Penulis: Nana Supriyatna

Nana Supriyatna
Oleh Nana Supriyatna
(Tata Usaha
SMAN 1 Tenjolaya)
Wacana
pemerintah (Komdigi) untuk membatasi akses media sosial (Medsos) bagi anak anak
perlu kita apresiasi dengan bijak, mengingat dampak yang ditimbulkan dari
penggunaan Media sosial yang sangat memprihatinkan. Banyak sekali kasus
kekerasan, seksual yang dilakukan oleh anak-anak (remaja) yang diakibatkan oleh
penggunaan media sosial. Dalam berbagai kesempatan Menteri Komunikasi Digital,
Meutya hafid sudah menyosialisasikan rencana untuk membatasi akun media sosial
anak-anak tersebut.
Dalam headline harian Radar Bogor edisi 7
Februari 2025 tertulis “Di Bawah 17
Tahun Dilarang Bikin Akun Medsos”. Hal ini menggelitik penulis untuk selaku praktisi pendidikan yang selama ini
melihat dan memanfaatkan media sosial dalam pembelajaran peserta didik.
Selama ini,
diawali masa pandemi Covid 19, kita banyak terbantu dengan adanya media sosial
dalam menyampaikan pembelajaran. Penyampaian informasi pembelajaran, tugas, dan
evaluasi pembelajaran dilakukan melalui media sosial. Hal ini menjadi kebiasaan
baru dalam pendidikan di era digital. Bahkan komunikasi sekolah dengan orang
tua peserta didikpun banyak dilakukan melalui media sosial
Menjadi
permasalahan jika mengacu pada headline
di atas, mengingat banyak peserta didik, terutama tingkat SMP/SMA sederajat
yang berusia di bawah 17 tahun. Jika benar kalimat tersebut, tentu akan
menimbulkan permasalahan dalam sistem pembelajaran yang selama ini berjalan,
dimana kita harus kembali ke sistem pembelajaran manual seperti sebelum adanya
pandemi covid 19.
Penulis
sangat setuju dan mendukung wacana pembatasan tersebut, namun perlu kiranya
dipikirkan batasan usia yang lebih jelas agar tidak menimbulkan informasi yang
bias dan multi tafsir, seperti pada rentang usia berapa, atau pada jenjang
pendidikan apa peserta didik boleh memiliki akun medsos atau tidak?. Hal ini
perlu dilakukan mengingat peserta didik yang berusia remaja (SMP/SMA) banyak
memanfaatkan media sosial sebagai alat bantu pembelajaran.
Memang perlu diakui bahwa dengan adanya media sisoal informasi sangatlah
bebas dan terbuka tetapi setidaknya kita (pemerintah) harus dapat melakukan
kontrol yang lebih bijak, seperti memblockir
situs-situs negatif, dan informasi yang sekiranya dapat merusak perkembangan
peserta didik.
Kecanggihan
teknologi komunikasi saat ini memungkinkan pemerintah melakukan kontrol
terhadap aktifitas media sosial seseorang seperti melakukan patroli cyber dan
lain-lain. Kepolisian Republik Indonesia sudah melakukan itu kenapa tidak,
komdigi melakukan hal seperti kepolisian dalam memantau aktifitas media sisoal
peserta didik, untuk menyelamatkan generasi muda kita.
Selain itu
kontrol dari pihak keluarga dan sekolah perlu dilakukan secara rutin agar anak
tidak salah dalam memmanfaatkan media sosial. Sosialisasi dan pembinaan moral
perlu dilakukan secara masif baik oleh sekolah maupun pemerintah.
Mari kita
jaga generasi muda kita, agar memiliki kekuatan moral yang tinggi demi masa depan
Indonesia.
Terimakasih
Tenjolaya, 7
Februari 2025