PBB dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia

Oleh UNU NURAHMAN

Pengawas SMA KCD Wilayah VIII Disdik Provinsi Jawa Barat

Dosen FIB Unsap Sumedang

Pada setiap tanggal 24 Oktober, seluruh bangsa di dunia memperingati Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau dikenal dengan nama United Nations Day. Ini terkait dengan Piagam PBB (United Nations Charter) yang ditandatangani pada 26 Juni 1945 di San Francisco, Amerika Serikat oleh 50 negara pendiri. Piagam tersebut mulai berlaku secara resmi pada 24 Oktober 1945, setelah diratifikasi oleh negara-negara pendiri, termasuk lima anggota tetap Dewan Keamanan: Amerika Serikat, Uni Soviet (Rusia), Inggris, Prancis, dan Tiongkok.

Adapun tema peringatan tahun ini tahun 2025 adalah “Promoting Peace, Unity, and Global Partnerships.” yang menenkankan pentingya 3 hal esensial yaitu perdamaian, persatuan dan kemitraan global. Perdamaian memberikan penegasan kembali tujuan utama PBB sejak awal: mencegah perang, menyelesaikan konflik secara damai, dan menjaga keamanan internasional. Persatuan bermakna ajakan seluruh bangsa untuk melampaui perbedaan dan bekerja sama menghadapi tantangan global seperti krisis iklim, konflik, kemiskinan, dan ketidaksetaraan serta mendukung. Sedangkan kemitraan global merupakan dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG ke?17: Partnerships for the Goals dan mendorong kolaborasi antara negara, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Pada 28 September 1950, Indonesia resmi menjadi anggota ke-60 PBB. Keanggotaan Indonesia di PBB memiliki makna strategis tidak hanya menguatkan posisi dan wibawa Indonesia di dunia internasional dan menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita Pembukaan UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial tetapi juga memberi kesempatan bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam isu global seperti pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs) dimana SDDs ke 4 yaitu Pendidikan Berkualitas atau Pendidikan Bermutu.

Pendidikan Bermutu Untuk Semua

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah Menteri Abdul Mu’ti memiliki visi “Pendidikan Bermutu Untuk Semua”. Visi tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk penyandang difabel dan yang berada di daerah terpencil, terbelakang, dan masyarakat adat. Begitu pula warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pendidikan bermutu adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa. Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, pendidikan bermutu tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi keharusan untuk menciptakan generasi yang berdaya saing. Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan pendidikan berkualitas atau pendidikan bermutu yang mengedepankan akses pendidikan yang inklusif, setara, dan berkualitas bagi semua sebagai salah satu  tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs).

PBB sangat mendukung pendidikan bermutu di Indonesia. Hal ini tercermin melalui berbagai program seperti kolaborasi dengan UNESCO, kemitraan dengan UNICEF dan dukungan dari UNDP serta mitra lainnya. UNDP terlibat dalam penguatan sistem pendidikan berbasis data dan inklusivitas, Mendukung pengembangan kebijakan berbasis evidence-based policy making dan bekerja sama dalam penyediaan akses pendidikan digital dan pelatihan vokasi untuk remaja dan pemuda.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – Badan PBB yang berfokus pada pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan aktif mendukung kebijakan pendidikan di Indonesia, termasuk kurikulum, pelatihan guru dan kepala sekolah, dan literasi. Indonesia adalah anggota aktif dari berbagai forum pendidikan UNESCO seperti Global Education Monitoring (GEM) Report, dan Education for Sustainable Development (ESD). Sejak tanggal 20 November 2023, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi ke-10 yang diakui Konferensi Umum UNESCO setelah bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis.

Pendidikan Indonesia mendapat bantuan juga dari UNICEF (United Nations Children's Fund), sebuah badan PBB yang berfokus pada perlindungan hak-hak anak dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak serta wanita di negara berkembang. UNICEF berperan besar dalam membantu Pemerintah Indonesia merancang kebijakan inklusif, terutama bagi Anak-anak di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), Anak berkebutuhan khusus dan Anak terdampak bencana atau krisis Program bantuan yang dilaksanakan oleh UNICEF diantaranya Learning Passport yaitu Platform digital pembelajaran jarak jauh dan Asesmen Nasional dan pembelajaran berbasis kompetensi.

Untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, Kemendikdasmen sebagaimana tertulis di pasal 3 Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 menambahkan pendekatan pembelajaran m endalam (deep learning) sebagai kerangdasar kurikulum. Pendekatan ini menggabungkan aspek intelektual, emosional, spiritual, dan fisik dalam proses belajar serta berprinsip pada penciptaan pengalaman belajar yang berkesadaran (mindful learning), memberikan makna nyata bagi siswa (meaningful learning), dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan (joyful learning).

Dalam pelaksanaannya, pembelajaran mendalam bertumpu kepada 3 pengalaman belajar yaitu memahami (mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi), mengaplikasi (menerapkan pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual) dan merefleksi (mengevaluasi dan memaknai proses pembelajaran). Ini berbeda dari pembelajaran permukaan (surface learning) yang berfokus pada hapalan dan pemahaman dasar Kerangka pembelajaran mendalam sendiri terdiri dari 4 unsur yaitu praktik pedagogik, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital dan kemitraan pembelajaran.

Meskipun PBB tidak secara langsung menggunakan istilah pembelajaran mendalam dalam konteks pendidikan, akan tetapi konsep ini sangat sejalan dengan pendekatan yang diusung oleh beberapa badan di bawah PBB. Pembelajaran menurut UNESCO seharusnya membantu peserta didik untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang materi (bukan hafalan semata), mengasah kemampuan berpikir kritis dan reflektif, menumbuhkan empati, kerja sama, dan kesadaran global, siap menghadapi kompleksitas dunia nyata dan perubahan zaman serta mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama melalui pendidikan transformatif.

Refleksi

PBB memberikan dukungan strategis, teknis, dan finansial terhadap pendidikan di Indonesia melalui kerja sama erat dengan Kemdikdasmen atau sebelumnya Kemendikbudristek. Dukungan ini mencakup pengembangan kebijakan, pelatihan guru, pendidikan inklusif, hingga transformasi digital. Kontribusi PBB membantu Indonesia membangun sistem pendidikan yang lebih adil, tangguh, dan relevan dengan tantangan zaman

Dengan demikian maka akan terwujud pendidikan bermutu yang menghasilkan profil lulusan holistik: bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga kuat secara karakter dan kemampuan sosial, siap untuk menghadapi kompleksitas dan dinamika tantangan abad 21 serta menjadi generasi yang berintegritas, adaptif, dan siap berkontribusi positif di masyarakat. Kemendikdasmen kemudian merumuskannya dalam 8 Dimensi Profil Lulusan yaitu Keimanan dan Ketakwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kewargaan, Penalaran Kritis, Kreativitas, Kolaborasi, Kemandirian, Kesehatan dan Komunikasi untuk menyongsong Generasi Emas Indonesia tahun 2045***)