PELAYANAN OPTIMAL IMIGRASI CIANJUR TERKENDALA SDM

Oleh Hasbullah Fudail

(Kepala Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat)

Proses transisi pelayanan keiimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 3 Non TPI Cianjur sejak diresmikan 2 Desember 2021 dirasakan sangat mendesak untuk segera ada solusi atas kendala SDM yang ada, karena sangat mempengaruhi tingkat pelayanan optimal. Jumlah ASN yang ada saat ini terdiri dari 12 orang staf termasuk pimpinan, sehingga ini menjadi persoalan urgen untuk diatasi.

Selain itu, Kantor Imigrasi Cianjur menjadi pionir dan role model unit pelaksana teknis pertama yang menerapkan hanya ada I pejabat struktural pimpinan didampingi pejabat tata usaha. Sementara untuk imigrasi kelas 3 kebutuhan ideal SDM antara 35 -35 orang.

Pemenuhan SDM ini sangat mendesak mengingat wilayah kerja Imigrasi Cianjur merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Barat setelah kabupaten Sukabumi serta meningkatnya aktivitas ekonomi berupa investasi dari luar negeri dan banyaknya warga negara asing yang bermukim di Cipanas serta melakukan perkawinan campuran.

Demikian disampaikan Denny Irawan Kepala Kantor Imigrasi Cianjur dalam diskusi tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan pengurus Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSHHAM) Kabupaten Cianjur yang didampingi oleh Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat selaku Pembina FPSH HAM Provinsi Jawa Barat, Jumat (22/04/2022).

Dalam diskusi tersebut, berbagai persoalan ditanyakan oleh para pelajar sekaligus Duta Hukum dan HAM kabupaten Cianjur seperti prosedur pembuatan pasport, bagaimana cara pemberian sanksi dan deportasi warga negara asing, pewarganegaraan bagi perkawinan campuran, diskresi perlakuan bagi warga negara asing dan lain-lain.

Acara ini dipandu dengan narasumber dari Imigrasi Cianjur yaitu Daniel Putra (Koordinator Tata Usaha), Achmad Julianto (Koordinator Pelayanan & Verifikasi Dokumen Keimigrasian) dan Ikhwan Suprihantoro (Koordinator Teknologi Informasi, Intelijen & Penindakan Keimigrasian).

Sementara Kepala Bidang HAM, menyampaikan banyaknya korban perdagangan manusia (trafficking) di Cianjur khususnya kaum perempuan dengan mengatasnamakan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Timur Tengah.