Peluang Presiden 2024

Oleh Haditsa Ramdhan

Pemilihan presiden 2024 masih lama. Pemilu digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, lalu anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) RI, dewan perwakilan daerah (DPD) RI, serta dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota.

Namun, survei-survei politik kandidat capres 2024 terus bermunculan. Nama-nama yang sering muncul di enam besar hasil survei antara lain Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Prabowo Subianto (Menhan), Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta), Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Tengah), Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (Ketua Umum Partai Demokrat).

Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei dengan menyimulasikan 10 sosok yang dikaitkan dengan pemilihan presiden 2024. Nama Gubernur Ganjar Pranowo berada di posisi pertama dengan elektabilitas 20,6 persen. "Ganjar Pranowo berada di tingkat pertama, Anies Baswedan menyusul [17,8 persen], Prabowo Subianto di posisi ketiga dengan elektabilitas 17,5 persen," kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.

Sementara, pilkada bakal digelar 27 November 2024. Melalui gelaran pilkada, akan dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Ini akan menjadi pemilihan pertama yang terbesar di Indonesia. Sebab, sebelumnya, pemilu dan pilkada belum pernah dilaksanakan di tahun yang sama.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilu diatur dalam Pasal 22E Ayat 1 undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Urgensi pemilu dan pilkada serentak 2024 Menjawab ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan, pemilu pada bertujuan untuk membentuk pemerintahan di pusat dan daerah. Melalui pemilu, jabatan pemerintahan nasional yang meliputi presiden, anggota DPR, dan anggota DPD akan terisi. Begitu pula dengan jabatan pemerintah daerah yang mencakup kepala daerah serta anggota DPRD. Menyerentakkan pemilu dan pilkada pada tahun yang sama dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil. Bagaimana tidak, pemilihan 5 tingkat pemimpin yang meliputi presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota akan digelar secara bersama-sama di seluruh daerah. Sembilan bulan setelahnya, penyelenggara pemilu harus menggelar pemilihan gubernur di 33 provinsi (minus Daerah Istimewa Yogyakarta), dan pemilihan bupati/wali kota di 514 kabupaten/kota seluruh tanah air.

Beban anggaran Serentaknya penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024 juga berimplikasi pada membengkaknya anggaran.

Momen pemilu pun dinilai tepat untuk menganggarkan pengadaan kantor KPU.diantara semua komponen, dana terbesar adalah honor untuk penyelenggara pemilu ad hoc di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) atau yang biasa disebut Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pada 2019, anggaran pemilu sebesar Rp 25 triliun dengan realisasi Rp 23 triliun. Angka itu melonjak 3 kali lipat di Pemilu 2024 menjadi Rp 76,6 triliun. "Total Rp 76,65 triliun. Disepakati sesuai usulan anggaran dari KPU," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang kepada Kompas.com, Minggu (15/5/2022). Junimart mengatakan, jumlah tersebut akan dicairkan secara bertahap tiap tahun. Rincian usulannya, sebesar Rp 8,06 triliun untuk tahun ini, Rp 23,86 triliun untuk tahun 2023, dan Rp 44,73 triliun yang cair pada 2024.

Tidak hanya sekadar ambisi orang per orang untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di masa mendatang. Itulah pentingnya mengukur diri, tidak hanya kemampuan mengelola negara, tetapi juga peluang untuk dipilih. Begitu pula partai baru, langkah-langkahnya harus terukur dan masif mendayagunakan potensi yang ada. adapun Parpol baru tersebut adalah Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Partai Ummat, Partai Masyumi, Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas), Partai Usaha Kecil Menengah (UKM), Partai Indonesia Terang (PIT), Partai Hijau Indonesia, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Membangun partai baru agar bisa bersaing dengan partai lama, tidak hanya sekadar euforia saja, tetapi mesti serius mencari massa yang besar. Apalagi citra partai sekarang terus merosot. Belum lagi biaya untuk menggerakkan organisasi tak sedikit. Selain itu, pimpinan partai harus terkenal, berpengaruh dan mampu memperoleh simpati publik.

Menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik (2009), bahwa partai politik sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Dengan demikian, program dan cita-cita partai yang dijual ke publik perlu sesuatu yang berbeda, menarik, dan unik. perjalanan parpol di Indonesia memang menarik diikuti. walau ada juga sejumlah partai baru yang lolos ambang ke parlemen. tetapi itu semua membutuhkan pengorbanan yang besar. Sebenarnya, berpolitik tidak hanya sekadar urusan menang atau kalah, tetapi sejauh mana memperjuangkan kepentingan masyarakat umum. Oleh sebab itu, partai mesti ideologis.

Yang jelas, para elite politik perlu mengedepankan etika politik dan moral dalam pertarungan merebut kekuasaan. Kalau sudah dapat kekuasaan gunakan buat kepentingan rakyat. Begitu pula dalam hal kampanye dan sosialisasi serta komunikasi, jangan sampai mempermainkan SARA, agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terpelihara. Perpecahan anak-anak bangsa harus dihindari. Namun demikian, untuk mencapai dukungan rakyat, sekali lagi memerlukan strategi dan taktik yang hebat. Dengan banyaknya Parpol yang akan bersaing nantinya, maka tepat seperti yang diistilahkan Mawardin, perlu mati-matian politik. Maksudnya usaha yang keras, tidak boleh setengah-setengah. Seperti apa karakter pemimpin yang diinginkan dan dibutuhkan anak muda? Pertama, “innovative leader”. Generasi baru menginginkan pemimpin yang mampu membuat inovasi. Inovasi menjadi kata yang penting jika bicara pemimpin. Seperti halnya para stakeholder yang mengharuskan anak muda menjadi inovatif, anak muda pun menginginkan pemimpin yang dapat menciptakan kultur, karya, dan kebijakan yang inovatif.

Kedua, multiliterasi. Seorang pemimpin harus mengetahui berbagai permasalahan di Indonesia dan global. Tanpa wawasan tentang isu-isu tentang berbagai permasalahan di Indonesia, akan sulit membuat kebijakan yang tepat sasaran.

Ketiga, berbasis akademis (academic oriented-base). Kebijakan dan pengambilan keputusan yang dibuat harus berbasis riset dan data, sehingga kebijakan yang diformulasikan perlu didukung data yang komprehensif serta didukung kajian riset yang valid.

Biografi singkat penulis 

Nama Penulis adalah Haditsa Ramdhan yang akrab dipanggil “Hadits”. Lahir di Bekasi, 30 November 2000. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan di Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor jurusan Komunikasi dan penyiaran islam. Penulis juga menjabat sebagai Sekretaris Direktur di Pondok pesantren modern Ummul Quro Al-Islami.

Daftar Pustaka

https://news.republika.co.id/

https://yoursay.suara.com/s