Penulis: Fatimah Zahrani, Shinta Azzahra Putri YB, dan Yiyin Wahidatul MWL

Ilustrasi
Penulis:
Fatimah Zahrani, Shinta Azzahra Putri YB, dan Yiyin Wahidatul MWL
Pancasila
sering ditempatkan sebagai konsep filosofis yang abstrak dalam dunia
kedokteran. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa nilai-nilainya justru
menjadi solusi konkret untuk krisis moral yang melanda praktik kesehatan di
Indonesia. Pengabaiannya telah memicu disorientasi etika, sementara
penerapannya yang sistematis dapat mengembalikan harkat martabat pelayanan
kesehatan.
Kemanusiaan
yang Beradab vs Komersialisasi Data Pasien
Fakta
yang terungkap dari Komisi Informasi Pusat (2023) mengenai perdagangan data
medis pasien bukanlah pelanggaran privasi biasa. Ini adalah bentuk
dehumanisasi yang mengkhianati Sila Kedua. Pasien direduksi menjadi komoditas
dalam spreadsheet, tubuh dan rahasianya diperjualbelikan untuk
keuntungan marketing. Fenomena ini berjalan paralel dengan maraknya paket
kesehatan “premium” yang mengukuhkan kesenjangan. Sila Kedua
menuntut agar martabat manusia tak boleh dinilai oleh angka di tagihan. Praktik
yang beradab adalah praktik yang memandang pasien sebagai subjek yang utuh,
bukan sumber pendapatan. Fakta ini memperkuat tesis bahwa tanpa fondasi
Kemanusiaan yang beradab, kemajuan teknologi justru menjadi alat eksploitasi.
Persatuan
dan Permusyawaratan vs Ego Sektoral dalam Krisis
Pandemi
COVID-19 menjadi ujian nyata. Fakta menunjukkan fragmentasi respons:
penimbunan APD oleh oknum, ketidakselarasan kebijakan pusat-daerah, dan
informasi yang simpang siur. Ini adalah kegagalan Sila Ketiga dan Keempat.
Prinsip Persatuan menuntut solidaritas nasional yang terwujud dalam distribusi
sumber daya yang adil. Sementara itu, Permusyawaratan dalam pengambilan
keputusan etis, seperti prioritas pasien di ICU yang overload sering kalah oleh
hierarki atau kepentingan politik. Studi dari tim etik rumah sakit di Jawa
Timur (2022) menunjukkan bahwa keputusan yang dihasilkan dari musyawarah
multidisiplin (dokter, perawat, ahli etika, perwakilan keluarga) menghasilkan
alokasi yang lebih diterima dan transparan. Fakta ini membuktikan bahwa krisis
kesehatan nasional hanya bisa diatasi dengan semangat gotong royong dan
kebijaksanaan kolektif, bukan dengan pendekatan yang tersekat-sekat.
Keadilan
Sosial sebagai Pengukur Utama, Bukan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Kesehatan
Keberhasilan
sistem kesehatan suatu bangsa harus diukur dari tingkat keadilannya, bukan dari
laba perusahaannya. Fakta defisit BPJS Kesehatan yang kronis (BPK, 2023)
dan kesenjangan mutu layanan antara daerah (Laporan Ombudsman, 2022)
adalah indikator gagalnya Sila Kelima. JKN sebagai implementasi nyata keadilan
sosial masih terjebak dalam masalah eksekusi. Lebih parah, akses terhadap
keadilan saat terjadi malpraktik juga timpang. Putusan Etik KKI menunjukkan
bahwa pasien dari kalangan terdidik dan mampu lebih berdaya dalam proses
pengaduan dibandingkan pasien dari kelompok marginal. Ini menciptakan dua
sistem hukum: satu untuk yang kaya dan satu untuk yang miskin. Oleh karena itu,
fokus kebijakan kesehatan harus bergeser dari mendorong investasi rumah sakit
mewah kepada penguatan layanan primer dan perlindungan hukum bagi kelompok
rentan.
Ketuhanan
dan Kearifan Lokal sebagai Penyaring Dilema Bioetika Global
Prinsip
bioetika Barat yang sekuler sering kali tidak memadai untuk konteks Indonesia.
Kasus kehamilan surrogasi komersial, penelitian genomik pada populasi
adat, atau batasan hidup-mati (euthanasia) menimbulkan dilema
kompleks. Pancasila, dengan Sila Pertama sebagai fondasi, menyediakan kerangka
untuk merumuskan kebijakan yang menghormati nilai religius dan kearifan lokal
tanpa tertutup pada perkembangan ilmiah. Contohnya, PerMenKes tentang
Reproduksi Berbantu harus mempertimbangkan fatwa MUI dan nilai-nilai budaya,
sambil tetap menjamin keselamatan pasien. Dalam riset, prinsip
"Persatuan" dan "Permusyawaratan" menuntut adanya community
consent (persetujuan komunitas) di samping persetujuan individu, terutama
dalam penelitian yang melibatkan masyarakat adat tertentu. Fakta ini
menunjukkan bahwa Pancasila dapat memperkaya etika kedokteran global dengan
perspektif komunitarian dan spiritual yang khas Indonesia.
Kesimpulan: Dari Filosofi ke Instrumen
Aksi
Fakta-fakta
kasus menunjukkan bahwa krisis etika dalam kedokteran Indonesia —mulai dari
komersialisasi, kesenjangan, hingga ego sektoral— berakar pada terputusnya
rantai antara nilai Pancasila dan tindakan operasional. Pancasila bukan sekadar
hiasan dinding di ruang tunggu rumah sakit, melainkan sistem operasi etika
yang wajib dijalankan.
Integrasi
yang dibutuhkan bersifat instrumental dan akuntabel:
1.
Instrumentalisasi: Mengembangkan modul "Pancasila dalam Keputusan
Klinis" untuk pendidikan berkelanjutan dokter, dengan studi kasus nyata.
2.
Institusionalisasi: Memperkuat kewenangan dan komposisi Komite Etik
Rumah Sakit dan Komite Etik Penelitian Kesehatan agar secara eksplisit
mencerminkan perwakangan nilai-nilai Pancasila (misalnya, melibatkan tokoh
agama/adat).
3.
Akuntabilitas: Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) perlu memasukkan
pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila yang berdampak pada pasien sebagai
pertimbangan dalam putusan disiplin profesi.
Dengan
pendekatan ini, Pancasila akan menjadi penuntun nyata bagi profesi kedokteran
untuk tetap maju secara ilmiah, namun berperikemanusiaan, adil, dan beradab
dalam setiap tindakannya.
Sumber
Fakta dan Referensi:
1. Komisi Informasi Pusat. (2023). Laporan
Investigasi Kebocoran dan Perdagangan Data Pasien di Fasilitas Kesehatan.
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2023).
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPJS Kesehatan.
3. Ombudsman Republik Indonesia. (2022). Laporan
Ketimpangan Akses dan Mutu Layanan Kesehatan Dasar.
4. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
(2020-2023). Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
5. Kementerian Kesehatan RI. (2021). Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Reproduksi dengan Bantuan.
6. Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2023). Fatwa
tentang Panduan Etika Kedokteran Islam.