yang sama, tidak ada diskriminasi antara satu dan yang lainnya, berembuk bersama membahas persoalan dan kepentingan bangsa dengan jujur, adil, baik dan benar sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Kemerdekaan Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Sebuah ekspresi pemahaman, penjiwaan dan penerapan jiwa Nusantara, jiwa Gotong Royong.

Selain para Wakil Rakyat, para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara sebagai pengabdi dan pengayom rakyat, juga hadir di dalamnya. Mereka semua diharapkan bahkan dituntut untuk secara demokratis, mereka bersama membuat ketetapan berupa Arah Kebijakan bersama dalam mengatur dan mengelola pemerintahan negara serta memecahkan masalah -masalah nasional untuk kemaslahatan bersama, yang harus dilaksanakan, dihormati dan dijaga oleh semua Aparatur Negara dan segenap lapisan dan golongan masyarakat Rakyat Indonesia.

Kini kita hanya mampu mengelus dada, jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang tergambarkan di atas sudah menjadi masa lalu, sudah menjadi sejarah, sebuah kenangan suram perjalanan kita bernegara. Tidak sekali dua kali esensi demokrasi Indonesia seperti terungkap di atas, mengalami pergeseran-pergeseran yang serius sejak selepas perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan 1945-1949.

Kini Indonesia seperti sedang sakit, sakit yang parah. Komplikasi terjadi. Namun anak bangsa selalu berdoa dan berharap Indonesia miliki martabat dan derajat setinggi mungkin, kita yang hanya mampu berteriak, yang selalu mengukir negeri dengan kebaikan, berjuntai kebaikan. Salam Pancasila. ***