Pasundan Berdiskusi Jilid IX: “Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara, Perlukah?"

Oleh M Arpan

(Kepala Staf Kajian Isu Strategis)

Dalam kegiatan ini kita dari Gema Pasundan mengundang pemateri TB Hasanuddin selaku anggota Komisi I DPR-RI dan juga sebagai Pansus Ibu Kota Negara (IKN).

TB Hasanuddin menjelaskan bahwa sejarah Ibu Kota Negara Republik Indonesia hasil dari warisan kolonial Belanda dari pengembangan kota pelabuhan Jayakarta pada tahun 1619 dan diberi nama Batavia oleh kolonial Belanda pada 4 Maret 1621. Setelah itu, saat Jepang menduduki Indonesia nama Batavia pun berubah menjadi Jakarta hingga kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 menjadi Ibu Kota Negara. 

Pada Tahun 1945 – 1949 status ibu kota Negara sempat berpindah ke D.I. Yogyakarta. Lalu secara de jure baru ditetapkan sebagai Ibu Kota NKRI melalui Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961, UU PNPS No. 2 Tahun 1961 serta melalui UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut TB Hasanuddin, melihat Jakarta sekarang menjadi titik sentral bagi perkembangan Indonesia yang hampir 50% lebih, baik itu di bidang ekonomi, pendidikan, industri, dan sebagainya. Namun di balik hal itu banyak juga yang menjadi polemik Jakarta sekarang sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. Banyak permasalah yang terjadi hingga Pemerintah mengeluarkan opsi atau rencana untuk pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia.

Dari mulai Jakarta sebagai kota dengan kepadatan penduduk yang kian meningkat, di perkirakan ada 11,25 juta jiwa pada Juni 2021 berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Selain itu Jakarta dikenal sebagai salah satu kota termacet di Indonesia juga menjadi indikator yang diperhitungkan. Juga udara Jakarta dan sumber kekayaan alam yang ada di dalam nya sudah hampir semua tercemar. Sebanyak 61% air sungai, 57% air waduk, dan 12% air tanah telah tercemar berat (Penelitian LIPI, 2019). Selain itu melihat dari pada letak geoglogis Jakarta itu dihimpit oleh dua gunung yang statusnya masih aktif dan melihat potensi ketinggian dataran Jakarta berpotensi mengalami bencana besar seperti banjir dan lainnya. Hal itu pun menjadi sebuah pertimbangan yang besar kenapa Ibu Kota negara harus dipindahkan.

Melihat itu semua maka pemerintah mempertimbangkan pemindahan Ibu kota negara. Dampak apa saja yang munkin akan terjadi dengan pemindahannya ibu kota negara ini? Di antaranya, mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terkhusus di wilayah timur Indonesia, menjadikan IKN sebagai tata kelola ruang berkelanjutan serta memperkecil potensi bencana alam yang berdampak bagi Ibu Kota Negara.

Inilah hasil dari diskusi yang kami gelar mengenai urgensi pemindahan ibu kota. Kami akan selalu memberikan ruang-ruang pencerdasan untuk mahasiswa, pemuda dan masyarakat guna menjadi penerang dalam kegelapan.