PELIBATAN SEKOLAH SWASTA PADA SPMB 2026

Oleh Idris Apandi, Praktisi Pendidikan

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 hadir dengan wajah kebijakan yang lebih tegas dan terukur. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, pelaksanaan SPMB tetap menggunakan empat jalur penerimaan: domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Namun, yang membedakan tahun ini adalah penguatan pengawasan dan penegasan komitmen terhadap objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta prinsip tanpa diskriminasi.

Pemerintah melalui Kemendikdasmen ingin memastikan bahwa proses penerimaan murid tidak lagi diwarnai kebijakan diskresi yang longgar. Penetapan daya tampung dan jumlah rombongan belajar (rombel) dikunci melalui sistem Dapodik, sehingga tidak ada lagi penambahan rombel secara mendadak tanpa perhitungan yang matang. Bahkan mekanisme pengecualian daya tampung kini diperketat melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 yang mengatur secara rinci proses verifikasi dan validasi.

Jika sebelumnya pemerintah daerah dapat mengusulkan penambahan rombel dengan alasan kondisi mendesak, kini setiap usulan harus melalui analisis komprehensif oleh UPT Kementerian Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan. Berbagai aspek menjadi pertimbangan: jumlah murid dan rombel, ketersediaan ruang kelas, rasio guru, status akreditasi, hingga keaktifan satuan pendidikan. Artinya, ruang untuk kebijakan diskresi semakin sempit.

Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Evaluasi SPMB tahun sebelumnya menunjukkan bahwa diskresi daya tampung sering kali berdampak pada penurunan kualitas pembelajaran. Jumlah murid dalam satu kelas melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan. Di jenjang SD, batas maksimal adalah 28 murid per rombel; SMP 32 murid; dan SMA/SMK 36 murid. Ketika angka ini dilampaui, kenyamanan belajar menurun, fokus siswa terganggu, sarana terbatas, dan guru kewalahan.

Lebih jauh lagi, praktik double shift, belajar pagi dan siang dalam satu sekolah menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Tahun 2026, pemerintah menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi sekolah yang menjalankan sistem double shift. Mutu pembelajaran tidak boleh dikorbankan demi mengejar kuantitas.

Namun di balik persoalan teknis tersebut, ada dampak lain yang tak kalah serius: sekolah swasta. Pada SPMB 2025, sekolah swasta tidak dilibatkan dalam penghitungan daya tampung secara sistematis. Akibatnya, sekolah negeri banyak yang kelebihan murid, sementara sejumlah sekolah swasta kekurangan pendaftar. Bahkan ada yang terpaksa tutup karena tidak mendapatkan murid baru. Guru-guru honorer pun terdampak.

Kondisi inilah yang mendorong lahirnya kebijakan baru melalui Surat Edaran Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 yang menegaskan pentingnya pelibatan satuan pendidikan swasta dalam seluruh tahapan SPMB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan. Pemerintah daerah diwajibkan mengatur pelibatan ini dalam petunjuk teknis (juknis) yang harus diterbitkan paling lambat Februari 2026.

Pelibatan sekolah swasta bukan sekadar solusi teknis untuk mengatasi kelebihan daya tampung di sekolah negeri. Ia adalah pengakuan terhadap sejarah panjang kontribusi pendidikan swasta di Indonesia. Jauh sebelum republik ini berdiri pada 17 Agustus 1945, lembaga-lembaga pendidikan swasta telah menjadi pelopor pencerahan bangsa. Taman Siswa yang didirikan Ki Hadjar Dewantara, jaringan sekolah Muhammadiyah, hingga pesantren-pesantren yang dikelola Nahdlatul Ulama telah lama mengemban misi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karena itu, pelibatan sekolah swasta dalam SPMB sejatinya adalah upaya menata ulang keseimbangan ekosistem pendidikan. Sekolah negeri dan swasta bukan dua kutub yang saling berkompetisi secara tidak sehat, melainkan mitra dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

Meski demikian, kebijakan ini tetap menyisakan tantangan. Mekanisme penyaluran siswa yang tidak diterima di sekolah negeri ke sekolah swasta harus dirancang secara jelas dan adil. Aspek pembiayaan pun menjadi isu penting. Tidak sedikit orang tua yang masih memandang sekolah swasta identik dengan biaya mahal. Ada pula persepsi bahwa mutu sekolah negeri lebih baik.

Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi krusial. Salah satu contoh komitmen dapat dilihat di Kota Bogor. Pemerintah kota tersebut menyiapkan Beasiswa bagi 2.000 murid untuk bersekolah di SMP swasta atau MTs swasta. Setiap peserta didik menerima bantuan Rp3.000.000 per tahun selama tiga tahun. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2025. Langkah ini tidak hanya membantu orang tua, tetapi juga memperkuat keberlangsungan sekolah swasta.

Selain itu, pelibatan organisasi seperti BMPS dan PGRI dalam forum diskusi penyusunan juknis SPMB menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak dirumuskan secara sepihak. Ada ruang partisipasi, ada dialog, dan ada upaya membangun kesepahaman bersama.

Namun, pelibatan sekolah swasta tidak boleh berhenti pada aspek administratif dan pembiayaan semata. Kepercayaan publik harus dijawab dengan peningkatan mutu layanan. Sekolah swasta perlu memastikan pembelajaran berlangsung efektif, guru-guru kompeten dan profesional, serta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Bantuan revitalisasi ruang kelas dan perangkat digitalisasi pembelajaran yang kini diberikan baik kepada sekolah negeri maupun swasta harus dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi bahwa kualitas pendidikan tidak semata ditentukan oleh status negeri atau swasta. Yang terpenting adalah bagaimana sekolah menjalankan proses pembelajaran yang bermutu, berkarakter, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik.

SPMB 2026 menjadi momentum penting untuk menata kembali arah kebijakan pendidikan. Tanpa diskresi yang longgar, tanpa double shift, dan dengan pelibatan sekolah swasta secara sistematis, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara pemerataan akses dan penjagaan mutu.

Pada akhirnya, pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Negeri dan swasta adalah dua pilar yang saling menopang. Ketika keduanya berjalan beriringan dalam sistem yang adil dan transparan, harapan untuk menghadirkan pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan keniscayaan yang dapat diwujudkan.