Paradoks Akreditasi Siapa yang Lebih Didengar?

Oleh H. Nanang S.H.

(Ketua Dewan Pendidikan Kab. Garut)

Pagi itu, halaman sebuah sekolah menengah di kota kecil Jawa Barat penuh sesak oleh orang tua. Ada yang datang sejak subuh, ada yang rela berpanas-panasan demi satu tujuan memastikan anaknya mendapat kursi di sekolah yang dianggap paling bergengsi. Menariknya, sekolah tersebut tidak berstatus Akreditasi A, melainkan hanya B. Sementara itu, sekolah lain yang sudah mengantongi label Akreditasi A Unggul justru tampak sepi pendaftar.

Situasi ini menggambarkan sebuah paradoks dalam dunia pendidikan akreditasi resmi dari negara tidak selalu sejalan dengan persepsi masyarakat.

Di atas kertas, akreditasi menunjukkan mutu terbaik. Namun di lapangan, masyarakat lebih percaya pada cerita, pengalaman, dan reputasi yang berkembang di lingkungan mereka.

Maka, pertanyaan pun muncul dalam pendidikan kita, siapa sebenarnya yang lebih didengar BAN PDM dengan hasil akreditasinya, atau masyarakat dengan persepsinya?

Bagi banyak orang tua, kata akreditasi sering terdengar, tapi tidak selalu dipahami.

Sederhananya, akreditasi adalah rapor resmi sekolah.

Negara menilai kelayakan dan mutu sekolah melalui lembaga yang ditunjuk BAN PDM

Akreditasi bertujuan memastikan bahwa sekolah tidak hanya berdiri, tetapi juga memberikan layanan pendidikan yang layak. Ada empat tujuan utama:

1.     Menjamin mutu pendidikan di setiap sekolah.

2.     Memberikan dasar kebijakan bagi pemerintah, misalnya soal bantuan dan pembinaan.

3.     Memberi informasi kepada masyarakat tentang kualitas sekolah.

4.     Mendorong sekolah agar terus meningkatkan kualitas.

Artinya, akreditasi bukan sekadar formalitas administratif. Ia adalah bagian dari upaya negara untuk memastikan semua anak Indonesia mendapat pendidikan yang adil dan berkualitas.

Dulu, akreditasi sering diidentikkan dengan tumpukan dokumen laporan kegiatan, daftar inventaris, atau berkas administrasi. Banyak guru bahkan harus begadang hanya untuk menyiapkan bukti fisik yang ditagih oleh asesor.

Namun, zaman berubah. Sejak lahirnya Instrumen Akreditasi 2025 (IA 2025), pendekatan akreditasi disederhanakan sekaligus diperkuat. IA 2025 hadir sebagai penyempurnaan dari IASP 2020 dengan semangat baru lebih sederhana, fokus pada mutu pembelajaran, dan berorientasi pada hasil belajar siswa.

Beberapa ciri utama IA 2025:

1.     Berbasis Bukti Nyata

Tidak lagi menilai dari berkas semata, tetapi dari data nyata hasil asesmen nasional, portofolio pembelajaran, hingga prestasi siswa.

2.     Menekankan Proses dan Hasil Belajar

Akreditasi tidak hanya melihat gedung atau sarana, tetapi bagaimana guru mengajar, bagaimana siswa belajar, dan bagaimana hasilnya terlihat.

3.     Menilai Tata Kelola dan Kepemimpinan

Kepala sekolah dan guru menjadi fokus penting: bagaimana mereka memimpin, mengelola, dan mengembangkan sekolah.

4.     Melibatkan Pemangku Kepentingan

Orang tua, komite sekolah, bahkan masyarakat sekitar ikut dilibatkan dalam menilai mutu.

5.     Adaptif terhadap Perubahan Zaman

Sekolah diberi ruang untuk menunjukkan inovasi, baik melalui teknologi, pembelajaran berbasis proyek, maupun kerja sama dengan dunia industri.

Dengan IA 2025, akreditasi diharapkan lebih otentik dan relevan, bukan sekadar formalitas.

Meski akreditasi sudah diperbarui, pertanyaan klasik tetap muncul untuk apa sebenarnya akreditasi itu?

Jawabannya akreditasi berfungsi sebagai jaminan mutu, dasar kebijakan, sumber informasi publik, sekaligus motivasi sekolah.

Sayangnya, fungsi terakhir sering melemah. Tidak jarang akreditasi hanya dipandang sebagai syarat administrasi. Sekolah mengejar nilai A semata, tanpa benar-benar menjadikan akreditasi sebagai cermin untuk memperbaiki diri.

Paradoks Akreditasi dan Persepsi Masyarakat

Nah, di sinilah paradoksnya. Mengapa masyarakat kadang lebih percaya pada reputasi sekolah daripada pada nilai akreditasi?

1.     Masyarakat Lebih Percaya pada Reputasi

Orang tua lebih mendengar cerita alumni, melihat prestasi siswa, atau sekadar mengikuti kabar yang berkembang di lingkungan sekitar.

2.     Akreditasi Teknis, Masyarakat Emosional

BAN PDM menilai dengan instrumen baku. Orang tua menilai dengan perasaan apakah guru ramah, apakah anak betah, apakah sekolah punya kegiatan menarik.

3.     Label vs Realitas

Tidak sedikit sekolah berakreditasi A yang unggul secara administrasi, tapi kurang terasa mutunya di kelas. Sebaliknya, ada sekolah berstatus B atau C yang justru melahirkan banyak siswa berprestasi.

4.     Kurang Sosialisasi

Hasil akreditasi jarang diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Akibatnya, masyarakat lebih percaya pada kabar mulut ke mulut.

5.     Branding Sekolah Lebih Menonjol

Beberapa sekolah populer karena branding punya ekstrakurikuler keren, lokasi strategis, atau pimpinan yang visioner. Faktor ini tidak muncul dalam rapor akreditasi.

Tidak heran, akhirnya banyak orang tua lebih mengandalkan “rapor sosial” daripada “rapor resmi negara.”

Siapa yang Lebih Didengar?

Jika kita jujur, jawabannya jelas masyarakat lebih didengar.

Keputusan orang tua dalam memilih sekolah untuk anaknya lebih menentukan masa depan sekolah ketimbang nilai akreditasi.

Akreditasi tetap penting, tetapi dalam praktik sehari-hari, reputasi sosial sering kali lebih kuat pengaruhnya.

Apa yang Harus Dilakukan?

Agar paradoks ini tidak terus berlanjut, diperlukan langkah-langkah yang bisa menyelaraskan hasil akreditasi dengan persepsi masyarakat.

1.     BAN PDM Lebih Transparan

Hasil akreditasi harus dikomunikasikan dengan bahasa sederhana. Misalnya: “Akreditasi A karena 80% lulusan diterima di perguruan tinggi negeri”.