PELAYANAN PRIMA DAN BERMARTABAT (PPDB)

Oleh Iman Budiman

Pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Satuan pendidikan sebagai komponen dari sistem pendidikan, merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Sebagai penyelenggara pendidikan, sudah semestinya satuan pendidikan memperhatikan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan, dalam penyelenggaraan pendidikan dimulai dari kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sudah semestinya juga memperhatikan hak dan kewajiban warga Negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5, yaitu: setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus; dan setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Peserta didik, sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, perlu difasilitasi untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan berkeadilan mulai dari kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pelayanan pendidikan, mulai dari PPDB yang baik, dapat terwujud jika terjalin kerjasama antara komponen pendidikan yang satu dengan komponen lainnya termasuk orang tua siswa. Selain orang tua, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak luput perannya dalam pendidikan sebagaimana bagian keempat Pasal 10 menyatakan tentang Hak dan Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diperkuat perannya pada pasal 11 yang menyatakan: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, maka payung hukum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022/2023 semakin jelas arah dan aturannya. Semua pihak seharusnya sudah memahami Permendikbud tersebut agar dapat melaksanakan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, orang tua, masyarakat, termasuk peserta didik harus memahami Permendikbud tersebut secara utuh agar tidak terjadi miskomunikasi, mispersepsi, atau miskonsepsi terhadap Permendikbud yang mengatur mengenai PPDB tersebut. Selain Permendikbud tadi, ada peraturan turunan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang juga harus dipahami oleh semua pihak agar pelaksanaan PPDB dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala yang menghambat pelaksanaannya.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu kegiatan pelayanan pendidikan yang dari tahun ke tahun selalu melahirkan banyak cerita unik dan beragam. Mulai dari yang biasa-biasa saja sampai dengan yang luar biasa. Dari yang “sejuk dan adem” sampai dengan yang “gerah dan panas”. Semuanya disikapi pula dengan beragam reaksi, mulai dari yang santai saja sampai dengan yang mampu menguras emosi. Hal tersebut terjadi karena ada miskomunikasi, mispersepsi, atau miskonsepsi mengenai peraturan yang dikeluarkan. Jika benar memahami aturan, maka akan “sejuk dan adem”. Namun jika salah memahaminya, maka akan terjadi suasana yang “gerah dan panas”. Jika tepat menafsirkan aturan, maka akan disikapi santai saja. Namun jika tidak tepat menafsirkannya, maka akan disikapi dengan sikap yang menguras emosi.

Satuan pendidikan sebagai ujung tombak yang berhubungan langsung dengan peserta didik dan atau orang tua yang berperan sebagai pendaftar, harus siap menghadapi segala macam situasi dan suasana yang akan terjadi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Satuan pendidikan harus dapat menyikapi secara arif dan bijaksana segala bentuk permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan PPDB. Satuan pendidikan harus memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap permasalahan yang terjadi. Satuan pendidikan harus memberikan Pelayanan Prima dan Bermartabat (PPDB) pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Selain mempersiapkan kemungkinan terbaik yang akan terjadi, satuan pendidikan juga harus mempersiapkan kemungkinan terburuk yang mungkin akan terjadi pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Agar dapat memberikan Pelayanan Prima dan Bermartabat (PPDB), satuan pendidikan harus membekali Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan pemahaman yang sama mengenai sikap dalam melayani pendaftar. Tunjukkan sikap pelayanan yang prima terhadap para pendaftar. Salah satu indikatornya adalah menunjukkan sikap yang ramah dan mengutamakan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun) selama menjadi panitia. Tunjukkan wajah yang dipenuhi dengan senyum keramahan. Sapalah para pendaftar dengan sapaan terbaik. Berikan mereka salam. Bersikaplah secara sopan dan bertuturkatalah secara santun kepada para pendaftar. Sikap ini akan memunculkan “kesan pertama yang begitu menggoda” (meminjam slogan pada iklan sebuah merk parfum) dan akan berpengaruh kepada sikap para pendaftar. Mereka pun akan bersikap yang sama seperti halnya sikap yang ditunjukkan oleh kita sebagai panitia.

Selain itu, panitia juga harus dibekali pengetahuan dan pemahaman yang sama terhadap Permendikbud No. 1 Tahun 2021 dan turunannya. Aturan-aturan inilah yang nantinya akan menjadi pijakan dan dasar hukum yang kuat bagi satuan pendidikan melalui panitia dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Ketika semua panitia telah memahami dan memiliki persepsi yang sama mengenai peraturan tersebut, maka setiap gerak langkah dan kerja panitia akan berdasar pada aturan tersebut. Ketika aturan diterapkan, maka martabat panitia dan satuan pendidikan pun akan baik di mata para pendaftar. Jika seluruh panitia telah memahami aturan, maka akan mudah menyampaikan penjelasan secara detail mengenai aturan yang diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. Jangan lupa, ketika memberikan penjelasan harus disertai dengan sikap melayani secara prima yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan memberikan pelayanan yang prima dan bermartabat terhadap para pendaftar, semoga muncul kesan yang baik terhadap satuan pendidikan. Orang tua dan atau peserta didik yang sudah berminat mendaftarkan diri di satuan pendidikan tersebut, akan semakin bersemangat mendaftarkan diri karena telah muncul “kesan pertama yang begitu menggoda” tadi. Lebih jauh lagi, para pendaftar ini mungkin akan bercerita tentang pelayanan prima dan bermartabat ini kepada orang lain. Secara tidak langsung, hal tersebut merupakan sebuah bentuk promosi “gratis” yang dilakukan oleh para pendaftar yang terkesan tadi kepada orang lain yang lebih banyak di luar sana yang belum mendaftarkan diri ke satuan pendidikan yang dimaksud.

Sebagai penutup, saya memanjatkan doa dan harapan semoga Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2022/2023 dapat berjalan dan terlaksana secara baik dan lancar. Semoga tidak ada permasalahan pelik yang sulit ditemukan solusinya. Mari kita lakasanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini dengan memberikan Pelayanan Prima dan Bermartabat (PPDB) kepada seluruh pendaftar sehingga hak mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang terbaik dapat terpenuhi. Dengan memberikan Pelayanan Prima dan Bermartabat (PPDB), semoga martabat dan harga diri satuan pendidikan khususnya, dan umumnya dunia pendidikan di Indonesia menjadi lebih tinggi derajatnya.

Wallahu a’lam bish-shawabi.

*)    Penulis adalah Calon Kepala SMA (CKS) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.