OLEH GOEN GOENAWAN

Pensiunan Pengembang Teknologi Pembelajaran 

Disdik Provinsi Jawa Barat

Usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh diskresi menambah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar (rombel) SMA/SMK dari 36 menjadi 46 siswa bertujuan memperluas daya tampung sekolah negeri agar tidak ada lulusan SMP yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan. Kebijakan ini lahir dari kepedulian terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan.

Di sisi lain, Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 menetapkan batas maksimal 36 siswa per rombongan belajar pada jenjang SMA/SMK sebagai bagian dari Standar Nasional Pendidikan. Ketentuan tersebut dirancang untuk menjaga kualitas layanan pembelajaran, bukan sekadar mengatur administrasi sekolah.

Karena itu, persoalan ini bukan hanya tentang 36 atau 46 siswa, melainkan bagaimana negara menyeimbangkan akses pendidikan dengan mutu pendidikan.

Pendidikan adalah Hak atas Akses sekaligus Mutu

Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan. Amanat tersebut dipertegas dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal.

Dengan demikian, hak atas pendidikan tidak cukup dimaknai sebagai hak memperoleh bangku sekolah, tetapi juga hak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Keberhasilan negara bukan hanya ketika anak diterima di sekolah, tetapi ketika sekolah mampu mengembangkan kompetensi, karakter, dan potensi setiap peserta didik.

Pergeseran Paradigma Pendidikan

Selama beberapa dekade, kebijakan pendidikan Indonesia berfokus pada pemerataan akses melalui pembangunan sekolah, peningkatan angka partisipasi, dan pengurangan angka putus sekolah. Pendekatan ini relevan ketika tantangan utama adalah banyak anak belum memperoleh kesempatan bersekolah.

Kini tantangan tersebut bergeser. Yang menjadi perhatian bukan hanya "Apakah anak sudah bersekolah?", tetapi "Apakah anak memperoleh pembelajaran yang berkualitas?" Pergeseran inilah yang melatarbelakangi kebijakan pembatasan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.

Dilema Akses versus Mutu

Penambahan rombel menjadi 46 siswa menawarkan manfaat berupa bertambahnya daya tampung sekolah negeri sehingga lebih banyak anak dapat diterima. Namun, kebijakan ini juga membawa konsekuensi terhadap mutu pembelajaran.

Semakin besar jumlah siswa dalam kelas, semakin kecil kesempatan guru memberikan perhatian individual, asesmen autentik, dan umpan balik yang berkualitas. Beban administrasi guru meningkat, pengelolaan kelas menjadi lebih kompleks, dan pembelajaran aktif berpotensi berkurang.

Pada jenjang SMK, dampaknya lebih nyata karena pembelajaran banyak dilakukan melalui praktik di laboratorium atau bengkel. Bertambahnya jumlah siswa berarti waktu praktik setiap peserta didik berkurang, penggunaan peralatan harus bergantian lebih lama, serta pengawasan keselamatan menjadi lebih sulit.

Dengan demikian, pertanyaan kebijakan bukanlah memilih antara akses atau mutu, melainkan bagaimana memperluas akses tanpa mengorbankan mutu layanan pendidikan.

Sekolah Swasta sebagai Mitra Negara

Dalam perdebatan mengenai daya tampung sekolah negeri, keberadaan sekolah swasta juga perlu ditempatkan secara proporsional. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Artinya, sekolah swasta bukan pelengkap sekolah negeri, melainkan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Mereka berperan memperluas akses, menghadirkan keragaman layanan, serta membantu negara memenuhi hak pendidikan warga.

Apabila penambahan rombel di sekolah negeri menyebabkan banyak sekolah swasta kehilangan peserta didik hingga kesulitan bertahan, kapasitas layanan pendidikan nasional justru dapat berkurang. Oleh karena itu, kebijakan daya tampung perlu mempertimbangkan keseimbangan ekosistem pendidikan secara keseluruhan.

Kewajiban Pemerintah

Pemerintah memiliki kewajiban tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga menjamin mutu layanan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Karena itu, apabila diskresi penambahan rombel diterapkan, pemerintah juga perlu memastikan tersedianya guru, ruang kelas, sarana praktik, laboratorium, serta dukungan pembelajaran yang memadai agar kualitas pendidikan tidak mengalami penurunan.

Bonus Demografi dan Indonesia Emas 2045

Indonesia sedang memasuki periode bonus demografi yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan dekade 2040-an. Momentum ini hanya akan menjadi keuntungan apabila generasi muda memiliki kompetensi, karakter, literasi, dan keterampilan yang memadai. Sebaliknya, apabila kualitas pendidikan menurun, bonus demografi dapat berubah menjadi beban demografi.

Karena itu, kebijakan pendidikan perlu dievaluasi bukan hanya berdasarkan jumlah anak yang berhasil diterima hari ini, tetapi juga berdasarkan kualitas sumber daya manusia yang akan dihasilkan pada masa depan.

Waktu Belajar Tidak Dapat Diulang

Dalam pendidikan terdapat satu sumber daya yang tidak dapat dipulihkan, yaitu waktu belajar peserta didik. Gedung sekolah dapat dibangun, guru dapat direkrut, dan anggaran dapat ditambah pada tahun berikutnya. Namun, waktu perkembangan seorang anak tidak dapat diulang.

Apabila seorang siswa menjalani tiga tahun pendidikan dalam kelas yang terlalu padat sehingga memperoleh perhatian guru yang terbatas, kesempatan praktik yang berkurang, dan pengalaman belajar yang kurang optimal, maka kehilangan tersebut bersifat permanen. Tiga tahun itu tidak dapat dikembalikan meskipun fasilitas pendidikan diperbaiki di kemudian hari.

Oleh sebab itu, kualitas pembelajaran perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang. Setiap angkatan peserta didik hanya memiliki satu kesempatan menjalani pendidikan pada fase perkembangan tertentu, sehingga setiap kebijakan yang berpotensi menurunkan mutu pembelajaran harus dipertimbangkan secara hati-hati.

Penutup

Usulan penambahan rombel menjadi 46 siswa lahir dari tujuan yang patut diapresiasi, yaitu memperluas akses pendidikan agar tidak ada anak kehilangan kesempatan bersekolah. Namun, akses dan mutu merupakan dua hak yang tidak dapat dipisahkan. Negara berkewajiban memastikan setiap peserta didik tidak hanya memperoleh tempat di sekolah, tetapi juga memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Dalam konteks bonus demografi dan visi Indonesia Emas 2045, kebijakan pendidikan harus dilihat sebagai investasi pembangunan manusia. Solusi yang lebih berkelanjutan adalah mengoptimalkan kapasitas sekolah negeri sesuai standar, memperkuat kemitraan dengan sekolah swasta, membangun sekolah baru di wilayah padat penduduk, serta meningkatkan pemerataan guru dan sarana pendidikan. Dengan demikian, perluasan akses dapat dicapai tanpa mengorbankan mutu pembelajaran dan masa depan generasi Indonesia.