Pembengkakan Hutang Negara, Ancaman Krisis Ekonomi Mengerikan Serta Solusi dalam Presektif Ekonomi Islam

Oleh Jamaludin, M.E.I.

(DEKAN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Ummul Quro AI-Islami Bogor)

Hari-hari ini kita disuguhkan dengan headline berita yang sangat menarik yaitu berita tentang krisis ekonomi yang melanda negara Sri Lanka. Krisis ekonomi juga membuat Sri Lanka kekurangan pasokan pangan dan bahan bakar, situasi di negara itu makin memanas usai harga berbagai kebutuhan naik hingga terjadinya pemadaman listrik berulang. Sejumlah pakar menyebut hal ini sebagai dampak dari jebakan utang China, pun di beberapa media online, televisi isu hangat yang menjadi topik pemberitaan terkait krisis yang melanda negara Sri Langka disebabkan jeratan utang negara Sri Langka terhadap negara China. Krisis terburuk ini telah menggagalkan upaya selama bertahun-tahun menuju gaya hidup yang relatif nyaman dan dicita-citakan di seluruh Asia Selatan.

Sebuah negara kepulauan berpenduduk 22 juta sedang menuju kebangkrutan setelah mengumpulkan 51 miliar dolar AS utang luar negeri. Hampir tidak ada uang untuk mengimpor barang-barang seperti bensin, susu, dan gas untuk memasak. Kondisi yang menghancurkan ini pun dirasakan beberapa masyarakat Sri Lanka. Harga pangan naik tiga kali lipat dalam beberapa pekan terakhir, memaksa keluarga tersebut untuk mencari bantuan beras dari pemerintah dan sumbangan dari kuil dan masjid terdekat. Mengutip dari beberapa media online dan televisi bahwasanya protes telah berkecamuk sejak April, dengan para demonstran menyalahkan Presiden Gotabaya Rajapaksa dan pemerintahnya. Mereka dituduh membuat kesalahan kebijakan yang melumpuhkan ekonomi dan menjerumuskan negara ke dalam kekacauan.

Pada Mei, gelombang protes dengan kekerasan memaksa saudara laki-laki Rajapaksa dan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa untuk mundur. Penggantinya, Ranil Wickremesinghe, mengandalkan paket bail-out dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan bantuan dari negara-negara sahabat seperti India dan Cina untuk menjaga perekonomian tetap bertahan.

Dalam sebuah wawancara dengan Associated Press pekan lalu, Wickremesinghe mengatakan, dia khawatir kekurangan pangan akan berlanjut hingga 2024. Kondisi ini akibat perang di Ukraina mengganggu rantai pasokan global, menyebabkan harga beberapa komoditas melonjak.

Kesulitan ekonomi Sri Langka diperparah oleh larangan tahun lalu pada pupuk kimia impor yang membuat marah petani dan merusak panen. Larangan itu dicabut setelah enam bulan, tetapi kerusakan sudah terjadi, yang menyebabkan kekurangan pangan.

Pejabat pemerintah telah diberikan libur setiap hari Jumat selama tiga bulan untuk menghemat bahan bakar dan menanam buah dan sayuran secara mandiri karena cadangan makanan menipis. Menurut data resmi, tingkat inflasi untuk makanan adalah 57 persen dan 70 persen rumah tangga di Sri Lanka yang disurvei oleh UNICEF pada Mei melaporkan pengurangan konsumsi makanan. Krisis ekonomi yang melanda Negara Sri Langka ini menjadi pelajaran berharga bagi negara Indonesia, seperti yang sudah kita ketahui bersama berdasarkan data dan fakta bahwa terdapat beberapa proyek-proyek pembangunan strategis nasional yang pembiayaannya bersumber daripada utang negara china, mengutip dari suara.com berdasarkan data Statistik Utang luar negeri Indonesia (SULNI) periode Februari 2022, China merupakan pemberi utang terbesar keempat bagi Indonesia, di bawah Singapura, Amerika Serikat (AS), dan Jepang.

Utang Indonesia ke China saat ini mencapai 20,78 miliar dolar Amerika. Jumlah ini naik 0,76% dari bulan sebelumnya (month -on-month/mtm). Padahal, utang Indonesia ke negara lain seperti Singapura, AS, dan Jepang justru turun. Dari sisi mata uang, utang luar negeri (ULN) terbanyak masih dalam dolar AS.

Di samping utang, ketergantungan Indonesia pada China juga mencakup pembiayaan sejumlah proyek. Proyek paling baru adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Seperti diketahui, proyek KCJB membutuhkan kisaran dana Rp113 triliun. Proyek ini akan dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan perusahaan patungan konsorsium BUMN Indonesia d an BUMN China.

Konsorsium ini akan membiayai 25 persen dari total nilai proyek. Sebagian besar biaya tanggungan konsorsium akan dibiayai dari ekuitas dan pinjaman dari pihak China.

Pemerintah tampaknya perlu berhati-hati dalam memproyeksikan dana pinjaman ini. Pasalnya kebangkrutan akibat utang dari China saat ini tengah dialami Sri Lanka. Kemudian bagaimana prespektif Ekonomi Islam dalam memandang terkait utang negara dan bagaimana solusinya.

