PEMAKSAAN HAM DI MOMENTUM HARI HAM

Oleh Hasbullah Fudail

(Pemerhati HAM)

Hari ini Sabtu 10 Desember 2022 dalam sejarah tercatat sebagai Hari Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan melalui PBB dikenal dengan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tepat pada tanggal 10 Desember 1948 sebagaimana dalam situs United Nations diperingati sebagai hari HAM Dunia.

Hari HAM Sedunia 2022 mengusung tema "Dignity, Freedom, and Justice for All" Harga Diri, Kebebasan dan Keadilan untuk Semua. Untuk di tingkat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil Tema “Advancing Human Rights for Everyone” atau “Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk Setiap Orang”.

Berbagai rangkaian kegiatan seminar dan acara puncaknya akan dilaksanakan pada hari Senin, 12 Desember 2022 berupa penghargaan kepada berbagai lembaga dan pemerintah daerah yang telah mendorong untuk melakukan penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Momentum hari HAM tahun ini terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya  pemaksaan penafsiran tentang HAM berdasarkan pandangan dari negara-negara Barat, badan PBB, dan aktivis HAM internasional dengan paradigma kebebasan individual, yang ingin dipaksakan di negara-negara mayoritas Islam termasuk penerapannya di Indonesia. Perbedaan pandangan itu bisa dilihat dari dua kasus utama:

1.         Tafsiran LGBT di Piala Dunia

Cara pandang negara Barat dengan negara-negara muslim sangat bertolak belakang dalam memosisikan kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bi Sex dan Trans Gender). Negara Barat khususnya Eropa sangat memberi kebebasan individu termasuk dalam mengekskpresikan orientasi seksualnya yang berbeda secara umum termasuk ingin dikampanyekan untuk dipaksakan di seluruh dunia dengan simbol bendera pelangi sebagai ikon utamanya.

Dalam momentum Piala Dunia sepak bola di Qatar dimulai pada Minggu malam, 20 November 2022, sejumlah negara Eropa tampaknya memanfaatkan momentum ini bukan sekadar pertandingan sepak bola. Piala Dunia dimanfaatkan buat mempromosikan ’nilai-nilai Barat’, dibungkus sangat manis sebagai ‘penghormatan terhadap kebebasan, demokrasi, HAM, keragaman, dan toleransi’ salah satunya LGBT, yang notabene berhaluan keras dengan Qatar  sebagai negara mayoritas Islam dan sangat menentang kampanye LGBT. 

Sementara negara-negara Islam diwakili tuan rumah Piala Dunia Qatar termasuk Indonesia, mempunyai nilai dan kebenaran sendiri. Dilansir livemin, LGBT adalah ilegal di Qatar karena dianggap tidak bermoral di bawah hukum Syariah Islam. Hukumannya termasuk denda, hukuman penjara hingga tujuh tahun, dan bahkan hukuman mati dengan cara dirajam. Meskipun penyelenggara Piala Dunia Qatar dengan tegas menyatakan bahwa 'semua orang disambut baik', kepala eksekutif Qatar 2022, Nasser al Khater, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengubah undang-undangnya tentang homoseksualitas dan telah meminta pengunjung untuk menghormati budaya mereka termasuk pelarangan menjual dan meminum minuman keras, semua ini berlaku selama Piala Dunia 2022.

Isu LGBT sudah ada sejak ratusan, bahkan ribuan tahun silam. Kitab suci agama-agama mengisahkan keberadaan mereka. Tidak ada agama yang menghalalkan LGBT. Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, semua sama, sama-sama mengharamkannya. Semangat luar biasa insan sepak bola mempromosikan kesetaraan, toleransi, dan melawan diskriminasi. 

Toleransi bukan hanya untuk satu pihak, penghormatan pada nilai dan keyakinan pihak lain juga merupakan keniscayaan dalam toleransi. Sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar punya nilai dan keyakinan bahwa LGBT haram, bahwa LGBT harus ditolak.

Setara dengan kampanye LGBT di Qatar, atas rencana kunjungan utusan Amerika Serikat untuk melakukan dialog dengan para pejabat dan perwakilan masyarakat sipil dalam mengkampanyekan LGBT di Indonesia juga menimbulkan gejolak. "Utusan Khusus Amerika Serikat untuk memajukan hak asasi manusia Jessica Stern akan melakukan perjalanan ke Indonesia 7-9 Desember," demikian rilis pers di situs pemerintah AS state.gov. Rabu (30/11/2022).

Atas rencana tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan "Sehubungan dengan akan datangnya Jessica Stern utusan Khusus Amerika Serikat untuk memajukan hak asasi manusia (HAM) LGBTQI+ tanggal 7-9 Desember ke Indonesia, maka MUI menyatakan menolak dengan tegas kehadiran dari utusan khusus tersebut," kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, Kamis (1/12/2022).

