PCMB SPMB JABAR 2026: Apa yang Harus Disuarakan oleh Kepala Sekolah

Oleh Ade Munajat

Proses PCMB dan SPMB 2026 di Jawa Barat kembali menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan membawa harapan sekaligus tantangan nyata. Meski bertujuan meningkatkan transparansi dan mengurangi pungli, banyak orang tua mengeluhkan aplikasi yang kerap error “Failed to Fetch”, loading lambat, proses unggah dokumen yang rumit, serta dashboard yang kurang informatif. Di tengah situasi ini, suara kepala sekolah sebagai pemimpin di lapangan menjadi sangat penting.

Sebagai orang terdidik dan pihak yang paling merasakan dampak langsung di lapangan, kepala sekolah seharusnya tidak hanya menjadi pelaksana pasif, melainkan mitra strategis yang bersuara konstruktif.

Apa yang seharusnya disuarakan oleh Kepala Sekolah melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI)?

Kepala sekolah sepatutnya menyampaikan hal-hal berikut kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat:

• Kendala teknis dan pengalaman pengguna yang nyata di lapangan, seperti error berulang saat mengunggah dokumen (KK, akte, foto rumah dengan koordinat, SPTJM), sinkronisasi data yang lambat, serta pesan error yang kurang membantu.
• Beban kerja operator sekolah yang meningkat drastis karena banyak orang tua beralih ke verifikasi manual akibat aplikasi yang belum stabil.
• Kebutuhan perbaikan desain aplikasi agar lebih ramah, termasuk fitur Simpan Sementara, progress bar yang jelas, kompres file otomatis, dan optimalisasi untuk ponsel.
• Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya dukungan screen reader yang baik, teks alternatif pada gambar, kontras warna tinggi, dan navigasi yang mudah.
• Penguatan posko offline yang benar-benar terintegrasi dengan sistem daring, sehingga orang tua yang kesulitan secara online tidak perlu mengulang proses dari awal.
• Pentingnya menyeimbangkan semangat kompetisi prestasi dengan pembangunan ketangguhan (resiliensi) dan kemampuan kolaborasi siswa setelah proses seleksi.

Suara ini sebaiknya disampaikan secara kolektif, berbasis data, dan disertai rekomendasi solusi yang jelas, bukan sekadar keluhan.

Mengapa Suara Ini Sangat Dibutuhkan?

Kepala sekolah berada di garis depan. Mereka menyaksikan langsung kepanikan orang tua, antrean panjang di posko sekolah, serta beban tambahan yang ditanggung staf. Jika suara mereka tidak naik, Disdik berisiko mengira pelaksanaan berjalan lancar, padahal masih banyak friksi di lapangan.

Digitalisasi SPMB memang langkah maju. Namun, teknologi hanya akan bermakna jika dirancang untuk rakyat, bukan sebaliknya. Kepala sekolah memiliki peran moral dan profesional untuk memastikan prinsip ini terwujud.

Sebagai pemimpin sekolah, mereka bukan hanya mengelola satuan pendidikan, tetapi juga turut membangun kualitas sistem pendidikan Jawa Barat. Suara yang tenang, elegan, dan solutif dari MKKS serta AKSI akan sangat membantu mewujudkan SPMB yang lebih baik di masa mendatang, proses yang transparan, adil, dan manusiawi.

Mari kita dorong para kepala sekolah untuk terus bersuara dengan bijak. Karena pendidikan yang unggul membutuhkan pemimpin yang tidak hanya menjalankan tugas, tetapi juga berani memperbaiki sistem demi masa depan anak-anak kita.

Wargi Jabar, ada yang setuju?