Mengutip dari Muhaimin dalam Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, setidaknya secara umum terdapat dua pandangan tentang hutang luar negeri sebagai alternatif menutup defisit anggaran negara. Pandangan pertama menganggap bahwa external financing merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam, meskipun bentuk dan mekanismenya memerlukan modifikasi. Pandangan yang kedua menganggap bahwa negara Islam tidak selayaknya mencari hutang luar negeri sebagai penutup saving gap-nya. Pandangan pertama ini pada dasarnya membolehkan adanya budged deficit yang ditutup dengan external financing, sepanjang bentuk dan mekanismenya disesuaikan dengan syariah. Pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh konsep dan fakta historis bahwa kerjasama dengan pihak lain dalam suatu usaha diperbolehkan, bahkan kebanyakan anggaran negara waktu itu seimbang atau surplus, sebagaimana kemudian diikuti oleh khulafaurrasyidin pada masa berikutnya.

Pertimbangan utama keseimbangan anggaran saat itu adalah prinsip kesederhanaan dan kemampuan sebagaimana dalam ajaran Islam. Dari perspektif Islam, praktek dan proses serta implikasi dari hutang luar negeri tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketidaksesuaian ini bisa dilihat dari berbagai hal: Pertama, hutang yang didasarkan riba. Bunga mengarah kepada riba yang dilarang oleh Islam, terlepas dari seberapa rendahnya bunga. Kedua, hutang luar negeri menyebabkan jatuhnya martabat bangsa, padahal Islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga integritas baik secara individu maupun bangsa. Di sini terlihat sekali bagaimana Indonesia telah didikte, dan kehilangan kebebasan dalam mengatur kebijakan ekonominya ketika berhadapan dengan IMF.

Ketiga, hutang luar negeri melanggar prinsip fair dealing dalam Islam. Dilihat dari proses yang diutarakan terdahulu, tidak ada proses tawar menawar yang adil dalam pemberian hutang. Tawar-menawar yang terjadi sangat bias ke arah keuntungan negara maju dan kerugian bagi negara penerima.19 Persyaratan yang harus dipenuhi merupakan keputusan sepihak negara donor yang cenderung lebih menguntung-kan mereka. Unsur kerelaan yang harisnya diterapkan pada kedua belah pihak tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya dengan melihat kebutuhan yang mendesak dari debitur. Perjanjian yang dibuat tersebut tidak dapat memenuhi kualitas yang ditentukan agama sehingga berdampak hukum dan cenderung tidak dapat dibenarkan (aqad bathil)

Pandangan kedua, melarang negara Islam untuk menutup budged deficit dengan hutang luar negeri. Pandangan ini sebenarnya lebih dikarenakan pertimbang-an faktual dan preventif, dimana keterlibat-an negara-negara Islam dalam hutang luar negeri pasti akan berinteraksi dengan sistem bunga. Dalam perspektif Islam, bunga (apapun motifnya-produksi-konsumsi, dan berapapun besar-tinggi/berlipat-lipat/atau rendah) dipandang sebagai riba, dan karenanya dilarang oleh agama dengan tegas.18 Pada akhirnya, hal ini akan menjerumuskan dalam berbagai bentuk transaksi riba yang dilarang oleh agama. Dengan demikian, maka sebaiknya negara Islam tidak memiliki hutang luar negeri. Dalam fakta, bunga hutang luar negeri juga telah menjadi beban yang berat bagi negara-negara debitur. Sejarah perekonomian pada masa Rasulullah Saw menunjukkan bahwa defisit anggaran hanya pernah terjadi pada saat penaklukan Mekkah (Fathu al-Makkah), tetapi segera dilunasi pada periode perang Hunain.

Al-Qur'an Nulkarim secara bijak menawarkan solusi yang realistis dan manusiawi. Allah berfirman: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui Q.S. Al-Baqarah: 280.

Ayat tersebut menawarkan tiga alternatif penyelesaian krisis hutang:

a. Penangguhan pembayaran hutang sampai debitur mampu mengembalikan hutangnya. Dalam konteks hutang luar negeri perlu diadakan penjadwalan ulang (rescheduling) pembayaran utang bersama dengan lembaga dan negara kreditur.

b. Peringanan pembayaran hutang sesuai dengan kemampuan debitur. Pemberian keringanan ini besar kecilnya atau prosentasinya disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Pembebasan seluruh hutang. Dalam kondisi dimana debitur tidak mampu membayar hutang, adalah sangat manusiawi dan terpuji bila kreditur mau membebaskan debitur dari seluruh hutangnya.

Dari uraian di atas, menjadi tampak jelas bahwa solusi yang ditawarkan Islam untuk memecahkan masalah krisis hutang adalah sangat realistis, adil dan manusiawi, serta dapat diterapkan secara universal.

Wallahualam Bissawab

Biografi Penulis

Jamaludin lahir di Kabupaten Lebak Banten, penulis adalah dosen tetap serta menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Ummul Quro AI-Islami BOGOR, selain sebagai dosen Alumni Magister Ekonomi Syariah UIKA BOGOR 2015, tercatat beliau juga pernah menjadi Kaprodi Ekonomi Syariah FEBI IUQI periode 2018-2020. ALUMNI Pesantren Mahasiswa Ulil Albab ini juga aktif dibeberapa organisasi seperti FORDEBI Jawa Barat, MES Bogor Raya, IAEI Sebagai Ketua Komisariat IUQI Bogor, ia juga aktif menulis buku dan jurnal tentang Ekonomi Islam, karya tebarunya adalah book chapter berjudul Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, serta Fintech Dalam Keungan Islam Teori dan Praktik yang diterbitkan oleh Publica Institut Jakarta, adapula buku sejarah dan pemikiran ekonomi Islam, Pengantar Perbankan Syariah dalam teori dan Praktik, juga ada beberapa jurnalnya yang sudah terindek sinta dalam jurnal ekonomi Islam.