Menurut Anwar, praktik LGBT bisa mendorong manusia pada kepunahan. Karena dalam praktiknya, tidak akan ada proses reproduksi. "Bahkan tidak hanya sampai di situ, perilaku LGBT tersebut juga sangat berbahaya karena antimanusia dan kemanusiaan, sebab jika perilaku tersebut dibiarkan, maka dia akan bisa membuat umat manusia punah," kata Anwar.  "Karena sudah merupakan fitrah laki-laki kalau kawin dengan laki-laki dan atau perempuan kawin dengan perempuan maka dia sudah pasti tidak akan bisa melahirkan keturunan, sehingga kalau praktik tersebut dibiarkan berkembang, maka dia akan bisa membuat manusia punah."

Secara umum aturan hukum LGBT di Indonesia memang tidak nyata, akan tetapi eksistensi kehidupan secara individu beberapa masyarakat atau suku bisa hidup berdampingan tanpa memberi hukuman atas keberadaan LGBT. Perilaku orientasi seksual yang menyimpang secara perundangan-undangan, norma sosial maupun agama itu yang menjadi perbedaaan masyarakat dalam menyikapinya berupa pro dan kontra.

2.         Pengesahan KUHP

Pengesahan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh sidang paripurna DPR RI, Selasa 6 Desember 2022 banyak mendapat perhatian dan kecaman dari berbagai kalangan baik dari luar negeri (PBB, Dubes AS, Masyarakat Asing Aktivis HAM, Media Asing Luar) mauoun Masyarakat Sipil dalam negeri.

“Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia (PBB), seraya menyambut baik modernisasi dan pemutakhiran kerangka hukum Indonesia, mencatat dengan keprihatinan adopsi ketentuan tertentu dalam KUHP yang direvisi yang tampaknya tidak sesuai dengan kebebasan dasar dan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesetaraan," kata lembaga tersebut dalam siaran pers yang dilansir di situs resmi PBB Indonesia, Kamis (8/12). "PBB khawatir beberapa pasal dalam KUHP yang direvisi bertentangan dengan kewajiban hukum internasional Indonesia sehubungan dengan hak asasi manusia."

Sementara Duta Besar Amerika Serikat Sung Y Kim, ikut sampaikan kekhawatirannya terkait pasal mengenai ranah private atau moralitas dalam  Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan oleh DPR. Menurut Dubes AS itu, pasal kontroversi tersebut dapat membuat investor asing lari karena keputusan pribadi diatur oleh undang-undang di Indonesia atau diatur oleh negara. "Bisnis apa pun yang berinvestasi, mereka akan memastikan undang-undang jelas, dan undang-undangnya dapat melindungi kebebasan dan nilai-nilai yang penting," kata Kim saat konferensi pers, di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022.

Hal senada juga disampaikan oleh lembaga pemantau HAM, Human Right Watch (HRW). Lembaga itu mengkritik pengesahan RKUHP karena dinilai menunjukkan kemunduran bagi demokrasi di Indonesia. Mereka menyoroti pasal larangan penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara hingga seks di luar nikah.

"Sebuah kemunduran, pertama, larangan menghina presiden atau lembaga negara atau menyatakan pandangan yang bertentangan dengan ideologi negara. Kedua, menghukum seks di luar nikah dan melarang hidup bersama sebelum menikah," ujar Direktur Eksekutif HRW, Kenneth Roth, melalui cuitan.

Atas berbagai tanggapan tersebut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly "Yang berkembang terakhir ini ada mispersepsi, terutama yang dari luar. Misalnya tentang extra marital sex (seks di luar nikah) itu. Saya perlu sampaikan hubungan extra marital sex itu adalah delik aduan. Seseorang tak mungkin ditangkap dan diproses hukum dengan pasal zina tanpa adanya laporan. Dia menegaskan pelapor pun terbatas, hanya pihak keluarga dekat. Contohnya, laporan dari suami atau istri," ucap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di KJRI Jeddah, Rabu (7/12/2022).

Sementara Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej meminta masyarakat yang keberatan terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang bakal disahkan, untuk melakukan uji materi dipersilakan menyampaikan hak kosntitualnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

HAM sebagai karakteristik Universal, berarti Hak Asasi Manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Indonesia mengakui HAM disertai dengan pembatasan bahwa setiap orang memiliki HAM juga menghormati HAM orang lain yang ditentukan oleh Undang-Undang, nilai-nilai sosial dalam masyarakat serta agama yang diyakini mayoritas warganya. Tidak semua HAM Universal di Barat akan sesuai dengan HAM di Indonesia terkhusus dengan negara-negara mayoritas Islam, HAM akan sangat dipengaruhi dan dibatasi ruang dan waktu  dari masing-masing negara.