PEMENUHAN HAM DASAR DI TANAH LUWU RAYA

Penulis: Hasbullah Fudail

(Kakanwil KemenHAM Jawa Barat)

Jika para pembaca pernah menonton bagaimana perjuangan Masyarakat Luwu Utara khususnya yang berada di Kecamatan Seko untuk keluar dari wilayahnya menuju Masamba sebagai ibukota kabupaten sangat memilukan. Jarak tempuh perjalanan darat tidak lebih dari 50 km, tetapi harus  sehari semalam, bahkan untuk memanfaatkan sewa motor perlu mengeluarkan uang kocek mendekati Rp 1 juta sekali perjalanan (Ongkos Ojek termahal di Indonesia).

Belum lagi kita bicara fasilitas Kesehatan yang sangat terbatas, jika warganya mengalami gangguan Kesehatan/sakit atau perlu tindakan operasi atau melahirkan maka seringkali si pasien tidak sampai ke Masamba karena harus  meninggal dalam perjalanan.

Ketertinggalam sarana pendidikan juga demikian, ketersedian SD sampai SMA hanya tersedia sangat terbatas, belum lagi dilihat dari sisi sarana prasaranya yang sangat memilukan  bahkan tidak layak dianggap sebagai tempat untuk menimbah Pendidikan yang layak  disaat ini.

Oleh karena itu perjuangan Luwu Raya untuk menjadi Otonomi Provinsi menjadi sangat urgen  untuk  mengejar berbagai ketertinggalan Pembangunan infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia di tanah Luwu dalam rangka Pemenuhan HAM Dasar bagi Masyarakat Luwu  yang jauh tertinggal dan terisolasi  dari  kue Pembangunan yang ada saat ini.

Pemenuhan hak asasi manusia (HAM) adalah kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak dasar setiap individu—seperti hak hidup, pendidikan, dan rasa aman—tanpa diskriminasi. Di Indonesia, hal ini dijamin konstitusi (UUD 1945 Pasal 28A-28J) dan diupayakan melalui kebijakan inklusif, pendampingan kelompok rentan, serta penegakan hukum.

Munculnya dinamika keinginan sebahagian besar masyarakat Luwu (Kab Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Palopo) maupun para tokoh diasporanya yang tersebar di berbagai pelosok negeri bahkan  beberapa diaspora di Luar Negeri ikut andil untuk menyuarakan terbentuknya provinsi Luwu Raya.

Tuntutan tersebut didasari pada berbagai pertimbangan, mulai dari adanya kesenjangan Pembangunan yang terjadi selama ini. Bahwa porsi anggaran yang diberikan dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat jauh  tertinggal dibandingkan dengan wilayah kabupaten kota lainnya di Sulawesi Selatan.

Ketertinggalan Pembangunan ini didasarkan juga pada tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi, angka Harapan Hidup Masih rendah, Indeks Pembangunan Manusia rendah , Ketersedian infra struktur  jalan masih sangat terbatas, Sarana Pendidikan mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi dihitung jari  dan lainnya.

Dorongan dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya yang dimotori utama oleh Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) baik di Pusat, Provinsi maupun Daerah, politisi anggota DPRD lintas partai serta berbagai komponen masyarakat, menjadi kekuataan pergerakan suara Masyarakat yang sangat viral dalam momentum hari lahirnya tanah Luwu ke 756  untuk mendorong segera terbentuknya provinsi Luwu Raya.

Secara simultan untuk menyiapkan perjuangan berdirinya Luwu Raya, maka perlu juga  didorong berbagai langkah strategis akan lahirnya ulama (Kyai) dan intelektual yang berwawasan nasional untuk berjuang bersama mewujudkan provinsi tersebut.

Mengubah Paradigma Berpikir

Cara pandang (paradigma) masyarakat kita saat ini lebih berorientasi politik praktis dan  sangat materialisme, telah mengubah tatanan budaya masyarakat Luwu yang senantiasa menghargai satu dengan lainnya (sipakalabbi), saling  mengingatkan (sipakainga), gotong royong dan lainnya.

Untuk lebih memberi citra positif dan tidak radikal ( aksi  menutup jalan Trans Lintas Sulawesi) karena  mengganggu  roda ekonomi atas perjuangan pemekeran menjadi provinsi, maka hemat penulis perlu juga didorong merubah paradigma materialisme tersebut dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas lahirnya Ulama dan Intelektual (pemikir) sebagai  entitas masyarakat yang sangat dihormati dan disegani. Dengan demikian maka secara perlahan-lahan masyarakat diharapkan bergeser paradigma keberpihakannya dan penghormatannya kepada golongan ulama dan intelektual (orang berpendidikan paripurna) daripada politisi yang bergelimangan dengan indikasi materialis.

Mengangkat nilai nilai Budaya Lokal Sipainga Sipakalabbi

Roh perjuangan sesungguhnya Luwu Raya bukan hanya pada pemekaran wilayah menjadi provinsi, tetapi jauh dari itu adalah mewujudkan tatanan budaya Luwu yang sangat menghargai kebudayaannya seperti Sipainga, Sipakalabbi, karena di sana sesungguhnya tidak dibatasi ruang dimensi tempat, golongan, maupun agama.

Berbagai nilai budaya yang dahulunya telah membumi sangat dihormati dan menjadi tata nilai dalam masyarakat harus tetap digali dalam membendung paham materilisme, individualisme dan hedonisme yang didegungkan oleh masyarakat Barat.

Akankah pemerintah pusat lewat usulan pemerintah Sulawesi Selatan menyetujui  pembetukan provinsi Luwu Raya? Penulis berpendapat untuk saat ini, akan lebih realistis   jika pemerintah memenuhi semua kebutuhan HAM mendasar masyarakat Luwu melalui  Pembangunan Infra Struktur, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan lainnya dalam  meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Keputusan pembentukan provinsi Luwu Raya menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan kebijakan regulasi perundang-undangan.